Ternate, 7/5 (Antara Maluku) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise mencanangkan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut), sebagai kabupaten layak anak.
"Kami akan menyiapkan fasilitas pendukung yang akan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat madya, pratama sampai layak anak," kata Yohana di Jailolo, Sabtu.
Dia mengatakan, upaya tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, maka semua pihak harus berperan baik dari Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah saat ini intensif meminimalisasi terjadinya kekerasan terhadap anak, dan karena anak yang menjadi korban maka disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
"Jika adanya kekerasan terhadap anak maka jika yang bersangkutan melakukan kekerasan tentunya mendapat hukuman yang setimpal, sesuai UU yang berlaku berdasarkan konferensi anak maka hukumannya 15 tahun penjara," katanya.
Mama Yo sapaan Ibu Menteri PPPA itu berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo RI,serta pihak terkait untuk menutup situs-situs pornografi, agar tidak berdampak terhadap anak.
Kehadiran Menteri Yohana Yembise, yang didampingi Bupati Halbar Danny Missy dan ketua DPRD Halbar Juliche D. Baura, meresmikan pencanangan Halmahera Barat menuju kabupaten layak anak ditandai dengan pemukulan gong, yang berlangsung pukul 14.15 WIT di Desa Balisoang, Kecamatan Sahu Timur.
Sementara itu, Bupati Halbar Danny Missy pada kesempatan tersebut, membacakan pernyataan kesepahaman terkait kesepakatan bersama pemerintah dengan masyarakat kabupaten Halbar.
Kesepakatan itu untuk mewujudkan Kabupaten Halbar menjadi kabupaten layak anak. Dengan cara memenuhi semua hak anak dan melindungi mereka, serta mendorong perlindungan anak dan perempuan.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Danyon 732 Banau, Kapolres Halbar, Seluruh pimpinan SKPD Halbar, Camat dan Kepala Desa (Kades) dan ribuan anak dan perempuan kabupaten Halbar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kami akan menyiapkan fasilitas pendukung yang akan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat madya, pratama sampai layak anak," kata Yohana di Jailolo, Sabtu.
Dia mengatakan, upaya tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, maka semua pihak harus berperan baik dari Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah saat ini intensif meminimalisasi terjadinya kekerasan terhadap anak, dan karena anak yang menjadi korban maka disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
"Jika adanya kekerasan terhadap anak maka jika yang bersangkutan melakukan kekerasan tentunya mendapat hukuman yang setimpal, sesuai UU yang berlaku berdasarkan konferensi anak maka hukumannya 15 tahun penjara," katanya.
Mama Yo sapaan Ibu Menteri PPPA itu berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo RI,serta pihak terkait untuk menutup situs-situs pornografi, agar tidak berdampak terhadap anak.
Kehadiran Menteri Yohana Yembise, yang didampingi Bupati Halbar Danny Missy dan ketua DPRD Halbar Juliche D. Baura, meresmikan pencanangan Halmahera Barat menuju kabupaten layak anak ditandai dengan pemukulan gong, yang berlangsung pukul 14.15 WIT di Desa Balisoang, Kecamatan Sahu Timur.
Sementara itu, Bupati Halbar Danny Missy pada kesempatan tersebut, membacakan pernyataan kesepahaman terkait kesepakatan bersama pemerintah dengan masyarakat kabupaten Halbar.
Kesepakatan itu untuk mewujudkan Kabupaten Halbar menjadi kabupaten layak anak. Dengan cara memenuhi semua hak anak dan melindungi mereka, serta mendorong perlindungan anak dan perempuan.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Danyon 732 Banau, Kapolres Halbar, Seluruh pimpinan SKPD Halbar, Camat dan Kepala Desa (Kades) dan ribuan anak dan perempuan kabupaten Halbar.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016