Ambon, 19/10 (Antara Maluku) - Pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) dalam APBD Perubahan 2015 antara DPRD Maluku dengan tim anggaran Pemprov setempat ditunda hingga batas waktu tidak menentu akibat masalah ribuan pengungsi korban kebakaran hutan di Seram Utara yang kelaparan.
"Kami skorsing rapat ini hingga batas waktu tidak menentu sampai penanganan masalah pengungsi korban kebakaran direalisasikan," kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, di Ambon, Senin.
Menurut dia, apa gunanya ada dana pengeluaran tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD atau dana siap pakai tetapi tidak digunakan untuk mengatasi persoalan kemanusiaan.
Sehingga DPRD bersikap keras dan menunda pembahasan DIM APBD Perubahan 2015 dengan tim anggaran Pemprov Maluku yang dipimpin Asisten III Setda Maluku, Zidik Sangaji sampai penanganan masalah Seram Utara diselesaikan.
"Sepanjang belum ditangani secara baik, DPRD akan menggunakan haknya untuk selalu mendorong Pemprov Maluku bagaimana masalah itu diselesaikan," tandasnya.
Edwin Huwae juga mengakui sejauh ini belum ada bantuan pangan yang disalurkan Pemprov Maluku maupun kabupaten kepada ribuan pengungsi di Seram Utara.
Karena DPRD juga menurunkan timnya ke lokasi kebakaran untuk melihat kondisi warga dan fakta di lapangan sampai hari ini belum ada penyaluran bantuan ke posko maupun secara langsung ke pengunsi korban kebakaran hutan di sana.
Anggota DPRD yang turun ke sana bahkan terjebak di arena kebakaran, dan mudah-mudahan bantuan dari Pemprov Maluku itu segera disalurkan agar meminimalisir situasi masyarakat di sana.
"Kalau penanganannya lamban, maka ini soal kepekaan karena melayani pejabat pada acara seremonial cepat, tapi giliran rakyat justeru lari atau sembunyi," tandas Edwin.
Sehingga paradigma perilaku pejabat seperti ini harus didorong agar bisa membangun pemikiran yang positif sebagai pelayan publik.
"Kami masih tunggu laporan Pemprov Maluku soal jumlah korban dan luas lahan, tetapi DPRD sudah lakukan pengecekan dan kebakaran sudah hampir sebagian besar Pulau Seram, bahkan mendekati taman nasional Manusela," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami skorsing rapat ini hingga batas waktu tidak menentu sampai penanganan masalah pengungsi korban kebakaran direalisasikan," kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, di Ambon, Senin.
Menurut dia, apa gunanya ada dana pengeluaran tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD atau dana siap pakai tetapi tidak digunakan untuk mengatasi persoalan kemanusiaan.
Sehingga DPRD bersikap keras dan menunda pembahasan DIM APBD Perubahan 2015 dengan tim anggaran Pemprov Maluku yang dipimpin Asisten III Setda Maluku, Zidik Sangaji sampai penanganan masalah Seram Utara diselesaikan.
"Sepanjang belum ditangani secara baik, DPRD akan menggunakan haknya untuk selalu mendorong Pemprov Maluku bagaimana masalah itu diselesaikan," tandasnya.
Edwin Huwae juga mengakui sejauh ini belum ada bantuan pangan yang disalurkan Pemprov Maluku maupun kabupaten kepada ribuan pengungsi di Seram Utara.
Karena DPRD juga menurunkan timnya ke lokasi kebakaran untuk melihat kondisi warga dan fakta di lapangan sampai hari ini belum ada penyaluran bantuan ke posko maupun secara langsung ke pengunsi korban kebakaran hutan di sana.
Anggota DPRD yang turun ke sana bahkan terjebak di arena kebakaran, dan mudah-mudahan bantuan dari Pemprov Maluku itu segera disalurkan agar meminimalisir situasi masyarakat di sana.
"Kalau penanganannya lamban, maka ini soal kepekaan karena melayani pejabat pada acara seremonial cepat, tapi giliran rakyat justeru lari atau sembunyi," tandas Edwin.
Sehingga paradigma perilaku pejabat seperti ini harus didorong agar bisa membangun pemikiran yang positif sebagai pelayan publik.
"Kami masih tunggu laporan Pemprov Maluku soal jumlah korban dan luas lahan, tetapi DPRD sudah lakukan pengecekan dan kebakaran sudah hampir sebagian besar Pulau Seram, bahkan mendekati taman nasional Manusela," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015