Pemprov Maluku percepat sertifikasi higienitas sanitasi SPPG penuhi standar kesehatan pangan

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat proses sertifikasi laik higiene sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat program gizi.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie di Ambon, Kamis, mengatakan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi langkah penting dalam memastikan operasional SPPG berjalan sesuai standar kesehatan dan keselamatan pangan.

“Keamanan pangan adalah kunci utama agar program ini tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga menjamin keselamatan penerima manfaat, terutama peserta didik, ibu hamil, dan balita,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Perolehan SLHS di Ambon.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan bersama Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional dan dihadiri Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional Ranto, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Rosita, Kepala Balai POM Ambon, kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Maluku, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dirinya menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional atas penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengurusan SLHS.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional yang telah menyelenggarakan rakor ini untuk menyamakan persepsi antar Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam rangka percepatan pengurusan SLHS guna mendukung operasional SPPG di wilayah Maluku,” katanya.

Ia menegaskan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah SPPG di Maluku yang belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi, sehingga diperlukan langkah percepatan melalui koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, pengawasan terpadu menjadi hal penting, di mana setiap unit penyedia makanan atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi persyaratan higiene sanitasi serta memiliki sertifikasi tempat pengolahan pangan sesuai regulasi nasional.

Sebagai daerah kepulauan, kata dia, Maluku memiliki potensi sumber daya pangan yang besar, namun menghadapi tantangan geografis, aksesibilitas, dan keterbatasan infrastruktur yang memengaruhi distribusi dan pengawasan layanan gizi.

Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi kuat antara Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Balai POM Ambon, serta seluruh pengelola SPPG untuk mempercepat proses verifikasi dan sertifikasi.

“Kami meminta proses verifikasi dan sertifikasi dilakukan dengan cepat, efisien, namun tetap memenuhi standar yang ditetapkan, terutama terkait inspeksi kesehatan lingkungan,” katanya.

Pemprov Maluku juga mendorong pemanfaatan inovasi digital untuk memperluas jangkauan layanan dan mempercepat proses administrasi sertifikasi, tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dalam mempercepat penerbitan SLHS sekaligus menjaga mutu layanan pemenuhan gizi di daerah.

“Kerja-kerja yang kita lakukan ini adalah bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga keselamatan generasi. Karena itu, mari kita laksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab,” kata dia..

Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di Provinsi Maluku serta memastikan keamanan pangan yang memenuhi standar kesehatan bagi seluruh penerima manfaat.