Ternate (Antara Maluku) - Pengamat perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Mahmud Hasan mengatakan, nelayan di Maluku Utara sebaiknya jangan diberi bantuan sarana penangkapan ikan berupa perahu ketinting karena hanya bisa dioperasikan di sekitar perairan pantai.
"Kalau nelayan hanya bisa beroperasi menangkap ikan di perairan sekitar pantai, bagaimana mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya," katanya di Ternate, Senin, menanggapi adanya sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) yang memberikan bantuan perahu ketinting kepada nelayan setempat.
Apalagi, kata Mahmud Hasan, ikan di perairan di sekitar pantai semakin sulit ditemukan seiring dengan rusaknya habitat ikan di perairan pantai akibat cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom ikan dan zat kimia.
Menurut dia, nelayan di Malut seharusnya diberi bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dengan kapasitas minimal 10 GT, sehingga memungkinkan nelayan beroperasi hingga ke perairan lepas pantai, yang menjadi areal penangkapan berbagai jenis ikan komersial, seperti tuna dan cakalang.
Potensi ikan di perairan lepas pantai dan laut lepas di wilayah Malut selama ini lebih banyak dinikmati nelayan dari luar Malut. Nelayan Malut tidak mampu menjangkau perairan itu akibat armada penangkapan yang mereka miliki berkapasitas kecil, ujarnya.
Mahmud Hasan mengatakan, nelayan di Malut tidak cukup hanya diberi bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal di atas 10 GT, tetapi juga berupa subsidi bahan bakar, karena nelayan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembelian bahan bakar.
"Subsidi bahan bakar kepada nelayan dapat dilakukan pemda di Malut dengan cara mengalokasikan dana melalui APBD untuk membantu nelayan membeli bahan bakar," katanya.
Ia menambahkan, pemda di Malut juga harus mendorong masuknya perusahaan ikan, sehingga para nelayan di Malut tidak kesulitan untuk memasarkan hasil tangkapannya, karena selam ini nelayan sering terpaksa menjual hasil tangakapnya kepada tengkulak dengan harga murah akibat terbatasnya perusahaan perikanan di daerah ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kalau nelayan hanya bisa beroperasi menangkap ikan di perairan sekitar pantai, bagaimana mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya," katanya di Ternate, Senin, menanggapi adanya sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) yang memberikan bantuan perahu ketinting kepada nelayan setempat.
Apalagi, kata Mahmud Hasan, ikan di perairan di sekitar pantai semakin sulit ditemukan seiring dengan rusaknya habitat ikan di perairan pantai akibat cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom ikan dan zat kimia.
Menurut dia, nelayan di Malut seharusnya diberi bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dengan kapasitas minimal 10 GT, sehingga memungkinkan nelayan beroperasi hingga ke perairan lepas pantai, yang menjadi areal penangkapan berbagai jenis ikan komersial, seperti tuna dan cakalang.
Potensi ikan di perairan lepas pantai dan laut lepas di wilayah Malut selama ini lebih banyak dinikmati nelayan dari luar Malut. Nelayan Malut tidak mampu menjangkau perairan itu akibat armada penangkapan yang mereka miliki berkapasitas kecil, ujarnya.
Mahmud Hasan mengatakan, nelayan di Malut tidak cukup hanya diberi bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal di atas 10 GT, tetapi juga berupa subsidi bahan bakar, karena nelayan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembelian bahan bakar.
"Subsidi bahan bakar kepada nelayan dapat dilakukan pemda di Malut dengan cara mengalokasikan dana melalui APBD untuk membantu nelayan membeli bahan bakar," katanya.
Ia menambahkan, pemda di Malut juga harus mendorong masuknya perusahaan ikan, sehingga para nelayan di Malut tidak kesulitan untuk memasarkan hasil tangkapannya, karena selam ini nelayan sering terpaksa menjual hasil tangakapnya kepada tengkulak dengan harga murah akibat terbatasnya perusahaan perikanan di daerah ini.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015