Ternate (Antara Maluku) - Anggota Komisi II DPR RI berharap pilkada secara serentak di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara pada Desember 2015 bisa berjalan secara aman dan damai, mengingat provinsi ini merupakan daerah rawan konflik.
"Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah diselesaikan oleh Komisi II DPR beberapa hari lalu. Seusai Pengesahan PKPU itu Komisi II DPR meluangkan waktu untuk berkunjung ke Malut, sebab daerah ini salah satu wilayah rawan konflik, karena selama ini semua persoalan pemilu sudah tentu masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga persolan pemilu ke depan tidak terulang seperti tahun lalu," kata anggota Komisi II DPR RI, Artalia di Ternate, Senin.
Komisi II DPR mengharapkan agar pemilu serentak tahun ini tidak seperti dulu lagi, yang semua penyelesaian hasil pemilu harus masuk ke MK. Untuk itu kami berharap persoalan-persoalan lalu jangan terulang lagi tahun ini.
Sehingga, Komisi II DPR menginformasikan bahwa pemilu delapan kabupaten/kota ini adalah permasalahan kenegaraan yang sangat serius karena pada saat itu ada pesta demokrasi yang dilakukan secara serentak, sedangkan tidak serentak saja terjadi konflik apalagi yang serentak.
Menurutnya salah satu persoalannya ada pada KPU dan Bawaslu Provinsi Malut, bahwa mereka bekerja tidak efektif, misalnya pemungutan suara di daerah lain tenang daerah lain lagi konflik, contoh di Ternate pemilunya aman sedangkan Halbar rusuh maka Ternate juga ikut-ikutan rusuh, sedangkan untuk itu KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi hal ini lebih awal.
Selain itu, masalah dana pihaknya sangat mendukung untuk menambahkan anggaran pilkada serentak itu yang penting Pilkada itu berjalan dengan baik agar masayarakat Malut mendapat pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat daerah itu sendiri dan tidak dengan hasil manipulasi.
Terkait dengan anggaran bahwa Maluku Utara jangan disamakan dengan daerah lain karena secara kontrol geografis biaya operasionalnya sangat tinggi.
Untuk itu, anggaran Pilkada yang diusulkan pada tahun ini, kata Artalia, harus direalisasikan berapapun yang KPU Malut usulkan permintaan ke pemerintah pusat harus dituruti jangan dibandingkan dengan tahun lalu.
Dia menambahkan pemerintah pusat harus jeli.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah diselesaikan oleh Komisi II DPR beberapa hari lalu. Seusai Pengesahan PKPU itu Komisi II DPR meluangkan waktu untuk berkunjung ke Malut, sebab daerah ini salah satu wilayah rawan konflik, karena selama ini semua persoalan pemilu sudah tentu masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga persolan pemilu ke depan tidak terulang seperti tahun lalu," kata anggota Komisi II DPR RI, Artalia di Ternate, Senin.
Komisi II DPR mengharapkan agar pemilu serentak tahun ini tidak seperti dulu lagi, yang semua penyelesaian hasil pemilu harus masuk ke MK. Untuk itu kami berharap persoalan-persoalan lalu jangan terulang lagi tahun ini.
Sehingga, Komisi II DPR menginformasikan bahwa pemilu delapan kabupaten/kota ini adalah permasalahan kenegaraan yang sangat serius karena pada saat itu ada pesta demokrasi yang dilakukan secara serentak, sedangkan tidak serentak saja terjadi konflik apalagi yang serentak.
Menurutnya salah satu persoalannya ada pada KPU dan Bawaslu Provinsi Malut, bahwa mereka bekerja tidak efektif, misalnya pemungutan suara di daerah lain tenang daerah lain lagi konflik, contoh di Ternate pemilunya aman sedangkan Halbar rusuh maka Ternate juga ikut-ikutan rusuh, sedangkan untuk itu KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi hal ini lebih awal.
Selain itu, masalah dana pihaknya sangat mendukung untuk menambahkan anggaran pilkada serentak itu yang penting Pilkada itu berjalan dengan baik agar masayarakat Malut mendapat pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat daerah itu sendiri dan tidak dengan hasil manipulasi.
Terkait dengan anggaran bahwa Maluku Utara jangan disamakan dengan daerah lain karena secara kontrol geografis biaya operasionalnya sangat tinggi.
Untuk itu, anggaran Pilkada yang diusulkan pada tahun ini, kata Artalia, harus direalisasikan berapapun yang KPU Malut usulkan permintaan ke pemerintah pusat harus dituruti jangan dibandingkan dengan tahun lalu.
Dia menambahkan pemerintah pusat harus jeli.
"Jangan-jangan terjadi konflik pemilu pada tahun kemarin karena kekurangan anggaran sehingga pemilu itu bermasalah, tetapi berapapun anggaran yang diusulkan ya dikabulkan saja, tapi dipastikan pesta demokrasi itu berjalan dengan baik," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015