Ambon (Antara Maluku) - Desa Marlasi di Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2015 dari Pemerintah sebesar Rp575,153 juta.
"Marlasei merupakan salah satu desa yang mendapatkan ADD lebih besar dibanding ratusan desa lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru," kata Plt Bupati Kepulauan Aru Angky Renjaan di Ambon, Jumat.
Sedangkan yang menerima ADD terkecil adalah Desa Meror tahun ini sebesar Rp457,5 juta.
Alokasi dana desa merupakan program pemerintah dibawah pimpinan Presiden-Wapres Jokowi-Jusuf Kalla yang menetapkan satu desa Rp1 miliar, dimana anggaran ini akan dicairkan selama lima tahun.
Menurut Angky, saat ini setiap desa mendapat alokasi pembiayaan baik melalui APBD Kabupaten maupun APBN dengan nilai bervariasi.
Pemberian ADD itu didasarkan pada berbagai penilaian seperti masalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Untuk itu, sangat dibutuhkan peran aktif berbagai komponen masyarakat dalam mengoptimalisasikan ADD tersebut agar penggunaannya sesuai kebutuhan.
"Guna menghindari kesenjangan yang relatif besar terhadap ADD yang akan diterima setiap desa, pengalokasian dana perlu dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata ke seluruh desa atau dikenal dengan alokasi dasar sebesar 90 persen," ujarnya.
Kemudian alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis wilayahnya menggunakan formula dasar sebesar 10 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Marlasei merupakan salah satu desa yang mendapatkan ADD lebih besar dibanding ratusan desa lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru," kata Plt Bupati Kepulauan Aru Angky Renjaan di Ambon, Jumat.
Sedangkan yang menerima ADD terkecil adalah Desa Meror tahun ini sebesar Rp457,5 juta.
Alokasi dana desa merupakan program pemerintah dibawah pimpinan Presiden-Wapres Jokowi-Jusuf Kalla yang menetapkan satu desa Rp1 miliar, dimana anggaran ini akan dicairkan selama lima tahun.
Menurut Angky, saat ini setiap desa mendapat alokasi pembiayaan baik melalui APBD Kabupaten maupun APBN dengan nilai bervariasi.
Pemberian ADD itu didasarkan pada berbagai penilaian seperti masalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Untuk itu, sangat dibutuhkan peran aktif berbagai komponen masyarakat dalam mengoptimalisasikan ADD tersebut agar penggunaannya sesuai kebutuhan.
"Guna menghindari kesenjangan yang relatif besar terhadap ADD yang akan diterima setiap desa, pengalokasian dana perlu dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata ke seluruh desa atau dikenal dengan alokasi dasar sebesar 90 persen," ujarnya.
Kemudian alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis wilayahnya menggunakan formula dasar sebesar 10 persen.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015