Ternate (Antara Maluku) - Dana penyelenggaraan pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) belum siap, padahal tahapan pelaksanaan pilkada secara serentak dimulai hari Jumat.
Ketua KPU Malut Sahrani Sumadayo di Ternate, Jumat, mengatakan dari delapan kabupaten/kota di Malut yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015, baru Kota Tidore Kepulauan yang sudah pasti dana pilkadanya, itu pun belum ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemkot dengan KPU setempat.
KPU Malut hari ini (17/4) akan menggelar rapat kerja dengan delapan KPU kabupaten/kota di Malut yang akan menggelar pilkada serentak dengan agenda utama untuk membahas masalah belum adanya kepastian penyediaan dana pilkada di kabupaten/kota itu serta masalah persiapan pembentukan PPK dan PPS.
"Kami berharap seluruh kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember nanti segera memastikan pengalokasian dana pilkada, apalagi mengingat sesuai jadwal yang ditetapkan KPU pusat, pembentukan PPK dan PPS dimulai 19 April 2015," katanya.
Jika sampai akhir jadwal pembentukan PPK dan PPS belum juga ada dana pilkada maka sesuai ketentuan pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota setempat harus diundur dan itu artinya pilkada baru bisa digelar pada 2017, karena pada 2016 tidak ada jadwal pelaksanaan pilkada serentak.
Menyinggung dana pilkada untuk Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dan baru pertama kali menggelar pilkada, menurut Sharani Sumadayo, sesuai ketentuan dana pilkadanya ditanggung oleh kabupaten induk dan pemprov.
KPU Malut sudah berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Sula sebagai kabupaten induk Kabupaten Pulau Taliabu dan sudah menyatakan kesiapan untuk mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk pilkada di Pulau Taliabu, begitu pula Pemprov Malut sudah menyatakan kesiapan dengan jumlah yang sama.
"Tetapi kesiapan Pemkab Kepulauan Sula dan Pemprov Malut mengenai penyediaan dana untuk pilkada di Pulau Taliabu itu belum memiliki kekuatan hukum karena belum ada penandatanganan MoU mengenai dana pilkada itu dengan KPU setempat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Ketua KPU Malut Sahrani Sumadayo di Ternate, Jumat, mengatakan dari delapan kabupaten/kota di Malut yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015, baru Kota Tidore Kepulauan yang sudah pasti dana pilkadanya, itu pun belum ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemkot dengan KPU setempat.
KPU Malut hari ini (17/4) akan menggelar rapat kerja dengan delapan KPU kabupaten/kota di Malut yang akan menggelar pilkada serentak dengan agenda utama untuk membahas masalah belum adanya kepastian penyediaan dana pilkada di kabupaten/kota itu serta masalah persiapan pembentukan PPK dan PPS.
"Kami berharap seluruh kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember nanti segera memastikan pengalokasian dana pilkada, apalagi mengingat sesuai jadwal yang ditetapkan KPU pusat, pembentukan PPK dan PPS dimulai 19 April 2015," katanya.
Jika sampai akhir jadwal pembentukan PPK dan PPS belum juga ada dana pilkada maka sesuai ketentuan pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota setempat harus diundur dan itu artinya pilkada baru bisa digelar pada 2017, karena pada 2016 tidak ada jadwal pelaksanaan pilkada serentak.
Menyinggung dana pilkada untuk Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dan baru pertama kali menggelar pilkada, menurut Sharani Sumadayo, sesuai ketentuan dana pilkadanya ditanggung oleh kabupaten induk dan pemprov.
KPU Malut sudah berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Sula sebagai kabupaten induk Kabupaten Pulau Taliabu dan sudah menyatakan kesiapan untuk mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk pilkada di Pulau Taliabu, begitu pula Pemprov Malut sudah menyatakan kesiapan dengan jumlah yang sama.
"Tetapi kesiapan Pemkab Kepulauan Sula dan Pemprov Malut mengenai penyediaan dana untuk pilkada di Pulau Taliabu itu belum memiliki kekuatan hukum karena belum ada penandatanganan MoU mengenai dana pilkada itu dengan KPU setempat," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015