Ternate (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Maluku Utara (Malut) Graal Taliawo fokus memperjuangkan pembangunan dermaga laut di daerah 3T di provinsi itu.
"Ada delapan daerah kepulauan di Indonesia, salah satunya Provinsi Malut, sehingga saya bersama teman-teman di DPD RI saat ini terus mendorong, agar daerah kepulauan termasuk kawasan 3T menjadi perhatian, khususnya pembangunan infrastruktur," kata Graal Taliawo saat dihubungi dari Ternate, Sabtu.
Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman ke beberapa pulau kepulauan yang berada di pulau terluar, mereka selama ini tidak menikmati pembangunan infrastruktur yang memadai.
"Misalnya hal paling sering ditemukan adalah soal ketiadaan dermaga yang selama ini berada di pulau terluar di Malut, sehingga warga selama ini hanya mengandalkan perahu sebagai sarana saat warna naik maupun turun dari kapal," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan tantangan ini pihaknya mendorong orientasi kebijakan negara untuk bisa punya pengetahuan dan juga keberpihakan kepada daerah kepulauan.
"Jadi begini kita di DPD RI sekarang ini fokus mendorong RUU Daerah Kepulauan, alasannya agar proses pembangunan bisa dipercepat, karena selama ini jika disamakan dengan pembangunan di daratan pulau besar maka kita sangat terlambat maka kita dorong RUU Daerah Kepulauan," tegas Graal.
Sementara itu, sejumlah masyarakat dari berbagai daerah pulau terluar di Malut mengharapkan proses pembangunan dapat segera dibuat, mendorong aktivitas masyarakat setempat.
Misalnya di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di Pulau Makian, terutama di wilayah Kecamatan Makian Barat, selama ini masyarakat kesulitan, karena selain ketiadaan dermaga di wilayah itu juga akses jalan darat juga belum memadai, sehingga masyarakat saat membawa hasil perkebunan mereka juga kesulitan dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
"Kalau kita mau menjual hasil perkebunan kita seperti,pala maupun buah kenari kita biasanya diangkut menggunakan kapal cepat, tetapi terkendala dengan biaya yang mahal juga pengangkutan barang juga dibatasi, karena satu satunya wilayah itu hanya satu kapal cepat yang melayani rute ke Kota Ternate,"ungkap salah seorang warga Desa Tagono, Kecamatan Makian Barat, Taher.
Oleh karena itu, masyarakat wilayah Kecamatan Makian Barat berharap, agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar bisa bisa mengaspal jalan lingkar Pulau Makian, sehingga mereka bisa membawa hasil kebun mereka menggunakan kapal ferry.
