Ambon (Antara Maluku) - Pejabat sementara Kepala Desa Kayeli, Hamad Samlan menyatakan pembangunan sarana infrastruktur dasar berupa balai desa, rumah ibadah maupun kantor camat mendukung rencana pemekaran wilayah itu menjadi daerah otonom baru.
"Kami juga telah membangun sarana air bersih bagi masyarakat dengan mendapat dukungan dana PNPM Mandiri sehingga tidak memungut dana dari warga," kata di Ambon, Minggu.
Infrastruktur penting lainnya yang perlu dibangun, kata dia, termasuk pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan Desa Kayeli dengan dua dusunnya serta beberapa desa lain.
Menurut Hamad, pihaknya mempersiapkan pembukaan empat ruas jalan poros Wayasel-Rata, Fatpau-Masarete, Kayeli-Rata dan poros jalan di wilayah timur yang akan menghubungkan Kayeli menuju Fatpau.
"Pelayanan listrik di desa juga sudah sangat membantu karena sebelum ada listrik di sini, warga hanya menggunakan mesin genzet pribadi tetapi sering mengalami kerusakan sehingga kami turut memperbaikinya," ujar Hamad.
Pembukaan ruas-ruas jalan ini sangat strategis untuk melancarkan arus transportasi dan membuka akses bagi para petani menjual hasil kebunnya sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mereka.
Saat ini masyarakat Kayeli bersama empat kaecamatan lainnya bergabung untuk memperjuangkan pemekaran wilayah itu menjadi daerah otonom baru yang lepas dari Buru selaku kabupaten induk.
Antara akhir tahun 1700-an hingga awal tahun 1900, Kayeli yang kini berada di wilayah Kabupaten Buru, dikenal sebagai sebuah kota tua yang menjadi pusat pemerintahan di zaman kolonial Belanda.
Bukti sejarah ini bisa terlihat dari reruntuhan sebuah benteng kuno yang dibangun serikat dagang Belanda (VOC) sekitar tahun 1785.
Kemudian sekitar tahun 1919, pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahannya ke Namlea, dan sampai sekarang dijadikan Ibu Kota Kabupaten Buru, setelah memekarkan diri dari Kabupaten Maluku Tengah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami juga telah membangun sarana air bersih bagi masyarakat dengan mendapat dukungan dana PNPM Mandiri sehingga tidak memungut dana dari warga," kata di Ambon, Minggu.
Infrastruktur penting lainnya yang perlu dibangun, kata dia, termasuk pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan Desa Kayeli dengan dua dusunnya serta beberapa desa lain.
Menurut Hamad, pihaknya mempersiapkan pembukaan empat ruas jalan poros Wayasel-Rata, Fatpau-Masarete, Kayeli-Rata dan poros jalan di wilayah timur yang akan menghubungkan Kayeli menuju Fatpau.
"Pelayanan listrik di desa juga sudah sangat membantu karena sebelum ada listrik di sini, warga hanya menggunakan mesin genzet pribadi tetapi sering mengalami kerusakan sehingga kami turut memperbaikinya," ujar Hamad.
Pembukaan ruas-ruas jalan ini sangat strategis untuk melancarkan arus transportasi dan membuka akses bagi para petani menjual hasil kebunnya sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mereka.
Saat ini masyarakat Kayeli bersama empat kaecamatan lainnya bergabung untuk memperjuangkan pemekaran wilayah itu menjadi daerah otonom baru yang lepas dari Buru selaku kabupaten induk.
Antara akhir tahun 1700-an hingga awal tahun 1900, Kayeli yang kini berada di wilayah Kabupaten Buru, dikenal sebagai sebuah kota tua yang menjadi pusat pemerintahan di zaman kolonial Belanda.
Bukti sejarah ini bisa terlihat dari reruntuhan sebuah benteng kuno yang dibangun serikat dagang Belanda (VOC) sekitar tahun 1785.
Kemudian sekitar tahun 1919, pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahannya ke Namlea, dan sampai sekarang dijadikan Ibu Kota Kabupaten Buru, setelah memekarkan diri dari Kabupaten Maluku Tengah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015