Jakarta, 23/6 (Antara Maluku) - Calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian mengungkapkan 11 program prioritas bagi institusi Kepolisian apabila dirinya menjadi Kapolri, yang merupakan turunan dari delapan misi yang dimilikinya.
"Ada 11 program prioritas untuk Polri modern, pertama reformasi internal Polri dengan pembenahan karir yang belum optimal," katanya dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan, hal itu dilakukan dengan memperkuat soliditas internal melalui membuka komitmen lebih terbuka untuk komunikasi antara atasan dan bawahan.
Selain itu menurut dia, evaluasi karir dan penerapan rekam jejak dalam penempatan personil serta mewujudkan proses rekrutmen yang bersih, transparan, humanis dan bebas KKN.
"Mewujudkan anti korupsi dan menguatkan pakta integritas, disiplin dan penegakkam hukum," ujarnya.
Kedua, mewujudkan pelayanan publik lebih mudah karena kondisi layanan publik masih susah diakses karena masih ada calo dan respon lamban.
Tito menyatakan dirinya akan menyederhanakan pelayanan agar tidak berbelit-belit dan modernisasi pelayanan publik.
"Lalu agar mudah dan bebas calo misalnya pembuatan SIM secara online dan SKCK online," katanya.
Ketiga, peningkatan kualitas SDM Polri yang profesional dan ideal, keempat peningkatan kesejahteraan Polri.
Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, dan keenam pencegahan kejahatan serta deteksi dini yang berimplikasi selesaikan masalah.
"Ketujuh mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kedelapan penegakkan hukum secara profesional, anti korupsi dan menjunjung HAM," ujarnya.
Program ketiga, ujar Tito, penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal dengan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.
Selain itu menurut dia dengan membangun daya cegah dan daya tangkal warga dan kerjasama dengan stakeholder lain.
"Mengintesifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi dan penegakan hukum yang optimal," katanya.
Program keempat, peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan melalui peningkatan kualitas delapan standar pendidikan Polri. Selain itu menurut dia, peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan dan mengoptimalisasi sistem manajemen kinerja.
"Menyusun rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi dan moderninsasi almatsus dan alpakam Polri," ujarnya.
Program kelima, peningkatan kesejahteraan Polri melalui peningkatan tunjangan kinerja yang ditargetkan tahun 2019 mencapai 100 persen karena saat ini baru 57 persen.
Kesejahteraan itu juga bisa dicapai dengan peningkatan pemenuhan perumahan dinas anggota, meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota polri dengan menanmbah Rumah Sakit.
"Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan di Papua, peningkatan dukungan operasional Babinkamtibmas, mengupayakan program wirausaha bagi anggota polri, dan dukungan asuransi ekselamatan kerja bagi anggota polri," katanya.
Program keenam, penataan kembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana dan prasarana yang dilakukan dengan penyederhanaan SOP berbasis "cheklist" dan hasil.
Selain itu menurut dia melalui restrukturisasi sesuai tantangan tugas antara lain penguatan Densus, Brimob, dan Baharkam, serta pemenuhan proporsionalitas anggaran.
"Lalu dengan pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan sarpras, pembentukan Polda Kaltara dan peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau, serta peningkatan tipologi polres," katanya.
Program ketujuh, penguatan harkamtibmas dengan penggelaran personel berseragam di daerah rawan kejahatan, macet dan laka lantas, peningkatan pengamanan perbatasan dan pembangunan pos perbatasan.
Selain itu melalui penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penguatan sinergi polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, Basarnas, Bakamla.
"Pengamanan pilkada serentak 2017, 2018 dan pileg pilpres 2019 serta pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujarnya.
Program kedelapan, membangun kesadaran dan permasyarakatan terhadap kamtibmas dengan membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi pancasila.
Selain itu ujar Tito melalui satu personil Polri untuk satu desa atau kelurahan secara bertahap dan mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi.
"Penguatan pembinaan teknis polsus dan pam swakarsa serta korwas ppns dan penguatan kerjasama dengan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya," katanya.
Program kesembilan, penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan melalui penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, illegal fisihing, korupsi, narkoba, kejahatan siber dan kejahatan ekonomi lainnya.
Selain itu ujar Tito dengan menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus dalam proses penyidikan dan menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit- belit dalam penanganan kasus.
"Peningkatan kemampuan penyidikan cyber crime, ekonomi, dokpol, labfor, dan sertifikasi penyidik serta peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya," katanya.
Program ke-10, penguatan pengawasan dengan memperkuat kerjasama dengan pengawas internal dan memperbaiki sistem komplain.
