Ambon, 18/4 (Antara Maluku) - Pemerintah Kota Ambon melarang angkutan kota dan angkutan kota dalam provinsi melintasi Jembatan Merah Putih (JMP).
"Mulai hari ini kita menerapkan kebijakan larangan bagi angkot dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) melintasi JMP, terkecuali membawa penumpang yang sakit," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Pieter Saimima di Ambon, Maluku, Senin.
Menurut dia, kebijakan tersebut ditempuh setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Ditlantas Polda dan Satlantas Polres Ambon
"Hasil rapat koordinasi disepakati bersama bahwa angkot maupun AKDP tidak diperbolehkan melintas di JMP dan akan diindaklanjuti dengan penempatan petugas di kawasan Hative kecil dan Poka," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya akan melakuka sosialisasi kepada pengemudi angkot dan AKDP selama satu pekan dan akan ditindaklanjuti dengan tilang di tempat.
"Setelah sosialisasi jika ada angkot yang melintasi JMP akan dilakukan tilang di tempat, agar tidak ada lagi angkutan yang memotong jalur trayek yang telah ditetapkan," ujarnya.
Selama ini pemerintah belum menertibkan trayek angkot yang melintasi JMP, tetapi kebijakan yang ditetapkan dapat ditaati oleh para pengemudi.
Masyarakat juga diminta mengawasi lalu lintas di atas JMP. Jika kedapatan angkot dan AKDP yang melanggar ketentuan diminta untuk dicatat nomor plat serta dokumentasi kendaran untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku.
"Kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat untuk mengawasi angkot yang melewati JMP dengan melaporkan ke petugas, selanjutnya akan dilakukan tilang dan jika lebih dari sekali kedapatan, maka izin trayek bisa dibekukan oleh pemerintah sebagai efek jera bagi kendaraan yang lain," katanya.
Pieter menambahkan, guna menghindari penumpukan kendaraan di Lampu Lima dan jalan Jendral Sudirman, pihaknya akan menempatkan petugas di ruas jalan tersebut guna menghindar kemacetan.
"Hal ini penting karena lalu lintas di kawasan itu perlu diawasi guna menghindari kemacetan maupun juga kecelakaan yang bisa saja terjadi di luar dugaan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Mulai hari ini kita menerapkan kebijakan larangan bagi angkot dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) melintasi JMP, terkecuali membawa penumpang yang sakit," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Pieter Saimima di Ambon, Maluku, Senin.
Menurut dia, kebijakan tersebut ditempuh setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Ditlantas Polda dan Satlantas Polres Ambon
"Hasil rapat koordinasi disepakati bersama bahwa angkot maupun AKDP tidak diperbolehkan melintas di JMP dan akan diindaklanjuti dengan penempatan petugas di kawasan Hative kecil dan Poka," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya akan melakuka sosialisasi kepada pengemudi angkot dan AKDP selama satu pekan dan akan ditindaklanjuti dengan tilang di tempat.
"Setelah sosialisasi jika ada angkot yang melintasi JMP akan dilakukan tilang di tempat, agar tidak ada lagi angkutan yang memotong jalur trayek yang telah ditetapkan," ujarnya.
Selama ini pemerintah belum menertibkan trayek angkot yang melintasi JMP, tetapi kebijakan yang ditetapkan dapat ditaati oleh para pengemudi.
Masyarakat juga diminta mengawasi lalu lintas di atas JMP. Jika kedapatan angkot dan AKDP yang melanggar ketentuan diminta untuk dicatat nomor plat serta dokumentasi kendaran untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku.
"Kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat untuk mengawasi angkot yang melewati JMP dengan melaporkan ke petugas, selanjutnya akan dilakukan tilang dan jika lebih dari sekali kedapatan, maka izin trayek bisa dibekukan oleh pemerintah sebagai efek jera bagi kendaraan yang lain," katanya.
Pieter menambahkan, guna menghindari penumpukan kendaraan di Lampu Lima dan jalan Jendral Sudirman, pihaknya akan menempatkan petugas di ruas jalan tersebut guna menghindar kemacetan.
"Hal ini penting karena lalu lintas di kawasan itu perlu diawasi guna menghindari kemacetan maupun juga kecelakaan yang bisa saja terjadi di luar dugaan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016