Jatinangor, Bandung, 30/4 (Antara Maluku) - Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata menyatakan, Maluku dan sejumlah provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) akan diberikan perhatian khusus untuk penambahan formasi calon siswa.
"Kami memberikan perhatian khusus kepada provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk penerimaan calon siswa IPDN tahun-tahun ke depan," katanya di Jatinangor, Sabtu.
Pertimbangannya, pemerintah di enam provinsi itu membutuhkan lulusan IPDN untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial.
Apalagi di daerah-daerah itu diprogramkan pemekaran kabupaten/kota yang membutuhkan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jumlah cukup banyak.
"Pastinya berdasarkan seleksi ekstra ketat karena IPDN membutuhkan Casis yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan tidak mengabaikan faktor lainnya," ujar Ermaya.
Karena itu, formasi seperti Maluku yang saat ini 20 orang nantinya dipertimbangkan untuk ditambah sesuai kuota anggaran yang dialokasikan pemerintah.
"Kami saat ini merekrut 900 Casis setiap tahun dengan seleksi ketat melibatkan Kementerian Dalam Negeri, KPK, Kementerian Aparatur Negara, Kementerian Keuangan maupun lembaga berkompoten lainnya," kata Ermaya.
Sedangkan, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy mengapresiasi kebijakan IPDN yang memberikan perhatian khusus kepada Maluku dan provinsi lainnya di KTI soal rekrutmen Casis.
"Jujur lulusan UPDN dibutuhkan untuk mengoptimal kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial di Maluku, terutama Kota Ambon yang saat ini bisa dinilai masyarakat dengan peningkatan pelayanan publik," ujarnya.
Richard berada di Jatinangor dalam rangka menerima penghargaan lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari IPDN.
Data Antara, Maluku pada 2013 diberikan formasi Casis IPDN sebanyak 45 orang. Namun, pada 2014 menurun menjadi 36 orang dan 2015 dari 20 orang hanya berhasil menyertakan 19 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kami memberikan perhatian khusus kepada provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk penerimaan calon siswa IPDN tahun-tahun ke depan," katanya di Jatinangor, Sabtu.
Pertimbangannya, pemerintah di enam provinsi itu membutuhkan lulusan IPDN untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial.
Apalagi di daerah-daerah itu diprogramkan pemekaran kabupaten/kota yang membutuhkan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jumlah cukup banyak.
"Pastinya berdasarkan seleksi ekstra ketat karena IPDN membutuhkan Casis yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan tidak mengabaikan faktor lainnya," ujar Ermaya.
Karena itu, formasi seperti Maluku yang saat ini 20 orang nantinya dipertimbangkan untuk ditambah sesuai kuota anggaran yang dialokasikan pemerintah.
"Kami saat ini merekrut 900 Casis setiap tahun dengan seleksi ketat melibatkan Kementerian Dalam Negeri, KPK, Kementerian Aparatur Negara, Kementerian Keuangan maupun lembaga berkompoten lainnya," kata Ermaya.
Sedangkan, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy mengapresiasi kebijakan IPDN yang memberikan perhatian khusus kepada Maluku dan provinsi lainnya di KTI soal rekrutmen Casis.
"Jujur lulusan UPDN dibutuhkan untuk mengoptimal kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial di Maluku, terutama Kota Ambon yang saat ini bisa dinilai masyarakat dengan peningkatan pelayanan publik," ujarnya.
Richard berada di Jatinangor dalam rangka menerima penghargaan lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari IPDN.
Data Antara, Maluku pada 2013 diberikan formasi Casis IPDN sebanyak 45 orang. Namun, pada 2014 menurun menjadi 36 orang dan 2015 dari 20 orang hanya berhasil menyertakan 19 orang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016