Ternate (Antara Maluku) - Legislator Partai Golkar di DPRD Maluku Utara (Malut) Edi Langkara meminta kepada para investor, dari dalam maupun luar negeri yang telah mengantongi izin usaha di Maluku Utara, segera merealisasikan usahanya.
"Banyak investor perikanan yang telah mengantongi izin usaha di berbagai kabupaten/kota di Malut, tetapi hingga kini mereka belum merealisasikan usaha dan ini jelas merugikan daerah dan masyarakat," katanya di Ternate," Jumat.
Ia mencontohkan di Kabupaten Pulau Morotai, ada belasan investor perikanan, di antaranya dari Taiwan yang telah mengantongi izin usaha penangkapan ikan dan pembangunan industri pengolahan ikan, tetapi entah apa sebabnya sampai sekarang mereka belum ada tanda-tanda akan memulai usaha.
Pemerintah daerah, kata Edi Langkara, harus mempertanyakan keseriusan para investor perikanan tersebut untuk mengembangkan usaha di Malut dan jika mereka tidak menunjukan keseriusan, izinnya harus dicabut dan ditawarkan kepada investor lain yang lebih serius.
Menurut dia, pemda di Malut harus pula melakukan evaluasi mengapa secara kedalam terkait penyebab para investor perikanan tersebut belum merealisasikan usaha, karena bisa jadi penyebabnya justru dari pemda sendiri, misalnya belum menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan para investor.
"Kami pernah bertemu dengan seorang ivestor perikanan asal Jakarta yang ingin berinvestasi di Malut namun kemudian membatalkan keinginannya itu karena infrastruktur penunjang di Malut sangat terbatas, khususnya penyediaan energi listrik," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada pemda untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur investasi, terutama listrik karena memang kondisi listrik di Malut sangat terbatas, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja belum cukup apalagi kebutuhan industri.
Ia menambahkan, Malut memiliki potensi perikanan sekitar satu juta ton per tahun dan dimanfaatkan secara maksimal, terutama dengan cara melibatkan peran investor perikanan maka dipastikan akan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Banyak investor perikanan yang telah mengantongi izin usaha di berbagai kabupaten/kota di Malut, tetapi hingga kini mereka belum merealisasikan usaha dan ini jelas merugikan daerah dan masyarakat," katanya di Ternate," Jumat.
Ia mencontohkan di Kabupaten Pulau Morotai, ada belasan investor perikanan, di antaranya dari Taiwan yang telah mengantongi izin usaha penangkapan ikan dan pembangunan industri pengolahan ikan, tetapi entah apa sebabnya sampai sekarang mereka belum ada tanda-tanda akan memulai usaha.
Pemerintah daerah, kata Edi Langkara, harus mempertanyakan keseriusan para investor perikanan tersebut untuk mengembangkan usaha di Malut dan jika mereka tidak menunjukan keseriusan, izinnya harus dicabut dan ditawarkan kepada investor lain yang lebih serius.
Menurut dia, pemda di Malut harus pula melakukan evaluasi mengapa secara kedalam terkait penyebab para investor perikanan tersebut belum merealisasikan usaha, karena bisa jadi penyebabnya justru dari pemda sendiri, misalnya belum menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan para investor.
"Kami pernah bertemu dengan seorang ivestor perikanan asal Jakarta yang ingin berinvestasi di Malut namun kemudian membatalkan keinginannya itu karena infrastruktur penunjang di Malut sangat terbatas, khususnya penyediaan energi listrik," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada pemda untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur investasi, terutama listrik karena memang kondisi listrik di Malut sangat terbatas, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja belum cukup apalagi kebutuhan industri.
Ia menambahkan, Malut memiliki potensi perikanan sekitar satu juta ton per tahun dan dimanfaatkan secara maksimal, terutama dengan cara melibatkan peran investor perikanan maka dipastikan akan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015