Ternate, 11/2 (Antara Maluku) - DPRD Maluku Utara berharap PT PLN tidak hanya menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL) nonsubsidi menyusul anjloknya harga minyak dunia, tetapi juga harus membenahi berbagai permasalahan seperti pemadaman bergilir.
"Anjloknya harga dunia otomatis akan mengurangi biaya operasional PLN, khususnya dari pembelian bahan bakar minyak (BBM), jadi PLN memiliki keleluasaan untuk membenahi berbagai permasalahan kelistrikan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat, seperti pemadaman bergilir," kata anggota DPRD Malut Edi Langkara di Ternate, Kamis.
Penurunan TDL tersebut memang akan mengurangi pendapatan PT PLN, tetapi dengan menyusutnya biaya operasional pembelian BBM untuk pembangkit listrik PLN, dipastikan perusahaan listrik milik pemerintah itu masih memiliki sisa dana yang memadai untuk dialokasikan pada pembenahan pemadaman listrik dan perluasan pelayanan listrik kepada masyarakat.
Ia mengatakan, diberbagai daerah di Indonesia termasuk di Malut masih mengalami pemadaman bergilir, sehingga selain mengganggu kenyamanan masyarakat, juga menghambat kelancaran aktivitas usaha terutama bagi usaha yang operasionalnya mengandalkan tenaga listrik.
Bahkan khusus di Malut masih terjadinya pemadaman listrik mengakibatkan banyak investor yang semula berencana menanamkan investasi di daerah ini, langsung membatalkan rencana investasinya setelah mengetahui kondisi listrik seperti itu.
"Terlepas dari masalah tersebut kami tetap mengapresiasi keputusan PT PLN menurunkan TDL nonsubsidi, karena pasti meringankan beban masyarakat termasuk para pelaku usaha, selain itu juga dapat mendorong penurunan harga produk di pasaran, khususnya produk yang dihasilkan industri," katanya.
Oleh karena itu, penurunan TDL nonsubsidi tersebut, diharapkan bisa berlangsung lama dan tidak terpengaruh kalau harga minyak dunia kembali naik, karena kalau TDL kembali dinaikan saat harga minyak dunia naik, jelas akan menimbulkan kesulitan di masyarakat.
Ia juga mengharapkan kepada pemerintah dan PLN agar rencana untuk menghilangkan subsidi listrik kapasitas 450 VA dan 900 VA pada Juni 2016 dibatalkan karena kalau tetap direalisasikan pasti akan semakin membebani masyarakat tingkat bawah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Anjloknya harga dunia otomatis akan mengurangi biaya operasional PLN, khususnya dari pembelian bahan bakar minyak (BBM), jadi PLN memiliki keleluasaan untuk membenahi berbagai permasalahan kelistrikan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat, seperti pemadaman bergilir," kata anggota DPRD Malut Edi Langkara di Ternate, Kamis.
Penurunan TDL tersebut memang akan mengurangi pendapatan PT PLN, tetapi dengan menyusutnya biaya operasional pembelian BBM untuk pembangkit listrik PLN, dipastikan perusahaan listrik milik pemerintah itu masih memiliki sisa dana yang memadai untuk dialokasikan pada pembenahan pemadaman listrik dan perluasan pelayanan listrik kepada masyarakat.
Ia mengatakan, diberbagai daerah di Indonesia termasuk di Malut masih mengalami pemadaman bergilir, sehingga selain mengganggu kenyamanan masyarakat, juga menghambat kelancaran aktivitas usaha terutama bagi usaha yang operasionalnya mengandalkan tenaga listrik.
Bahkan khusus di Malut masih terjadinya pemadaman listrik mengakibatkan banyak investor yang semula berencana menanamkan investasi di daerah ini, langsung membatalkan rencana investasinya setelah mengetahui kondisi listrik seperti itu.
"Terlepas dari masalah tersebut kami tetap mengapresiasi keputusan PT PLN menurunkan TDL nonsubsidi, karena pasti meringankan beban masyarakat termasuk para pelaku usaha, selain itu juga dapat mendorong penurunan harga produk di pasaran, khususnya produk yang dihasilkan industri," katanya.
Oleh karena itu, penurunan TDL nonsubsidi tersebut, diharapkan bisa berlangsung lama dan tidak terpengaruh kalau harga minyak dunia kembali naik, karena kalau TDL kembali dinaikan saat harga minyak dunia naik, jelas akan menimbulkan kesulitan di masyarakat.
Ia juga mengharapkan kepada pemerintah dan PLN agar rencana untuk menghilangkan subsidi listrik kapasitas 450 VA dan 900 VA pada Juni 2016 dibatalkan karena kalau tetap direalisasikan pasti akan semakin membebani masyarakat tingkat bawah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016