Dan, program ke-11, dirinya berkomitmen terus menjalankan program quick wins.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Ada 11 program prioritas untuk Polri modern, pertama reformasi internal Polri dengan pembenahan karir yang belum optimal," katanya dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan, hal itu dilakukan dengan memperkuat soliditas internal melalui membuka komitmen lebih terbuka untuk komunikasi antara atasan dan bawahan.
Selain itu menurut dia, evaluasi karir dan penerapan rekam jejak dalam penempatan personil serta mewujudkan proses rekrutmen yang bersih, transparan, humanis dan bebas KKN.
"Mewujudkan anti korupsi dan menguatkan pakta integritas, disiplin dan penegakkam hukum," ujarnya.
Kedua, mewujudkan pelayanan publik lebih mudah karena kondisi layanan publik masih susah diakses karena masih ada calo dan respon lamban.
Tito menyatakan dirinya akan menyederhanakan pelayanan agar tidak berbelit-belit dan modernisasi pelayanan publik.
"Lalu agar mudah dan bebas calo misalnya pembuatan SIM secara online dan SKCK online," katanya.
Ketiga, peningkatan kualitas SDM Polri yang profesional dan ideal, keempat peningkatan kesejahteraan Polri.
Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, dan keenam pencegahan kejahatan serta deteksi dini yang berimplikasi selesaikan masalah.
"Ketujuh mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kedelapan penegakkan hukum secara profesional, anti korupsi dan menjunjung HAM," ujarnya.
Program ketiga, ujar Tito, penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal dengan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.
Selain itu menurut dia dengan membangun daya cegah dan daya tangkal warga dan kerjasama dengan stakeholder lain.
"Mengintesifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi dan penegakan hukum yang optimal," katanya.
Program keempat, peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan melalui peningkatan kualitas delapan standar pendidikan Polri. Selain itu menurut dia, peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan dan mengoptimalisasi sistem manajemen kinerja.
"Menyusun rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi dan moderninsasi almatsus dan alpakam Polri," ujarnya.
Program kelima, peningkatan kesejahteraan Polri melalui peningkatan tunjangan kinerja yang ditargetkan tahun 2019 mencapai 100 persen karena saat ini baru 57 persen.
Kesejahteraan itu juga bisa dicapai dengan peningkatan pemenuhan perumahan dinas anggota, meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota polri dengan menanmbah Rumah Sakit.
"Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan di Papua, peningkatan dukungan operasional Babinkamtibmas, mengupayakan program wirausaha bagi anggota polri, dan dukungan asuransi ekselamatan kerja bagi anggota polri," katanya.
Program keenam, penataan kembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana dan prasarana yang dilakukan dengan penyederhanaan SOP berbasis "cheklist" dan hasil.
Selain itu menurut dia melalui restrukturisasi sesuai tantangan tugas antara lain penguatan Densus, Brimob, dan Baharkam, serta pemenuhan proporsionalitas anggaran.
"Lalu dengan pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan sarpras, pembentukan Polda Kaltara dan peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau, serta peningkatan tipologi polres," katanya.
Program ketujuh, penguatan harkamtibmas dengan penggelaran personel berseragam di daerah rawan kejahatan, macet dan laka lantas, peningkatan pengamanan perbatasan dan pembangunan pos perbatasan.
Selain itu melalui penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penguatan sinergi polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, Basarnas, Bakamla.
"Pengamanan pilkada serentak 2017, 2018 dan pileg pilpres 2019 serta pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujarnya.
Program kedelapan, membangun kesadaran dan permasyarakatan terhadap kamtibmas dengan membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi pancasila.
Selain itu ujar Tito melalui satu personil Polri untuk satu desa atau kelurahan secara bertahap dan mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi.
"Penguatan pembinaan teknis polsus dan pam swakarsa serta korwas ppns dan penguatan kerjasama dengan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya," katanya.
Program kesembilan, penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan melalui penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, illegal fisihing, korupsi, narkoba, kejahatan siber dan kejahatan ekonomi lainnya.
Selain itu ujar Tito dengan menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus dalam proses penyidikan dan menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit- belit dalam penanganan kasus.
"Peningkatan kemampuan penyidikan cyber crime, ekonomi, dokpol, labfor, dan sertifikasi penyidik serta peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya," katanya.
Program ke-10, penguatan pengawasan dengan memperkuat kerjasama dengan pengawas internal dan memperbaiki sistem komplain.
Dan, program ke-11, dirinya berkomitmen terus menjalankan program quick wins.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016