Wagub: Unpatti bisa jadi lokasi penelitian geologi Blok Masela

Ambon (ANTARA) - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno mengemukakan bahwa Universitas Pattimura Ambon  bisa menjadi perguruan tinggi terkemuka  pusat penelitian  geologi Blok Masela. 

"Kita tahu bersama bahwa Universitas Pattimura, nantinya akan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan Blok Masela namun tak hanya dari kampus, semua pihak harus ikut mengawal proyek tersebut," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Rabu

Hal itu diutarakan Wakil Gubernur usai acara Temu Ina Ama dan Diskusi Publik dengan Sorotan tema 'Menguak isu besar Blok Masela di wilayah perbatasan Indonesia', yang digelar di Kota Ambon.

Diskusi publik dengan isu strategis migas Blok Masela dan pemanfaatan  bagi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) itu menghadirkan guru besar Universitas Pattimura yang ahli dalam bidang politik dan pertambangan yaitu Yakni, Prof Aholiab Watloly dan Prof Yustinus Malle.

Menurut Wakil Gubernur, generasi muda saat ini terutama mahasiswa di Maluku khususnya Unpatti harus menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengawal perkembangan Blok Masela. 

"Terutama dalam proses penelitian bagi mahasiswa geologi,” kata dia.

Pasalnya, kata dia lagi, pemerintah pusat telah memberikan ruang, kesempatan dan fasilitas seperti laboratorium pendukung Blok Masela agar dapat meningkatkan SDM di Maluku melalui Universitas Pattimura.

“Jangan sampai anak-anak daerah menjadi penonton di wilayah sendiri. Pembentukan laboratorium pembantu blok Masela di Unpatti juga salah satunya untuk melahirkan ahli-ahli dari Maluku. Agar ketika Blok Masela mulai beroperasi kita punya sumber daya yang mumpuni untuk ikut andil,” kata dia menjelaskan.

Sejalan dengan hal itu Ketua Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK) Cabang Ambon Douglas Mac Arthur Kodah  mengatakan bahwa pemuda dan mahasiswa MBD harus terlibat bersama mengawal pembangunan Blok Masela.

Menurutnya, sebagai generasi penerus para pemuda harus mempertahankan hak-hak masyarakat Maluku Barat Daya.

Untuk itu, dia meminta ada perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

"Terkait isu yang sementara ini memanas di wilayah timur Indonesia dan terkait program Pemerintah Pusat yang mau membangun ekonomi negara melalui Indonesia bagian timur," jelasnya.

Ia berharap, seluruh organisasi paguyuban saling bergandengan tangan, saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mengawal proyek Blok Masela itu.

"Harapan kami kita semua bisa bersatu, bisa bergandengan untuk bagaimana mengawal persoalan Blok Masela agar pembangunannya nanti memiliki manfaat besar bagi masyarakat khususnya anak-anak daerah," katanya.

Sebelumnya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bekerja sama dengan Petronas telah mengambil alih pengelolaan lapangan abadi Blok Masela, dengan mengakuisisi 35 persen Participating Interest (PI) milik Shell Upstream Overseas Services Ltd (SUOS).

"Blok Masela memiliki peran strategis dalam industri hulu migas nasional. Dan Blok Masela menjadi salah satu tulang punggung dalam meningkatkan produksi minyak dan gas untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan tumbuhnya industri nasional pengguna gas di Tanah Air," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

PHE mengambil alih 20 persen PI dan Petronas 15 persen PI. Masuknya Pertamina dan Petronas diharapkan dapat mengakselerasi proyek Blok Masela yang berjalan lambat sejak disetujuinya Revisi Pertama POD Masela di 2019.

Dwi mengatakan, Blok Abadi Masela memiliki cadangan gas yang luar biasa yang saat ini adalah yang terbesar di Indonesia.

"Dari lapangan ini akan diproduksi 9.5 million metric tonnes per annum (MMTPA) LNG, 150 million standard cubic feet per day (MMSCFD) gas pipa, dan 35,000 barel/hari kondensat sehingga menjadi tulang punggung bagi peningkatan produksi migas nasional untuk mencapai target 2030 yang telah ditetapkan yaitu produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD),” kata Dwi.

Dwi menyebut, dampak efek berganda dari proyek abadi Masela juga akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat daerah, antara lain PI 10 persen untuk pemerintah daerah, serta pembangunan kilang secara onshore akan turut mendukung menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada perekonomian di daerah serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya.