Ternate, 19/9 (Antara Maluku) - Kalangan DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) meminta Penjabat Bupati Samsuddin. A Kadir untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2017 di daerah itu.
"Sesuai ketentuan ASN tidak boleh terlibat politik praktis dalam pelaksanaan Pilkada, maka Penjabat Bupati Pulau Morotai harus konsisten menegakkan aturan itu," kata Ketua DPRD Pulau Morotai Fahri Haerudin, dihubungi dari Ternate, Senin.
Samsuddin dilantik oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menggantikan pelaksana bupati Weni Paraisu yang berakhir masa jabatannya.
Ia juga diminta mampu menghindarkan diri dari pengaruh calon bupati/wakil bupati tertentu yang ingin memanfaatkan posisinya untuk meraih kemenangan pada pilkada nanti.
Menurut Fahri Haerudin, untuk mendorong ASN di Morotai netral dalam pelaksanaan Pilkada, diperlukan ketegasan dari Penjabat Bupati Pulau Morotai untuk menindak tegas sesuai aturan yang berlaku kepada oknum ASN yang terlibat politik praktis.
Pengalaman dalam pelaksanaan pilkada di berbagai kabupaten/kota selama ini, banyak oknum ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, bahkan secara terang-terangan mengkampanyekan calon bupati/wakil bupati tertentu, karena tidak adanya sanksi tegas dari kepada ASN bersangkutan.
Fahri Haerudin juga mengimbau kepada penyelenggara pilkada di Pulau Morotai, baik KPU mapun Panwaslu untuk konsisten melaksanakan aturan serta tidak mudah terpengaruh untuk mendukung calon bupati/wakil bupati tertentu dengan memanfaatkan kewenangan mereka sebagai penyelenggara pilkada.
Aksi anarkis massa yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pulau Morotai lima tahun silam tidak telepas dari dugaan adanya ketidaknetralan penyelenggara pilkada saat itu dan ini tidak boleh terulan pada pilkada 2017.
Khusus kepada masyarakat di kabupaten perbatasan itu, Fari Haerudin meminta agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pilkada nanti dan tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming politik uang dalam menentukan pilihan nanti.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Sesuai ketentuan ASN tidak boleh terlibat politik praktis dalam pelaksanaan Pilkada, maka Penjabat Bupati Pulau Morotai harus konsisten menegakkan aturan itu," kata Ketua DPRD Pulau Morotai Fahri Haerudin, dihubungi dari Ternate, Senin.
Samsuddin dilantik oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menggantikan pelaksana bupati Weni Paraisu yang berakhir masa jabatannya.
Ia juga diminta mampu menghindarkan diri dari pengaruh calon bupati/wakil bupati tertentu yang ingin memanfaatkan posisinya untuk meraih kemenangan pada pilkada nanti.
Menurut Fahri Haerudin, untuk mendorong ASN di Morotai netral dalam pelaksanaan Pilkada, diperlukan ketegasan dari Penjabat Bupati Pulau Morotai untuk menindak tegas sesuai aturan yang berlaku kepada oknum ASN yang terlibat politik praktis.
Pengalaman dalam pelaksanaan pilkada di berbagai kabupaten/kota selama ini, banyak oknum ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, bahkan secara terang-terangan mengkampanyekan calon bupati/wakil bupati tertentu, karena tidak adanya sanksi tegas dari kepada ASN bersangkutan.
Fahri Haerudin juga mengimbau kepada penyelenggara pilkada di Pulau Morotai, baik KPU mapun Panwaslu untuk konsisten melaksanakan aturan serta tidak mudah terpengaruh untuk mendukung calon bupati/wakil bupati tertentu dengan memanfaatkan kewenangan mereka sebagai penyelenggara pilkada.
Aksi anarkis massa yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pulau Morotai lima tahun silam tidak telepas dari dugaan adanya ketidaknetralan penyelenggara pilkada saat itu dan ini tidak boleh terulan pada pilkada 2017.
Khusus kepada masyarakat di kabupaten perbatasan itu, Fari Haerudin meminta agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pilkada nanti dan tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming politik uang dalam menentukan pilihan nanti.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016