Ternate, 25/7 (Antara Maluku) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut) meminta Gubernur Abdul Gani Kasuba mengevaluasi tenaga honor yang berlebihan sehingga menyerap banyak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Gubernur harus membuat kajian berapa banyak kebutuhan tenaga kerja masing-masing instansi," kata Sekretaris Komisi I DPRD Malut, Abner Nones di Ternate, Senin.
Abner mengatakan, kajian tersebut diperlukan agar tidak ada kelebihan tenaga honorer yang berujung mubazir, beban kerja satu tetapi pekerjanya lima orang.
Selain itu, gubernur juga harus meninjau kemampuan tenaga kerja agar tidak ada pertentangan antara bidang kerja dan kompetensi yang dimiliki pelaksananya.
"Orangnya sudah berlebih tapi SDMnya tak ada peningkatan. Kita minta untuk dievaluasi. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, ya dirumahkan saja agar mengurangi beban anggaran," ujarnya.
Selanjutnya, penempatan tenaga kerja pada instansi perlu dikaji ulang dan dirombak sesuai kebutuhan masing-masing dinas, karena banyak penempatan yang tidak berhubungan dengan kompetensinya, sehingga tidak mengerti apa yang harus dikerjakan.
Dia mencontohkan, di Dinas PU ditempatkan sarjana agama, ekonomi dan sebagainya yang bukan keahliannya, tentu itu tidak cocok, harusnya gubernur kembalikan mereka ke posisinya masing-masing sesuai tingkat pendidikannya.
Abner meminta agar jangan lantaran ada hubungan keluarga atau politik balas budi, lalu ada penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bidang keahlian.
Berdasarkan data yang ada, kata Abner, jumlah tenaga honorer Pemprov Malut saat ini 1.227 orang, sementara jumlah PNS 4.138 orang.
Dari jumlah tersebut, tercatat 304 honorer secara formal diakui pemerintah. Mereka itu honorer kategori 2 (K2) yang namanya masuk data BKN, sedangkan 463 orang hanya mengacu Surat Kepurusan (SK) Gubernur, dan sisanya 460 orang tanpa status.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Gubernur harus membuat kajian berapa banyak kebutuhan tenaga kerja masing-masing instansi," kata Sekretaris Komisi I DPRD Malut, Abner Nones di Ternate, Senin.
Abner mengatakan, kajian tersebut diperlukan agar tidak ada kelebihan tenaga honorer yang berujung mubazir, beban kerja satu tetapi pekerjanya lima orang.
Selain itu, gubernur juga harus meninjau kemampuan tenaga kerja agar tidak ada pertentangan antara bidang kerja dan kompetensi yang dimiliki pelaksananya.
"Orangnya sudah berlebih tapi SDMnya tak ada peningkatan. Kita minta untuk dievaluasi. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, ya dirumahkan saja agar mengurangi beban anggaran," ujarnya.
Selanjutnya, penempatan tenaga kerja pada instansi perlu dikaji ulang dan dirombak sesuai kebutuhan masing-masing dinas, karena banyak penempatan yang tidak berhubungan dengan kompetensinya, sehingga tidak mengerti apa yang harus dikerjakan.
Dia mencontohkan, di Dinas PU ditempatkan sarjana agama, ekonomi dan sebagainya yang bukan keahliannya, tentu itu tidak cocok, harusnya gubernur kembalikan mereka ke posisinya masing-masing sesuai tingkat pendidikannya.
Abner meminta agar jangan lantaran ada hubungan keluarga atau politik balas budi, lalu ada penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bidang keahlian.
Berdasarkan data yang ada, kata Abner, jumlah tenaga honorer Pemprov Malut saat ini 1.227 orang, sementara jumlah PNS 4.138 orang.
Dari jumlah tersebut, tercatat 304 honorer secara formal diakui pemerintah. Mereka itu honorer kategori 2 (K2) yang namanya masuk data BKN, sedangkan 463 orang hanya mengacu Surat Kepurusan (SK) Gubernur, dan sisanya 460 orang tanpa status.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016