Ambon, 25/11 (Antara Maluku) - Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon akan dikelola secara otonom pada 2016 sehingga tidak lagi disetorkan ke kas daerah.
"Kebijakan mengelola pendapatan secara otonom ini diambil setelah RSUD yang awalnya bernaung di bawah Pemprov Maluku telah beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BUD)," kata ketua komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid, di Ambon, Rabu.
Penjelasan Suhfi disampaikan dalam rapat pembahasan KUA dan PPAS 2016 dengan mitra terkait. Pembahasan ini strategis karena berkaitan dengan kebijakan program dan kegiatan tiap SKPD yang akan dilaksanakan pada 2016.
Untuk Dinas Kesehatan, katanya, ada dua point penting antara lain struktur pendapatan dan struktur belanjanya, apalagi RSUD Haulusi telah beralih menjadi BLUD.
Struktur pendapatan itu misalnya adalah mencermati target pendapatan dari RSUD, selanjutnya mengevaluasi pertumbuhan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir dan kemudian menyepakati rasionalisasi pendapatan baru yang direncanakan pada 2016.
Kemungkinan rencana pendapatan RSU Tulehu juga akan ditingkatkan.
Tetapi penetapan tambahan beberapa miliar rupiah itu akan dirasionalisasikan dengan mencermati pertumbuhan pendapatan untuk lima tahun tahun terakhir ini selalu meningkat, sehingga diharapkan bisa maksimal.
"Sekarang sudah berjalan sebagai BLUD, tetapi efektifnya mulai berlaku pada 2016, dan pendapatannya tidak perlu disetor ke kas daerah lagi karena dikelola sendiri," tandasnya.
Bila dikelola sendiri, maka RSUD memiliki otorisasi untuk bisa membelanjakan pendapatannya itu untuk kepentingan peningkatan pelayanan dalam berbagai fungsi.
Misalnya penyediaan fasilitas kesehatan, alat kesehatan atau sarana/prasarana, penyediaan obat dan makanan bagi pasien di mana tidak mesti harus ada setoran PAD dan menunggu persetujuan dana dalam APBD.
"Saya kira pengalihan RSUD di bawah Pemprov ke BULD akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja, maka fungsi pelayanan di RS makin baik," ujarnya.
Karena selama ini cukup banyak masalah sering terjadi di RSU, salah satunya dari berbagai sebab adalah soal kemandirian dalam tata kelola keuangan.
Sehingga dia tidak memiliki fleksibilitas yang berhubungan dengan upaya untuk bisa mendorong pemenuhan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para pasien.
"BLUD kita dorong betul dan berharap akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pelayanan di RSUD dr. Haulusy," kata Suhfi.
Sistem pengawasannya tetap akan dibahas DPRD. Jadi mereka punya rincian rencana kegiatan dan bisnis akan dimasukan di DPRD. Hampir mirip dengan RKA, hanya memiliki kemandirian dari sisi pengelolaannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kebijakan mengelola pendapatan secara otonom ini diambil setelah RSUD yang awalnya bernaung di bawah Pemprov Maluku telah beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BUD)," kata ketua komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid, di Ambon, Rabu.
Penjelasan Suhfi disampaikan dalam rapat pembahasan KUA dan PPAS 2016 dengan mitra terkait. Pembahasan ini strategis karena berkaitan dengan kebijakan program dan kegiatan tiap SKPD yang akan dilaksanakan pada 2016.
Untuk Dinas Kesehatan, katanya, ada dua point penting antara lain struktur pendapatan dan struktur belanjanya, apalagi RSUD Haulusi telah beralih menjadi BLUD.
Struktur pendapatan itu misalnya adalah mencermati target pendapatan dari RSUD, selanjutnya mengevaluasi pertumbuhan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir dan kemudian menyepakati rasionalisasi pendapatan baru yang direncanakan pada 2016.
Kemungkinan rencana pendapatan RSU Tulehu juga akan ditingkatkan.
Tetapi penetapan tambahan beberapa miliar rupiah itu akan dirasionalisasikan dengan mencermati pertumbuhan pendapatan untuk lima tahun tahun terakhir ini selalu meningkat, sehingga diharapkan bisa maksimal.
"Sekarang sudah berjalan sebagai BLUD, tetapi efektifnya mulai berlaku pada 2016, dan pendapatannya tidak perlu disetor ke kas daerah lagi karena dikelola sendiri," tandasnya.
Bila dikelola sendiri, maka RSUD memiliki otorisasi untuk bisa membelanjakan pendapatannya itu untuk kepentingan peningkatan pelayanan dalam berbagai fungsi.
Misalnya penyediaan fasilitas kesehatan, alat kesehatan atau sarana/prasarana, penyediaan obat dan makanan bagi pasien di mana tidak mesti harus ada setoran PAD dan menunggu persetujuan dana dalam APBD.
"Saya kira pengalihan RSUD di bawah Pemprov ke BULD akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja, maka fungsi pelayanan di RS makin baik," ujarnya.
Karena selama ini cukup banyak masalah sering terjadi di RSU, salah satunya dari berbagai sebab adalah soal kemandirian dalam tata kelola keuangan.
Sehingga dia tidak memiliki fleksibilitas yang berhubungan dengan upaya untuk bisa mendorong pemenuhan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para pasien.
"BLUD kita dorong betul dan berharap akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pelayanan di RSUD dr. Haulusy," kata Suhfi.
Sistem pengawasannya tetap akan dibahas DPRD. Jadi mereka punya rincian rencana kegiatan dan bisnis akan dimasukan di DPRD. Hampir mirip dengan RKA, hanya memiliki kemandirian dari sisi pengelolaannya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015