Ambon, 27/9 (AntaraMaluku) - Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perkembangan sektor ekonomi kerakyatan yang dikembangkan dan ditangani PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Provinsi Maluku.
"Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja PT PNM dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Maluku," kata Adang Daradjatun, di Ambon, Selasa.
Dalam kunjungan tersebut Daradjatun bersama sembilan anggota DPR-RI lainnya merasa terkesan dengan kinerja PT PNM karena mampu memberikan pelayanan optimal kepada pelaku usaha di Maluku yang membutuhkan modal khususnya pengusaha kecil.
Para wakil rakyat tersebut juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan sejumlah pengusaha mikro kecil binaan PT PMN, di samping mencicipi beberapa makanan dan minuman khas Maluku.
"Masih banyak masyarakat Indonesia yang kesejahteraannya belum merata. Hanya dengan penguataan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maka pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. PNM telah berperan cukup optimal meningkatkan pertumbuhan UMKM di daerah ini," ujar Adang.
Kunjungan tersebut, lanjutnya sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.
Menurut dia, pemberdayaan pelaku UKM yang dilakukan PNM saat ini, selaras dengan program Nawacita yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, di mana intinya mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh melalui ekonomi kerakyatan.
Dia menegaskan, keberadaan PNM Di tengah-tengah masyarakat untuk mengefektifkan serta mengefisienkan pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat.
Selain dari segi pembiayaan PNM juga membantu peningkatan manajemen usaha para pelaku UMK di Maluku melalui program pembangunan kapasitas usaha (PKU).
"Program pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan PNM harus terus ditingkatkan. Diharapkan ke depan PNM melalui program PKU mampu menciptakan wirausaha baru yang memiliki kemampuan dan daya saing di pasaran global," ujarnya.
Direktur Bisnis Mikro PNM, Carolina Dina Risdiana mengatakan, lembaga non bank tersebut memiliki peranan khusus dalam menjawab tantangan yang dihadapi pelaku UMK, khususnya menyangkut akses pembiayaan, pemasaran dan managemen keuangan.
Selain memberikan jasa pembiayaan, PNM juga memberikan nilai lebih kepada pelaku usaha mikro berupa pendampingan seperti pelatihan sehingga pelaku usaha menjadi pengusaha dan menciptakan produk yang mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.
Carolina menambahkan, kunjungan para legislator tersebut berdampak menumbuhkan semangat dan keyakinan lembaga non bank tersebut untuk berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan menuju pasar internasional melalui pengembangan UMKM.
Sedangkan Executive Vice Presiden PNM, Arief Mulyani menambahkan, eksistensi PNM di Maluku dimujlai tahun 2009, di mana saat itu wilayah Pulau Ambon dan Pulau Seram berada dibawah koordinasi cabang Makassar, sehingga pada Februari 2013 PNM meresmikan beroperasinya kantor klaster di Kota Ambon.
"Melihat pertumbuhan pelaku usaha mikro di maluku yang terus berkembang dan menunjukkan peningkatan cukup signifikan, maka sudah seharusnya PNM sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk membantu UKM, merangkul para pelaku usaha kecil dan mikro di Maluku," katanya.
Perkembangan PNM di Ambon yang mencakup empat wilayah yakni di Passo, Pasar Mardika serta Pulau Seram yakni di Gemba dan Masohi, ibu kota Maluku Tengah, hingga penutupan pembiayaan pada Agustus 2016, penyaluran bantuan telah mencapai 91 miliar dan dimanfaatkan oleh 1.165 pelaku UMK.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja PT PNM dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Maluku," kata Adang Daradjatun, di Ambon, Selasa.
Dalam kunjungan tersebut Daradjatun bersama sembilan anggota DPR-RI lainnya merasa terkesan dengan kinerja PT PNM karena mampu memberikan pelayanan optimal kepada pelaku usaha di Maluku yang membutuhkan modal khususnya pengusaha kecil.
Para wakil rakyat tersebut juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan sejumlah pengusaha mikro kecil binaan PT PMN, di samping mencicipi beberapa makanan dan minuman khas Maluku.
"Masih banyak masyarakat Indonesia yang kesejahteraannya belum merata. Hanya dengan penguataan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maka pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. PNM telah berperan cukup optimal meningkatkan pertumbuhan UMKM di daerah ini," ujar Adang.
Kunjungan tersebut, lanjutnya sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.
Menurut dia, pemberdayaan pelaku UKM yang dilakukan PNM saat ini, selaras dengan program Nawacita yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, di mana intinya mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh melalui ekonomi kerakyatan.
Dia menegaskan, keberadaan PNM Di tengah-tengah masyarakat untuk mengefektifkan serta mengefisienkan pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat.
Selain dari segi pembiayaan PNM juga membantu peningkatan manajemen usaha para pelaku UMK di Maluku melalui program pembangunan kapasitas usaha (PKU).
"Program pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan PNM harus terus ditingkatkan. Diharapkan ke depan PNM melalui program PKU mampu menciptakan wirausaha baru yang memiliki kemampuan dan daya saing di pasaran global," ujarnya.
Direktur Bisnis Mikro PNM, Carolina Dina Risdiana mengatakan, lembaga non bank tersebut memiliki peranan khusus dalam menjawab tantangan yang dihadapi pelaku UMK, khususnya menyangkut akses pembiayaan, pemasaran dan managemen keuangan.
Selain memberikan jasa pembiayaan, PNM juga memberikan nilai lebih kepada pelaku usaha mikro berupa pendampingan seperti pelatihan sehingga pelaku usaha menjadi pengusaha dan menciptakan produk yang mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.
Carolina menambahkan, kunjungan para legislator tersebut berdampak menumbuhkan semangat dan keyakinan lembaga non bank tersebut untuk berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan menuju pasar internasional melalui pengembangan UMKM.
Sedangkan Executive Vice Presiden PNM, Arief Mulyani menambahkan, eksistensi PNM di Maluku dimujlai tahun 2009, di mana saat itu wilayah Pulau Ambon dan Pulau Seram berada dibawah koordinasi cabang Makassar, sehingga pada Februari 2013 PNM meresmikan beroperasinya kantor klaster di Kota Ambon.
"Melihat pertumbuhan pelaku usaha mikro di maluku yang terus berkembang dan menunjukkan peningkatan cukup signifikan, maka sudah seharusnya PNM sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk membantu UKM, merangkul para pelaku usaha kecil dan mikro di Maluku," katanya.
Perkembangan PNM di Ambon yang mencakup empat wilayah yakni di Passo, Pasar Mardika serta Pulau Seram yakni di Gemba dan Masohi, ibu kota Maluku Tengah, hingga penutupan pembiayaan pada Agustus 2016, penyaluran bantuan telah mencapai 91 miliar dan dimanfaatkan oleh 1.165 pelaku UMK.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016