Ternate, 13/5 (Antara Maluku) - Seorang anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara meminta pemerintah daerah meninjau ulang subsidi angkutan udara yang selama ini dialokasikan melalui APBD.
"Subsidi angkutan udara yang selama ini diberikan Pemkab Halmahera Selatan kepada salah satu perusahaan penerbangan nasional harus ditinjau ulang karena yang menikmatinya para pejabat dan para pengusaha," kata anggota DPRD Halmahera Selatan Gufran Mahmud ketika dihubungi dari Ternate, Jumat.
Pemkab Halmahera Selatan pada APBD 2016 mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk subsidi angkutan udara kepada salah satu penerbangan nasional untuk melayani rute penerbangan Bandara Sultan Babullah Ternate ke Bandara Usman Sadik, Labuha ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan pulang pergi tiga kali dalam seminggu.
Menurut Gufran Mahmud, sesuai ketentuan pemerintah kabupaten dapat memberikan subsidi angkutan udara untuk mendukung kelancaran transportasi udara, tetapi yang harus menikmati subsidi itu seharusnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Tetapi subsidi angkutan udara yang diberikan Pemkab Halmahera Selatan lebih banyak dimanfaatkan para pejabat dan pengusaha, karena harga tiket pesawat masih cukup mahal sehingga masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih menggunakan angkutan laut.
Oleh karena itu, menurut Gufran Mahmud, untuk penerbangan dari dan ke bandara Usman Sidik Labuha sebaiknya tidak perlu lagi mendapatkan subsidi dan dialihkan dengan penerbangan komersial, walaupun nantinya harga tiket pesawat akan semakin mahal.
Di Kabupaten Halmahera Selatan, saat ini banyak perusahaan yang beroperasi, khususnya perusahaan pertambangan dan perusahaan perikanan sehingga walaupun subsidi angkutan udara dihentikan, perusahaan penerbangan dipastikan tetap akan membuka layanan penerbangan dari dan ke Bandara Usman Sidik, Labuha.
"Subsidi angkutan udara yang selama ini dialokasikan melalui APBD sebaiknya dialihkan untuk subsidi angkutan laut, dan ini tentu lebih tepat Halmahera Selatan adalah wilayah kepulauan yang transportasi lautnya masih terbatas," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Subsidi angkutan udara yang selama ini diberikan Pemkab Halmahera Selatan kepada salah satu perusahaan penerbangan nasional harus ditinjau ulang karena yang menikmatinya para pejabat dan para pengusaha," kata anggota DPRD Halmahera Selatan Gufran Mahmud ketika dihubungi dari Ternate, Jumat.
Pemkab Halmahera Selatan pada APBD 2016 mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk subsidi angkutan udara kepada salah satu penerbangan nasional untuk melayani rute penerbangan Bandara Sultan Babullah Ternate ke Bandara Usman Sadik, Labuha ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan pulang pergi tiga kali dalam seminggu.
Menurut Gufran Mahmud, sesuai ketentuan pemerintah kabupaten dapat memberikan subsidi angkutan udara untuk mendukung kelancaran transportasi udara, tetapi yang harus menikmati subsidi itu seharusnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Tetapi subsidi angkutan udara yang diberikan Pemkab Halmahera Selatan lebih banyak dimanfaatkan para pejabat dan pengusaha, karena harga tiket pesawat masih cukup mahal sehingga masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih menggunakan angkutan laut.
Oleh karena itu, menurut Gufran Mahmud, untuk penerbangan dari dan ke bandara Usman Sidik Labuha sebaiknya tidak perlu lagi mendapatkan subsidi dan dialihkan dengan penerbangan komersial, walaupun nantinya harga tiket pesawat akan semakin mahal.
Di Kabupaten Halmahera Selatan, saat ini banyak perusahaan yang beroperasi, khususnya perusahaan pertambangan dan perusahaan perikanan sehingga walaupun subsidi angkutan udara dihentikan, perusahaan penerbangan dipastikan tetap akan membuka layanan penerbangan dari dan ke Bandara Usman Sidik, Labuha.
"Subsidi angkutan udara yang selama ini dialokasikan melalui APBD sebaiknya dialihkan untuk subsidi angkutan laut, dan ini tentu lebih tepat Halmahera Selatan adalah wilayah kepulauan yang transportasi lautnya masih terbatas," katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016