Ternate, 7/8 (Antara Maluku) - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mengeluarkan data perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Malut periode 2009 hingga 2015 yang menunjukkan provinsi itu berada di kategori sedang meskipun mengalami fluktuasi.
Kepala BPS Malut Misfahrudin di Ternate, Minggu, menjelaskan bahwa pada tahun 2009 sebesar 67,21, tahun berikutnya turun menjadi 59,92, turun lagi menjadi 59,17, selanjutnya mengalami penaikan hingga 66,83, kemudian mengalami penurunan menjadi 64,06. Namun, pada tahun 2014 melebihi pencapaian IDI 2009 (67,90), lalu turun lagi pada tahun 2015 sebesar 61,52.
Ia menegaskan bahwa tingkat demokrasi Malut selama 2010 hingga 2011 sempat masuk dalam kategori buruk. Akan tetapi, dalam 4 tahun pengukuran IDI terakhir berada pada kategori sedang.
Menurut dia, hal itu menandakan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi, bahkan fluktuatif.
"Angka IDI ini merupakan cerminan dinamika demokrasi di Provinsi Malut," katanya.
Ia menjelaskan bahwa IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia. Hal ini memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi karena IDI disusun berdasarkan kejadian sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Angka IDI Malut 2015, lanjut dia, merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai sebesar 73,53, aspek hak-hak politik sebesar 61,00, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 47,25.
Menyinggung soal distribusi indeks selama 6 tahun pengukuran IDI (2009 s.d. 2015), dia mengatakan bahwa dua dari tiga aspek demokrasi yang diukur, yaitu aspek hak-hak politik dan aspek lembaga-lembaga demokrasi terlihat fluktuatif.
Selain itu, dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2009, kata dia, baru pada tahun 2015 indeks aspek hak-hak politik lebih tinggi daripada aspek lembaga-lembaga demokrasi.
Selama ini, kata dia, nilai aspek kebebasan sipil selalu lebih tinggi daripada dua aspek lainnya. Jika dibandingkan dengan IDI 2014, indeks aspek hak-hak politik mengalami peningkatan 0,39 poin, sementara nilai kebebasan sipil dan lembaga-lembaga demokrasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,37 dan 20,91 poin.
Ia menyebutkan dari 11 variabel IDI 2015, semuanya mengalami perubahan jika dibanding dengan IDI 2014 kecuali pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan serta variabel pemilu yang bebas dan adil.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Kepala BPS Malut Misfahrudin di Ternate, Minggu, menjelaskan bahwa pada tahun 2009 sebesar 67,21, tahun berikutnya turun menjadi 59,92, turun lagi menjadi 59,17, selanjutnya mengalami penaikan hingga 66,83, kemudian mengalami penurunan menjadi 64,06. Namun, pada tahun 2014 melebihi pencapaian IDI 2009 (67,90), lalu turun lagi pada tahun 2015 sebesar 61,52.
Ia menegaskan bahwa tingkat demokrasi Malut selama 2010 hingga 2011 sempat masuk dalam kategori buruk. Akan tetapi, dalam 4 tahun pengukuran IDI terakhir berada pada kategori sedang.
Menurut dia, hal itu menandakan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi, bahkan fluktuatif.
"Angka IDI ini merupakan cerminan dinamika demokrasi di Provinsi Malut," katanya.
Ia menjelaskan bahwa IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia. Hal ini memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi karena IDI disusun berdasarkan kejadian sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Angka IDI Malut 2015, lanjut dia, merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai sebesar 73,53, aspek hak-hak politik sebesar 61,00, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 47,25.
Menyinggung soal distribusi indeks selama 6 tahun pengukuran IDI (2009 s.d. 2015), dia mengatakan bahwa dua dari tiga aspek demokrasi yang diukur, yaitu aspek hak-hak politik dan aspek lembaga-lembaga demokrasi terlihat fluktuatif.
Selain itu, dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2009, kata dia, baru pada tahun 2015 indeks aspek hak-hak politik lebih tinggi daripada aspek lembaga-lembaga demokrasi.
Selama ini, kata dia, nilai aspek kebebasan sipil selalu lebih tinggi daripada dua aspek lainnya. Jika dibandingkan dengan IDI 2014, indeks aspek hak-hak politik mengalami peningkatan 0,39 poin, sementara nilai kebebasan sipil dan lembaga-lembaga demokrasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,37 dan 20,91 poin.
Ia menyebutkan dari 11 variabel IDI 2015, semuanya mengalami perubahan jika dibanding dengan IDI 2014 kecuali pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan serta variabel pemilu yang bebas dan adil.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016