Ambon, 26/11 (Antara Maluku) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan pengelolaan Migas Blok Masela, Provinsi Maluku, dilakukan di darat.
"Saya sudah menyampaikannya kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff yang berkeinginan pengelolaannya di darat," katanya, disela - sela Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Maluku (MAMA), di Ambon, Rabu.
Dia menilai, pengelolaan Migas Blok Masela di darat akan menguntungkan, ini dimaksudkan agar sumber daya alam tersebut tidak dinikmati orang luar.
Pengelolaan Migas Blok Masela bila dilakukan di darat, maka akan mudah untuk mengontrolnya, sebaliknya jika di laut bakal kesulitan untuk dikontrol sehingga bisa saja orang luar berkesempatan untuk menikmatinya.
"Saya sudah menyampaikan kalau di darat kita bisa kontrol, tetapi kalau di laut akan sulit untuk dikontrol. Kita harus melihat proses pengelolaannya, jangan sampai dikirim keluar tanpa sepengetahuan kita," tandasnya.
Bahkan, Luhut telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo soal pengelolaan Migas Blok Masela, idealnya di darat.
"Konsekuensi kita tidak boleh takabur dalam memutuskan langkah yang diambil, apalagi ada upaya dari orang luar Maluku untuk menikmati gas abadi tersebut," ucapnya.
Dia merujuk keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi pengelolaan Migas Blok Masela mencapai 25 miliar dolar AS.
"Saya pernah membicarakannya dengan Presiden untuk sesegera memutuskan peluang investasi yang bila dikelola bakal memberikan konstribusi strategis bagi Indonesia, termasuk Maluku secara umum," tegas Luhut.
Dia juga telah mengingatkan Gubernur Said agar menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal karena bila dikontrak dari luar negeri, maka membutuhkan anggaran besar.
"Jadi saatnya mengirim SDM untuk menekuni pendidikan di luar negeri dengan disiplin ilmu beragam," ujar Luhut.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Said Assagaff mengemukakan, telah mengontrak tiga konsultan untuk melakukan kajian strategis pengelolaan Migas Blok Masela di laut atau darat.
"Saya dan DPRD Maluku nantinya disajikan hasil kajian oleh tiga konsultan tersebut, selanjutnya memutuskan pengelolaan yang strategis mana dari berbagai aspek dijadwalkan pada Desember 2015," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saya sudah menyampaikannya kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff yang berkeinginan pengelolaannya di darat," katanya, disela - sela Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Maluku (MAMA), di Ambon, Rabu.
Dia menilai, pengelolaan Migas Blok Masela di darat akan menguntungkan, ini dimaksudkan agar sumber daya alam tersebut tidak dinikmati orang luar.
Pengelolaan Migas Blok Masela bila dilakukan di darat, maka akan mudah untuk mengontrolnya, sebaliknya jika di laut bakal kesulitan untuk dikontrol sehingga bisa saja orang luar berkesempatan untuk menikmatinya.
"Saya sudah menyampaikan kalau di darat kita bisa kontrol, tetapi kalau di laut akan sulit untuk dikontrol. Kita harus melihat proses pengelolaannya, jangan sampai dikirim keluar tanpa sepengetahuan kita," tandasnya.
Bahkan, Luhut telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo soal pengelolaan Migas Blok Masela, idealnya di darat.
"Konsekuensi kita tidak boleh takabur dalam memutuskan langkah yang diambil, apalagi ada upaya dari orang luar Maluku untuk menikmati gas abadi tersebut," ucapnya.
Dia merujuk keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi pengelolaan Migas Blok Masela mencapai 25 miliar dolar AS.
"Saya pernah membicarakannya dengan Presiden untuk sesegera memutuskan peluang investasi yang bila dikelola bakal memberikan konstribusi strategis bagi Indonesia, termasuk Maluku secara umum," tegas Luhut.
Dia juga telah mengingatkan Gubernur Said agar menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal karena bila dikontrak dari luar negeri, maka membutuhkan anggaran besar.
"Jadi saatnya mengirim SDM untuk menekuni pendidikan di luar negeri dengan disiplin ilmu beragam," ujar Luhut.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Said Assagaff mengemukakan, telah mengontrak tiga konsultan untuk melakukan kajian strategis pengelolaan Migas Blok Masela di laut atau darat.
"Saya dan DPRD Maluku nantinya disajikan hasil kajian oleh tiga konsultan tersebut, selanjutnya memutuskan pengelolaan yang strategis mana dari berbagai aspek dijadwalkan pada Desember 2015," tuturnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015