Ambon, 1/9 (Antara Maluku) - Konsultan yang ditunjuk Pemerintah Belanda, Witteveen and Bos, masih mengkaji hasil studi kelayakan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan terpadu di Ambon.
Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Kamis, mengatakan, dua lokasi yang sedang dikaji adalah perbatasan Negeri Waai dan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon serta Batu Gong, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
"Konsultan sudah memaparkan hasil survei dua lokasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pada Mei 2016, selanjutnya mereka perlu melakukan pengkajian secara cermat dan akurat," ujarnya.
Bobby mengutip penjelasan Gubernur Maluku, Said Assagaff, yang menyatakan menyiapkan lahan seluas 300 hektare di perbatasan Desa Waii dan Tulehu, sedangkan, di Batugong harus ada pembebasan lahan.
"Jadi realisasi pembangunan pelabuhan perikanan terpadu itu tergantung rekomendasi dari konsultan ditunjuk pemerintah Belanda," katanya.
Prinsipnya, menurut Bobby, Pemprov Maluku berkewajiban menyiapkan lahan, sedangkan biaya pembangunan didanai Pemerintah Belanda.
"Pemprov Maluku telah siap membebaskan lahan sesuai kebutuhan untuk membangun pelabuhan perikanan terpadu tersebut," ujarnya.
Dia mengemukakan, pembangunan pelabuhan perikanan terpadu tersebut dibutuhkan Pemprov Maluku guna mendukung peningkatan ekspor hasil perikanan ke sejumlah negara di Eropa dan Asia.
"Pemprov Maluku pun telah menjalin kerjasama dengan PT Pelindo untuk mendukung pengembangan pelabuhan perikanan terpadu tersebut karena berkaitan dengan kontainer," kata Bobby.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Kamis, mengatakan, dua lokasi yang sedang dikaji adalah perbatasan Negeri Waai dan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon serta Batu Gong, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
"Konsultan sudah memaparkan hasil survei dua lokasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pada Mei 2016, selanjutnya mereka perlu melakukan pengkajian secara cermat dan akurat," ujarnya.
Bobby mengutip penjelasan Gubernur Maluku, Said Assagaff, yang menyatakan menyiapkan lahan seluas 300 hektare di perbatasan Desa Waii dan Tulehu, sedangkan, di Batugong harus ada pembebasan lahan.
"Jadi realisasi pembangunan pelabuhan perikanan terpadu itu tergantung rekomendasi dari konsultan ditunjuk pemerintah Belanda," katanya.
Prinsipnya, menurut Bobby, Pemprov Maluku berkewajiban menyiapkan lahan, sedangkan biaya pembangunan didanai Pemerintah Belanda.
"Pemprov Maluku telah siap membebaskan lahan sesuai kebutuhan untuk membangun pelabuhan perikanan terpadu tersebut," ujarnya.
Dia mengemukakan, pembangunan pelabuhan perikanan terpadu tersebut dibutuhkan Pemprov Maluku guna mendukung peningkatan ekspor hasil perikanan ke sejumlah negara di Eropa dan Asia.
"Pemprov Maluku pun telah menjalin kerjasama dengan PT Pelindo untuk mendukung pengembangan pelabuhan perikanan terpadu tersebut karena berkaitan dengan kontainer," kata Bobby.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016