Ternate, 21/2 (Antara Maluku) - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan mengintervensi penentuan Ketua DPW PAN Maluku Utara (Malut) yang dipilih melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) IV.
"Proses pemilihan diserahkan ke DPW PAN Malut melalui sistem musyawarah mufakat," kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan kepada wartawan, usai membuka Muswil DPW PAN Malut di Ternate, Minggu.
Muswil tersebut akan memilih formatur empat orang perwakilan ditambah satu orang dari DPP untuk musyawarah memilih siapa yang layak menjadi Ketua DPW.
Menurut Zulkifli, pola yang digunakan PAN dalam setiap Muswil juga bagian dari proses demokrasi yang semata-mata menghindari terjadinya perang kandidat.
"Sistem pemilihan ini sangat ideal digunakan untuk menghindari terjadinya perpecahan, bukan dilakukan dengan cara pemilihan secara terbuka dan memicu terjadinya konflik," katanya.
Ketua MPR-RI ini mengatakan, siapapun yang akan maju ke Muswil harus dipilih secara demokratis dan DPP PAN menjamin tidak ada intervensi.
Zulkifli menambahkan, pengalaman setiap kali Muswil di Provinsi Malut selalu melahirkan konflik dan ujung-ujungnya terjadi perpecahan. Karena itu, upaya pemilihan ketua melalui formatur bisa menjadikan solusi Muswil berjalan secara demokratis dan elegan.
Muswil DPW PAN tingkat provinsi sebagian besar telah tuntas, tinggal Provinsi Malut, Maluku, Papua Barat dan Papua.
"Setelah membuka Muswil DPW PAN Malut ini, selanjutnya saya akan membuka Muswil untuk DPW PAN Provinsi Maluku, Papua Barat dan Papua yang merupakan sisa Muswil yang belum terlaksana," katanya.
Muswil ke-IV DPW PAN Malut dihadiri para petinggi DPP PAN termasuk Sekjen Eddy Soeparno dan sejumlah fungsionaris DPP, serta dihadiri Wakil Gubernur Malut Muhammad Natsir Thaib bersama Forkompimda.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Proses pemilihan diserahkan ke DPW PAN Malut melalui sistem musyawarah mufakat," kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan kepada wartawan, usai membuka Muswil DPW PAN Malut di Ternate, Minggu.
Muswil tersebut akan memilih formatur empat orang perwakilan ditambah satu orang dari DPP untuk musyawarah memilih siapa yang layak menjadi Ketua DPW.
Menurut Zulkifli, pola yang digunakan PAN dalam setiap Muswil juga bagian dari proses demokrasi yang semata-mata menghindari terjadinya perang kandidat.
"Sistem pemilihan ini sangat ideal digunakan untuk menghindari terjadinya perpecahan, bukan dilakukan dengan cara pemilihan secara terbuka dan memicu terjadinya konflik," katanya.
Ketua MPR-RI ini mengatakan, siapapun yang akan maju ke Muswil harus dipilih secara demokratis dan DPP PAN menjamin tidak ada intervensi.
Zulkifli menambahkan, pengalaman setiap kali Muswil di Provinsi Malut selalu melahirkan konflik dan ujung-ujungnya terjadi perpecahan. Karena itu, upaya pemilihan ketua melalui formatur bisa menjadikan solusi Muswil berjalan secara demokratis dan elegan.
Muswil DPW PAN tingkat provinsi sebagian besar telah tuntas, tinggal Provinsi Malut, Maluku, Papua Barat dan Papua.
"Setelah membuka Muswil DPW PAN Malut ini, selanjutnya saya akan membuka Muswil untuk DPW PAN Provinsi Maluku, Papua Barat dan Papua yang merupakan sisa Muswil yang belum terlaksana," katanya.
Muswil ke-IV DPW PAN Malut dihadiri para petinggi DPP PAN termasuk Sekjen Eddy Soeparno dan sejumlah fungsionaris DPP, serta dihadiri Wakil Gubernur Malut Muhammad Natsir Thaib bersama Forkompimda.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016