Ambon, 30/10 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengungkapkan rumah tangga yang masih menempati rumah tidak layak huni di daerahnya sebanyak 40.500 dari jumlah nasional sebanyak 3,4 juta rumah tangga.
"Pemerintah daerah masih membutuhkan program-program bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penataan lingkungan yang baik untuk mengurangi angka kekumuhan," kata Gubernur Said, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua pada acara pembukaan Pembinaan dan Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan Tahun 2015," di Ambon, Kamis.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus.
Menurut Gubernur Said, selain menempati rumah tangga tidak layak huni juga berada pada lingkungan permukiman kumuh seluas 296 hektar dari luas lingkungan permukiman kumuh secara nasional mencapai 37.407 hektar.
"Kegiatan pembinaan dan bantuan teknis ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan pencerahan dan menyamakan visi serta pemahaman kita dalam melaksanakan program-program pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi Maluku," katanya.
Selajutnya, kata dia, program-program pembangunan perumahan dan permukiman ke depan, dapat disinkronkan dengan visi dan misi pembangunan daerah, sehingga ada sinergitas pembangunan antarsektor yang merupakan prioritas utama.
"Sektor perumahan diharapkan dapat mendukung sektor lainnya, khususnya dalam pengembangan kawasan industri, kawasan maritim dan kawasan agropolitan yang seluruhnya memiliki implikasi kebutuhan hunian bagi masyarakat yang beraktivitas di dalamnya," ujar Gubernur Said.
Karena itu, gubernur mengharapkan kegiatan pembinaan dan bantuan teknis pembiayaan perumahan dapat meningkatkan dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta membina peran swasta juga para pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
"Kalau pembinaan dilakukan secara simultan dapat meningkatkan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah yang layak huni," katanya.
Pemerintah daerah, lanjut dia, mengharapkan kontribusi dari para pelaku pembangunan perumahan, untuk bersama-sama mencari solusi bagi penyelesaian berbagai persoalan bidang perumahan dan permukiman.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Pemerintah daerah masih membutuhkan program-program bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penataan lingkungan yang baik untuk mengurangi angka kekumuhan," kata Gubernur Said, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua pada acara pembukaan Pembinaan dan Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan Tahun 2015," di Ambon, Kamis.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus.
Menurut Gubernur Said, selain menempati rumah tangga tidak layak huni juga berada pada lingkungan permukiman kumuh seluas 296 hektar dari luas lingkungan permukiman kumuh secara nasional mencapai 37.407 hektar.
"Kegiatan pembinaan dan bantuan teknis ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan pencerahan dan menyamakan visi serta pemahaman kita dalam melaksanakan program-program pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi Maluku," katanya.
Selajutnya, kata dia, program-program pembangunan perumahan dan permukiman ke depan, dapat disinkronkan dengan visi dan misi pembangunan daerah, sehingga ada sinergitas pembangunan antarsektor yang merupakan prioritas utama.
"Sektor perumahan diharapkan dapat mendukung sektor lainnya, khususnya dalam pengembangan kawasan industri, kawasan maritim dan kawasan agropolitan yang seluruhnya memiliki implikasi kebutuhan hunian bagi masyarakat yang beraktivitas di dalamnya," ujar Gubernur Said.
Karena itu, gubernur mengharapkan kegiatan pembinaan dan bantuan teknis pembiayaan perumahan dapat meningkatkan dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta membina peran swasta juga para pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
"Kalau pembinaan dilakukan secara simultan dapat meningkatkan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah yang layak huni," katanya.
Pemerintah daerah, lanjut dia, mengharapkan kontribusi dari para pelaku pembangunan perumahan, untuk bersama-sama mencari solusi bagi penyelesaian berbagai persoalan bidang perumahan dan permukiman.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015