Ambon, 30/6 (Antara Maluku) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dr. Meylke Pontoh mengimbau pers di daerah ini tidak perlu membesar-besarkan peredaran kasus vaksin palsu karena provinsi ini sangat aman atau bebas dari masalah tersebut.
"Intinya, saya mohon teman-teman pers jangan terlalu membesarkan masalahnya, dan memang semuanya ini perlu diwarning serta diperhatikan sehingga tidak menimbulkan ketakutan yang amat sangat dari masyarakat sendiri agar mereka bisa terhindar dari kecenderungan tidak mau diimunisasi," kata Meylke Pontoh di Ambon, Kamis.
Vaksin palsu pertama kali ditemukan di Tanggerang namun pada prinsipnya kasus itu sudah ditindaklanjuti oleh Dirjen P2P Kemnekes sesuai surat edaran yang diberkan karena dirjen inilah yang bertanggungjawab langsung terhadap pemanfaatan vaksin.
Menurut Meylke Pontoh, kalau misalnya ada masyarakat yang mengikuti imunisasi atau mendapatkan pemberian imuniasai di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan pemeriintah itu dijamin mendapatkan vaksin asli, karena vaksin yang ada selama ini diproduksi oleh PT. Biofarma yang merupakan instansi pemerintah dan jalur pendistribusiannya sangat jelas.
Misalnya dari Kementerian Kesehatan RI setelah melalui proses pentahapan pemeriksaan dan sebagainya di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sampai akhirnya diedarkan ke masyarakat sudah melalui beberapa pentahapan yang ketat.
Kemudiaian Kemenkes mendistribusikannya ke dinas kesehatan provinsi, baru diteruskan ke kabupaten/kota dan turun sampai ke rumah sakit atau jejaringnya serta ke puskesmas maupun puskesmas pembantu (Pustu) baru diturunkan lagi ke pos yandu maupun bidan desa.
"Bila masyarakat yang dapat imuniasi dari jejaring tersebut maka dipastikan aman dan sampai saat ini kami tetap nyatakan aman karena sudah dilakukan pemeriksaan sampel juga oleh Balai POM Ambon," ujarnya.
Sehingga masyarakat tidak perlu merasa terlalu khawatir dan jangan juga dibesar-besarkan karena imunisasi itu adalah upaya pencegahan penyakit-penyakit tertentu supaya jangan sampai menimbulkan kematian bayi atau balita di masa datang.
"Kalau sekarang tidak ada lagi orang tua yang mau menginginkan anaknya diimunisasi kemudian dia sakit pada suatu hari tentunya ini jadi masalah," kata Meylke Pontoh.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Intinya, saya mohon teman-teman pers jangan terlalu membesarkan masalahnya, dan memang semuanya ini perlu diwarning serta diperhatikan sehingga tidak menimbulkan ketakutan yang amat sangat dari masyarakat sendiri agar mereka bisa terhindar dari kecenderungan tidak mau diimunisasi," kata Meylke Pontoh di Ambon, Kamis.
Vaksin palsu pertama kali ditemukan di Tanggerang namun pada prinsipnya kasus itu sudah ditindaklanjuti oleh Dirjen P2P Kemnekes sesuai surat edaran yang diberkan karena dirjen inilah yang bertanggungjawab langsung terhadap pemanfaatan vaksin.
Menurut Meylke Pontoh, kalau misalnya ada masyarakat yang mengikuti imunisasi atau mendapatkan pemberian imuniasai di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan pemeriintah itu dijamin mendapatkan vaksin asli, karena vaksin yang ada selama ini diproduksi oleh PT. Biofarma yang merupakan instansi pemerintah dan jalur pendistribusiannya sangat jelas.
Misalnya dari Kementerian Kesehatan RI setelah melalui proses pentahapan pemeriksaan dan sebagainya di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sampai akhirnya diedarkan ke masyarakat sudah melalui beberapa pentahapan yang ketat.
Kemudiaian Kemenkes mendistribusikannya ke dinas kesehatan provinsi, baru diteruskan ke kabupaten/kota dan turun sampai ke rumah sakit atau jejaringnya serta ke puskesmas maupun puskesmas pembantu (Pustu) baru diturunkan lagi ke pos yandu maupun bidan desa.
"Bila masyarakat yang dapat imuniasi dari jejaring tersebut maka dipastikan aman dan sampai saat ini kami tetap nyatakan aman karena sudah dilakukan pemeriksaan sampel juga oleh Balai POM Ambon," ujarnya.
Sehingga masyarakat tidak perlu merasa terlalu khawatir dan jangan juga dibesar-besarkan karena imunisasi itu adalah upaya pencegahan penyakit-penyakit tertentu supaya jangan sampai menimbulkan kematian bayi atau balita di masa datang.
"Kalau sekarang tidak ada lagi orang tua yang mau menginginkan anaknya diimunisasi kemudian dia sakit pada suatu hari tentunya ini jadi masalah," kata Meylke Pontoh.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016