Ambon (Antara Maluku) - Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengapresiasi lembaga kemanusiaan AS, Mercy Corps, melakukan survei penanganan bencana alam di dua daerah di provinsi ini.
"Saya mengapresiasi survei sistem komando kejadian bencana yang dilakukan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah selama tiga pekan," katanya, di Ambon, Selasa.
Ia mengatakan, Maluku diperhadapkan pada karakteristik daerah berupa 1.340 pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 705,645 KM2 adalah laut.
Begitu pun, terbatasnya alokasi dana melalui APBD, transportasi maupun komunikasi belum lancar, dan SDM berkualitas yang menguasai pengoperasian peralatan.
"Jadi bisa dibayangkan keterbatasan penanggulangan bencana di Maluku, terutama daerah-daerah yang secara geografis letaknya berbatasan dengan negara tetangga," ujar Wagub.
Dia merujuk Kabupaten Kepulauan Aru yang secara geografis berbatasan dengan Australia, Papua dan Papua Nuguini, sedangkan Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) dekat Timor Leste.
"Jadi diapresiasi kepedulian sosial dari Mercy Corps yang begitu perhatian terhadap ancaman bencana alam di Maluku," tegas Wagub.
Dia juga mengimbau Mercy Corps agar melakukan survei serupa juga di Kabupaten Kepulauan Aru, MTB dan MBD karena pertimbangan berbagai hambatan di sana.
"Ketiga Kabupaten di daerah perbatasan yang fasilitas komunikasi maupun transportasi saja relatif masih terbatas sehingga sering bila ada bencana dan dilaporkan ke Pemprov Maluku, selanjutnya menerjunkan tim ke sana ternyata kurang bisa berbuat banyak," kata Wagub.
Sebelumnya, Mercy Corps dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding - MoU) dalam rangka lembaga tersebut merealisasikan program bantuan teknis dan pelatihan (Technical Assitance and Training Teams - TATTs).
Kerja sama selama dua tahun terhitung Oktober 2014 - September 2016 itu strategis untuk Maluku yang berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan indekes kerentangan bencana periode 2013 - 2018 menempatkan Maluku dalam skor 187 atau masuk dalam kelas risiko tinggi nomor dua setelah Provinsi Sulawesi Barat.
Maluku terdata terancam bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi dan gelombang pasang (tsunami).
Mercy Corps Indonesia melalui konsorsiumnya menempatkan tim ahli penanggulangan bencana dan pelatih berkualitas di masing - masing BPBD.
Tidak kalah strategisnya yakni menyediakan dukungan teknis secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing lembaga.
TATTs membangun kapasitas BPBD Provinsi agar dapat memimpin dan mengkoordinasikan pelatihan manajemen risiko bencana ( Disaster Risk Management - DRM), baik sebelum, selama maupun setelah bencana alam.
TATTs diprogramkan merekrut 4.000 orang di enam Provinsi melalui pelatihan dan dukungan organisasi dengan sasaran pemerintah, kelompok masyarakat sipil, universitas/PT dan sektor swasta didanai USAID/OFDA.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saya mengapresiasi survei sistem komando kejadian bencana yang dilakukan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah selama tiga pekan," katanya, di Ambon, Selasa.
Ia mengatakan, Maluku diperhadapkan pada karakteristik daerah berupa 1.340 pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 705,645 KM2 adalah laut.
Begitu pun, terbatasnya alokasi dana melalui APBD, transportasi maupun komunikasi belum lancar, dan SDM berkualitas yang menguasai pengoperasian peralatan.
"Jadi bisa dibayangkan keterbatasan penanggulangan bencana di Maluku, terutama daerah-daerah yang secara geografis letaknya berbatasan dengan negara tetangga," ujar Wagub.
Dia merujuk Kabupaten Kepulauan Aru yang secara geografis berbatasan dengan Australia, Papua dan Papua Nuguini, sedangkan Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) dekat Timor Leste.
"Jadi diapresiasi kepedulian sosial dari Mercy Corps yang begitu perhatian terhadap ancaman bencana alam di Maluku," tegas Wagub.
Dia juga mengimbau Mercy Corps agar melakukan survei serupa juga di Kabupaten Kepulauan Aru, MTB dan MBD karena pertimbangan berbagai hambatan di sana.
"Ketiga Kabupaten di daerah perbatasan yang fasilitas komunikasi maupun transportasi saja relatif masih terbatas sehingga sering bila ada bencana dan dilaporkan ke Pemprov Maluku, selanjutnya menerjunkan tim ke sana ternyata kurang bisa berbuat banyak," kata Wagub.
Sebelumnya, Mercy Corps dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding - MoU) dalam rangka lembaga tersebut merealisasikan program bantuan teknis dan pelatihan (Technical Assitance and Training Teams - TATTs).
Kerja sama selama dua tahun terhitung Oktober 2014 - September 2016 itu strategis untuk Maluku yang berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan indekes kerentangan bencana periode 2013 - 2018 menempatkan Maluku dalam skor 187 atau masuk dalam kelas risiko tinggi nomor dua setelah Provinsi Sulawesi Barat.
Maluku terdata terancam bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi dan gelombang pasang (tsunami).
Mercy Corps Indonesia melalui konsorsiumnya menempatkan tim ahli penanggulangan bencana dan pelatih berkualitas di masing - masing BPBD.
Tidak kalah strategisnya yakni menyediakan dukungan teknis secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing lembaga.
TATTs membangun kapasitas BPBD Provinsi agar dapat memimpin dan mengkoordinasikan pelatihan manajemen risiko bencana ( Disaster Risk Management - DRM), baik sebelum, selama maupun setelah bencana alam.
TATTs diprogramkan merekrut 4.000 orang di enam Provinsi melalui pelatihan dan dukungan organisasi dengan sasaran pemerintah, kelompok masyarakat sipil, universitas/PT dan sektor swasta didanai USAID/OFDA.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015