Ambon (Antara Maluku) - Anggota DPD - RI, Nono Sampono menyatakan, personel Bawah Komando Operasi (BKO) masih dibutuhkan untuk mendukung pengamanan di Provinsi ini sehingga tidak perlu dipermasalahkan karena itu kewenangan pimpinan TNI.
"Bukan karena saya berasal dari TNI, khususnya AL. Namun, keberadaan personel BKO itu berdasarkan kajian dan pertimbangan strategis yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," kata Nono Sampono di Ambon, Sabtu.
Nono yang melakukan reses di Maluku itu mengemukakan, kehadiran personel BKO di suatu daerah itu sebelumnya telah melalui pertimbangan dari data jaringan intelijen negara.
"Jadi penempatan personel BKO melalui Satuan Tugas (Satgas) itu tidak hanya pertimbangan aspek keamanan semata. Namun, semua aspek secara objektif," ujarnya.
Dia mengemukakan, adanya pandangan bahwa keberadaan personel BKO menunjukkan bahwa Maluku belum terjamin keamanannya itu kurang bisa dipertanggung jawabkan.
"Ingatlah bahwa soal keamanan itu urusan pemerintah pusat yang pastinya menempatkan personel BKO di satu daerah melalui berbagai kajian strategis dari berbagai aspek," kata Nono.
Mantan Komandan Korps Marinir itu merujuk kehadiran Satgas BKO di satu daerah juga bertujuan mendukung percepatan program rehabilitasi maupun rekonstruksi.
"Baiknya kita berpikir positif dengan intensif memelihara stabilitas keamanan, ketertiban dan masyarakat (Kamtibmas) sebagai persyaratan mendorong percepatan pembangunan maupun optimalisasi pemerintahan dan pelayanan sosial," tegasnya.
Apalagi, Maluku miliki budaya hidup orang basudara (basudara) yang merupakan warisan leluhur.
"Saya kebetulan beragama Islam dan memiliki kekentalan kekerabatan dengan basudara Kristen yang hingga saat ini terjalin harmonis," kata Nono Sampono.
Personel TNI yang saat ini di BKO - kan ke Kodam XVI/Pattimura dengan wilayah tugas Provinsi Maluku maupun Maluku Utara antara lain Satgas Armed Yonif 13/1/Kostrad dan Yonarmed 13/2/1Kostrad.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Bukan karena saya berasal dari TNI, khususnya AL. Namun, keberadaan personel BKO itu berdasarkan kajian dan pertimbangan strategis yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," kata Nono Sampono di Ambon, Sabtu.
Nono yang melakukan reses di Maluku itu mengemukakan, kehadiran personel BKO di suatu daerah itu sebelumnya telah melalui pertimbangan dari data jaringan intelijen negara.
"Jadi penempatan personel BKO melalui Satuan Tugas (Satgas) itu tidak hanya pertimbangan aspek keamanan semata. Namun, semua aspek secara objektif," ujarnya.
Dia mengemukakan, adanya pandangan bahwa keberadaan personel BKO menunjukkan bahwa Maluku belum terjamin keamanannya itu kurang bisa dipertanggung jawabkan.
"Ingatlah bahwa soal keamanan itu urusan pemerintah pusat yang pastinya menempatkan personel BKO di satu daerah melalui berbagai kajian strategis dari berbagai aspek," kata Nono.
Mantan Komandan Korps Marinir itu merujuk kehadiran Satgas BKO di satu daerah juga bertujuan mendukung percepatan program rehabilitasi maupun rekonstruksi.
"Baiknya kita berpikir positif dengan intensif memelihara stabilitas keamanan, ketertiban dan masyarakat (Kamtibmas) sebagai persyaratan mendorong percepatan pembangunan maupun optimalisasi pemerintahan dan pelayanan sosial," tegasnya.
Apalagi, Maluku miliki budaya hidup orang basudara (basudara) yang merupakan warisan leluhur.
"Saya kebetulan beragama Islam dan memiliki kekentalan kekerabatan dengan basudara Kristen yang hingga saat ini terjalin harmonis," kata Nono Sampono.
Personel TNI yang saat ini di BKO - kan ke Kodam XVI/Pattimura dengan wilayah tugas Provinsi Maluku maupun Maluku Utara antara lain Satgas Armed Yonif 13/1/Kostrad dan Yonarmed 13/2/1Kostrad.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015