Ternate, 2/11 (Antara Maluku) - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara meminta pejabat di daerah itu untuk tidak melakukan intimidasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengarahkan dukungan ke pasangan calon tertentu.
"Kami meminta PNS yang ada di lingkungan Pemkab Halsel tidak perlu khawatir menghadapi pilkada serentak, apalagi yang memegang jabatan yang disinyalir mendapat intimidasi tekanan atas jabatan yang ada," kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Halsel, Abdurahman Hamzah di Ternate, Senin.
Saat ini banyak PNS yang tak berkutit menyongsong pesta demokrasi atas tekanan sejumlah oknum pejabat teras lingkup Pemkab Halsel melakukan akrobat politik yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang ternyata juga mempengaruhi kinerja PNS di lingkup Pemkab Halsel.
Sebab, para PNS merasa terganggu dan kehawatiran karena ada aksi intimidasi yang dilakukan oleh tim salah satu kandidat terhadap PNS di lingkup Pemkab Halsel.
Dia menilai, saat ini banyak PNS dilingkup Halsel yang terpengaruhi dengan suasana Pilkada Halsel dan ada yang dipaksakan dan diintimidasi untuk mengikuti serta memilih salah satu kandidat dalam pilkada Halsel.
Olehnya itu, Abdurahman mengingatkan, untuk jangan melakukan segala intimidasi terhadap PNS di lingkup Pemkab Halsel oleh kandidat tertentu.
"Jangan intimidasi PNS, Kepala Sekolah (Kepsek), Kepala Desa (Kades) dan para Birokrasi untuk terjebak dalam irama politik praktis yang dimainkan oleh salah satu kandidat," katanya.
Dia menambahkan, para PNS dilingkup Pemkab Halsel harus dilindungi oleh edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) tentang PNS tidak bisa berpolitik.
"Sudah menjadi kebiasan dan dibuktikan, selama ini, pemenangan dalam Pilkada di Halsel itu mengunakan kekuatan birokrasi, sehingga PNS tidak perlu takut terhadap ancaman ataupun intimidasi bila tidak mendukung pasangan tertentu akan diganti, itu adalah tidak benar dan melawan hukum," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami meminta PNS yang ada di lingkungan Pemkab Halsel tidak perlu khawatir menghadapi pilkada serentak, apalagi yang memegang jabatan yang disinyalir mendapat intimidasi tekanan atas jabatan yang ada," kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Halsel, Abdurahman Hamzah di Ternate, Senin.
Saat ini banyak PNS yang tak berkutit menyongsong pesta demokrasi atas tekanan sejumlah oknum pejabat teras lingkup Pemkab Halsel melakukan akrobat politik yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang ternyata juga mempengaruhi kinerja PNS di lingkup Pemkab Halsel.
Sebab, para PNS merasa terganggu dan kehawatiran karena ada aksi intimidasi yang dilakukan oleh tim salah satu kandidat terhadap PNS di lingkup Pemkab Halsel.
Dia menilai, saat ini banyak PNS dilingkup Halsel yang terpengaruhi dengan suasana Pilkada Halsel dan ada yang dipaksakan dan diintimidasi untuk mengikuti serta memilih salah satu kandidat dalam pilkada Halsel.
Olehnya itu, Abdurahman mengingatkan, untuk jangan melakukan segala intimidasi terhadap PNS di lingkup Pemkab Halsel oleh kandidat tertentu.
"Jangan intimidasi PNS, Kepala Sekolah (Kepsek), Kepala Desa (Kades) dan para Birokrasi untuk terjebak dalam irama politik praktis yang dimainkan oleh salah satu kandidat," katanya.
Dia menambahkan, para PNS dilingkup Pemkab Halsel harus dilindungi oleh edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) tentang PNS tidak bisa berpolitik.
"Sudah menjadi kebiasan dan dibuktikan, selama ini, pemenangan dalam Pilkada di Halsel itu mengunakan kekuatan birokrasi, sehingga PNS tidak perlu takut terhadap ancaman ataupun intimidasi bila tidak mendukung pasangan tertentu akan diganti, itu adalah tidak benar dan melawan hukum," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015