Ternate, 3/5 (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), menganggarkan dana untuk pendidikan di daerah ini mencapai 18 persen, terutama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan anak didik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut, Imran Yakub di Ternate, Senin, mengatakan, anggaran pendidikan yang dialokasikan sudah mencapai 18 persen.
Artinya, Pemprov Malut konsisten dengan pengembangan pendidikan di daerahnya.
Karena itu, di Maluku Utara ke depan tidak lagi berbicara akses, tapi kedepan kita mendorong mutu pendidikan.
"Kita saat ini belum bisa bicara mutu pendidikan karena dibatasi oleh akses. Kenyataannya, masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki ruang belajar maupun kekurangan komputer," ujarnya usai momentum hari Pendidikan Nasional yang dirayakan di Kota Sofifi dan Ternate.
Menurut Imran, Provinsi Malut harus menyadari APN hanya 70 persen dan APK 30 persen.
Itu artinya ada 30 persen orang yang putus sekolah dan itu bervariasi akibatnya, latar belakang ekonomi, ada rental kendali jarak sekolah terlau jauh dan daya tampung kelas .
"Syukurlah Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba dalam tiga tahun terakhir ini begitu peduli terhadap pendidikanaik SD, SMP, SM hingga Perguruan Tinggi (PT)," tandas Imran.
Begitu pun, anggaran untuk program S1, S2 dan S3 bagi guru-guru dan dosen, hampir sekitar 20 persen. Itu artinya komitmen Pemprov Malut jelas .
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut, Imran Yakub di Ternate, Senin, mengatakan, anggaran pendidikan yang dialokasikan sudah mencapai 18 persen.
Artinya, Pemprov Malut konsisten dengan pengembangan pendidikan di daerahnya.
Karena itu, di Maluku Utara ke depan tidak lagi berbicara akses, tapi kedepan kita mendorong mutu pendidikan.
"Kita saat ini belum bisa bicara mutu pendidikan karena dibatasi oleh akses. Kenyataannya, masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki ruang belajar maupun kekurangan komputer," ujarnya usai momentum hari Pendidikan Nasional yang dirayakan di Kota Sofifi dan Ternate.
Menurut Imran, Provinsi Malut harus menyadari APN hanya 70 persen dan APK 30 persen.
Itu artinya ada 30 persen orang yang putus sekolah dan itu bervariasi akibatnya, latar belakang ekonomi, ada rental kendali jarak sekolah terlau jauh dan daya tampung kelas .
"Syukurlah Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba dalam tiga tahun terakhir ini begitu peduli terhadap pendidikanaik SD, SMP, SM hingga Perguruan Tinggi (PT)," tandas Imran.
Begitu pun, anggaran untuk program S1, S2 dan S3 bagi guru-guru dan dosen, hampir sekitar 20 persen. Itu artinya komitmen Pemprov Malut jelas .
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016