Ambon, 11/9 (Antara Maluku) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Wuryanto menyatakan pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait termasuk Bank Indonesia terus melakukan upaya-upaya stabilisasi, baik di sisi fiskal maupun moneter.
"Untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah, pada Rabu(9/9) mengumumkan tiga paket kebijakan yang disebut Paket Kebijakan September 1 (PKS-1)," kata Wuryanto, di Ambon, Jumat.
Menurut dia, dari sisi moneter, sejalan dengan paket kebijakan yang diumumkan pemerintah dan untuk menjaga stabilitas perekonomian, termasuk stabilitas nilai tukar, BI juga mengeluarkan paket kebijakan yang terdiri atas lima kebijakan.
Lima kebijakan tersebut antara lain yakni, memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi supply perekonomian, memperkuat koordinasi Tim Pengedalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka akselerasi implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional dan daerah.
"Saat ini telah terdapat lebih dari 430 TPID di seluruh Indonesia dan telah memiliki roadmap inflasi daerah," katanya.
Selanjutnya, BI akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengimplementasikan roadmap tersebut, memperkuat kerja sama Ekonomi dan Keuangan Daerah antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menjaga stabilisas nilai tukar Rupiah dan menjaga kepercayaan pelaku pasar di pasar valas melalui pengendalian volatitas nilai tukar rupiah.
Selanjutnya, memelihara kepercayaan pasar terhadap pasar Surat Berharga Negara (SBN) melalui pembelian di pasar sekunder, dengan tetap memerhatikan dampaknya terhadap ketersediaan SBN bagi inflow dan likuiditas pasar uang serta memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah.
Selain itu, mengubah mekanisme lelang Reverse Repo (RR) SBN dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing RR SBN, dan memperpanjang tenor dengan menerbitkan RR SBN 3 bulan.
Mengubah mekanisme lelang Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dari variable rate tender menjadi fixed rate tender dan menyesuaikan pricing SDBI, serta menerbitkan SDBI tenor 6 bulan
Menerbitkan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang fixed rate tender dan menyesuaikan pricing.Memperkuat pengelolaan supply dan demand valas.
Menyesuaikan frekuensi lelang Foreign Exchange (FX) Swap dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu Mengubah mekanisme lelang Term Deposit (TD) Valas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing, dan memperpanjang tenor sampai dengan 3 bulan.
Menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen underlying dari yang berlaku saat ini sebesar US$100 ribu menjadi US$25 ribu per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP.
Mempercepat proses persetujuan ULN Bank dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian.Langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang.Menyediakan fasilitas swap hedging untuk mendukung investasi infrastruktur dan sekaligus memperkuat cadangan devisa.
Menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup seluruh komponen pengembangan pasar antara lain instrumen, pelaku dan infrastruktur.
"Untuk mendorong implementasi paket kebijakan, Bank Indonesia secara aktif akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya," kata Wuryanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah, pada Rabu(9/9) mengumumkan tiga paket kebijakan yang disebut Paket Kebijakan September 1 (PKS-1)," kata Wuryanto, di Ambon, Jumat.
Menurut dia, dari sisi moneter, sejalan dengan paket kebijakan yang diumumkan pemerintah dan untuk menjaga stabilitas perekonomian, termasuk stabilitas nilai tukar, BI juga mengeluarkan paket kebijakan yang terdiri atas lima kebijakan.
Lima kebijakan tersebut antara lain yakni, memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi supply perekonomian, memperkuat koordinasi Tim Pengedalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka akselerasi implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional dan daerah.
"Saat ini telah terdapat lebih dari 430 TPID di seluruh Indonesia dan telah memiliki roadmap inflasi daerah," katanya.
Selanjutnya, BI akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengimplementasikan roadmap tersebut, memperkuat kerja sama Ekonomi dan Keuangan Daerah antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menjaga stabilisas nilai tukar Rupiah dan menjaga kepercayaan pelaku pasar di pasar valas melalui pengendalian volatitas nilai tukar rupiah.
Selanjutnya, memelihara kepercayaan pasar terhadap pasar Surat Berharga Negara (SBN) melalui pembelian di pasar sekunder, dengan tetap memerhatikan dampaknya terhadap ketersediaan SBN bagi inflow dan likuiditas pasar uang serta memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah.
Selain itu, mengubah mekanisme lelang Reverse Repo (RR) SBN dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing RR SBN, dan memperpanjang tenor dengan menerbitkan RR SBN 3 bulan.
Mengubah mekanisme lelang Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dari variable rate tender menjadi fixed rate tender dan menyesuaikan pricing SDBI, serta menerbitkan SDBI tenor 6 bulan
Menerbitkan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang fixed rate tender dan menyesuaikan pricing.Memperkuat pengelolaan supply dan demand valas.
Menyesuaikan frekuensi lelang Foreign Exchange (FX) Swap dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu Mengubah mekanisme lelang Term Deposit (TD) Valas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing, dan memperpanjang tenor sampai dengan 3 bulan.
Menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen underlying dari yang berlaku saat ini sebesar US$100 ribu menjadi US$25 ribu per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP.
Mempercepat proses persetujuan ULN Bank dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian.Langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang.Menyediakan fasilitas swap hedging untuk mendukung investasi infrastruktur dan sekaligus memperkuat cadangan devisa.
Menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup seluruh komponen pengembangan pasar antara lain instrumen, pelaku dan infrastruktur.
"Untuk mendorong implementasi paket kebijakan, Bank Indonesia secara aktif akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya," kata Wuryanto.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015