Ternate, 6/2 (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut), akan mengelola bagian darat armada semut di kawasan pantai reklamasi Kelurahan Mangga Dua Utara.
"Saya bertemu dengan pihak KSOP Ternate guna membicarakan masalah pengelolaan apakah sebagian di kelola Pemkot Ternate atau sebagian dikelola pihak KSOP Ternate," katanya Kadishubkominfo Ternate, Faruk Albaar di Ternate, Sabtu.
Faruk menjelaskan, hearing di DPRD Ternate terkait dengan masalah tersebut, kemudian dari Komisi I DPRD Ternate sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan RI bahwa pihak Pusat hanya memberikan sebagian wilayah pengelolaan ke Pemkot Ternate seperti pengelolaan, wilayah darat yakni pengelolaan parkiran dan lainya, tapi khusus untuk laut di akan dikelola KSOP Ternate.
Selain itu, proses bagi hasil dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan RI, makanya kita bertemu dengan pihak KSOP Ternate untuk menayakan apa persyaratan dan berapa yang kita bagi hasil dengan Pemerintah Pusat.
Sedangkan, untuk status kepemilikan pelabuhan Semut sendiri apakah milik Pemkot atau milik KSOP Ternate, Farruk mengatakan sampai saat pihak belum mengetahui tetang kepelikan pelabuhan Semut tersebut.
"Sampai saat ini saya belum tahu soal status kepelikan yang sebenarnya, jadi kemungkinan bagi hasil dengan pemerintah pusat, namun Pemkot Ternate hanya mengambil bagian darat, dan bagian laut mungkin dikelola oleh KSOP Ternate, karena proyek pembangunan pelabuhan Semut sendiri dibangun menggunakan anggaran APBN," katanya.
Dalam pertemuan Komisi I DPRD Ternate dengan Kementerian Keuangan bahwa pihak kementrian mengirah pelabuhan Semut itu satu rumpun dengan pelabuhan Ahmad Yani, padahal terpisah jaraknya satu kilo meter dari pelabuhan A Yani.
"Mereka pikir pelabuhan Semut satu rumpun dengan pelabuhan A Yani, nanti dari Komisi I DPRD ke Pusat menjelaskan kepada pihak Kementerian Keuangan baru mereka mengerti dan mereka pikir pelabuhan Semut itu adalah salah satu pelabuhan transportasi luar negeri seperti di Batam, padahal hanya lokal saja seperti ke Tidore dan Sofifi saja," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Saya bertemu dengan pihak KSOP Ternate guna membicarakan masalah pengelolaan apakah sebagian di kelola Pemkot Ternate atau sebagian dikelola pihak KSOP Ternate," katanya Kadishubkominfo Ternate, Faruk Albaar di Ternate, Sabtu.
Faruk menjelaskan, hearing di DPRD Ternate terkait dengan masalah tersebut, kemudian dari Komisi I DPRD Ternate sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan RI bahwa pihak Pusat hanya memberikan sebagian wilayah pengelolaan ke Pemkot Ternate seperti pengelolaan, wilayah darat yakni pengelolaan parkiran dan lainya, tapi khusus untuk laut di akan dikelola KSOP Ternate.
Selain itu, proses bagi hasil dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan RI, makanya kita bertemu dengan pihak KSOP Ternate untuk menayakan apa persyaratan dan berapa yang kita bagi hasil dengan Pemerintah Pusat.
Sedangkan, untuk status kepemilikan pelabuhan Semut sendiri apakah milik Pemkot atau milik KSOP Ternate, Farruk mengatakan sampai saat pihak belum mengetahui tetang kepelikan pelabuhan Semut tersebut.
"Sampai saat ini saya belum tahu soal status kepelikan yang sebenarnya, jadi kemungkinan bagi hasil dengan pemerintah pusat, namun Pemkot Ternate hanya mengambil bagian darat, dan bagian laut mungkin dikelola oleh KSOP Ternate, karena proyek pembangunan pelabuhan Semut sendiri dibangun menggunakan anggaran APBN," katanya.
Dalam pertemuan Komisi I DPRD Ternate dengan Kementerian Keuangan bahwa pihak kementrian mengirah pelabuhan Semut itu satu rumpun dengan pelabuhan Ahmad Yani, padahal terpisah jaraknya satu kilo meter dari pelabuhan A Yani.
"Mereka pikir pelabuhan Semut satu rumpun dengan pelabuhan A Yani, nanti dari Komisi I DPRD ke Pusat menjelaskan kepada pihak Kementerian Keuangan baru mereka mengerti dan mereka pikir pelabuhan Semut itu adalah salah satu pelabuhan transportasi luar negeri seperti di Batam, padahal hanya lokal saja seperti ke Tidore dan Sofifi saja," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016