Ternate (Antara Maluku) - Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara, lumpuh, menyusul ditutupnya semua aktivitas pelayanan kepada masyarakat sebagai protes atas rencana pemanggilan Bupati Rusli Sibua oleh penyidik Polda.
"Lumpuhnya aktivitas pemerintahan yang merupakan pelayanan publik itu, disebabkan adanya ancaman pendemo pendukung Bupati Morotai Rusli Sibua yang memprotes rencana pemanggilan paksa penyidik Polda Malut terhadap Bupati Morotai yang dianggap janggal," kata Kabag Humas Pemkab Pulau Morotai, Hasbullah Popa ketika dihubungi dari Ternate, Kamis.
Dia menyebutkan, aksi dengan mendorong simpati PNS dalam lingkup pemda setempat itu tidak mempengaruhi pelayanan publik, namun kenyataan di lapangan berbeda.
Di Sekretariat Daerah misalnya, tampak hanya ada beberapa orang staf dan Kepala Bagian, serta para asisten dan staf ahli saja. Ada sejumlah staf yang datang, tetapi mengenakan pakaian biasa, tidak seperti biasannya. Selain itu, pintu utama yang dilewati bupati, juga ditutup dengan meletakan dua kursi didepannya, meskipun dalam keadaan jam Dinas berjalan.
Sedangkan untuk Dinas, Kantor dan Badan, hanya terdapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pulau Morotai, Dinas Keuangan, Dinas Kesehatan dan Perusda yang melaksanakan tugasnya.
"Pernyataan para orator yang melakukan demonstrasi dengan mengancam melakukan penyegelan kantor dan menghentikan aktivitas di masing-masing dinas, badan dan kantor itu adalah pernyataan mereka, yang jelas aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya," ujarnya.
Hasbullah berjanji, dalam hal tersebut, akan segera berkoordinasi dengan Asisten I Lukman Badjak, karena yang bersangkutan mengendalikan sementara pemerintahan ini.
"Kami masih menunggu arahan, apakah besok seluruh PNS kembali melaksanakan tugas seperti biasa atau seperti apa. Ini dilakukan, sebab Jumat Besok ini ada tamu berkunjung ke Morotai dan kegiatan PKK Tingkat Provinsi," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada seluruh PNS yang berada di luar Pulau Morotai agar tetap beraktivitas di Morotai dan yang tidak berkantor hari ini, besok diminta masuk kerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Lumpuhnya aktivitas pemerintahan yang merupakan pelayanan publik itu, disebabkan adanya ancaman pendemo pendukung Bupati Morotai Rusli Sibua yang memprotes rencana pemanggilan paksa penyidik Polda Malut terhadap Bupati Morotai yang dianggap janggal," kata Kabag Humas Pemkab Pulau Morotai, Hasbullah Popa ketika dihubungi dari Ternate, Kamis.
Dia menyebutkan, aksi dengan mendorong simpati PNS dalam lingkup pemda setempat itu tidak mempengaruhi pelayanan publik, namun kenyataan di lapangan berbeda.
Di Sekretariat Daerah misalnya, tampak hanya ada beberapa orang staf dan Kepala Bagian, serta para asisten dan staf ahli saja. Ada sejumlah staf yang datang, tetapi mengenakan pakaian biasa, tidak seperti biasannya. Selain itu, pintu utama yang dilewati bupati, juga ditutup dengan meletakan dua kursi didepannya, meskipun dalam keadaan jam Dinas berjalan.
Sedangkan untuk Dinas, Kantor dan Badan, hanya terdapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pulau Morotai, Dinas Keuangan, Dinas Kesehatan dan Perusda yang melaksanakan tugasnya.
"Pernyataan para orator yang melakukan demonstrasi dengan mengancam melakukan penyegelan kantor dan menghentikan aktivitas di masing-masing dinas, badan dan kantor itu adalah pernyataan mereka, yang jelas aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya," ujarnya.
Hasbullah berjanji, dalam hal tersebut, akan segera berkoordinasi dengan Asisten I Lukman Badjak, karena yang bersangkutan mengendalikan sementara pemerintahan ini.
"Kami masih menunggu arahan, apakah besok seluruh PNS kembali melaksanakan tugas seperti biasa atau seperti apa. Ini dilakukan, sebab Jumat Besok ini ada tamu berkunjung ke Morotai dan kegiatan PKK Tingkat Provinsi," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada seluruh PNS yang berada di luar Pulau Morotai agar tetap beraktivitas di Morotai dan yang tidak berkantor hari ini, besok diminta masuk kerja.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015