Ambon, 14/10 (Antara Maluku) - Anggota DPD RI Nono Sampono menyatakan Provinsi Maluku yang berbasis kepulauan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi terbentuknya daerah-daerah otonomi baru.
Hal itu dikemukakan Nono dalam pertemuan antara Komite 1 DPD RI dan pemerintah provinsi dan DPRD Maluku yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Hamin Bin Tahir, di Ambon, belum lama ini.
Dalam pertemuan itu, Sekda Hamin menyatakan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan jawaban atas rentang kendali yang dihadapi oleh provinsi Maluku.
"Pertimbangannya antara lain wilayah Maluku yang 92 persen lautan dengan jumlah pulau berkisar 1.300 buah, dan merupakan sentral bagi adanya tol laut dan poros maritim Indonesia," katanya.
Menurut Hamin, kondisi prasarana pembangunan yang terbatas juga dapat menjadi bahan pertimbangan atas pembentukan DOB dimaksud.
Menanggapi hal itu, Nono Sampono menyatakan langkah yang ditempuh Gubernur Maluku beserta DPRD Maluku yang merekomendasikan sebanyak 13 Daerah Otonomi Baru atau DOB patut diberi apresiasi.
"Rekomendasi itu berarti dukungan kuat bagi terbentuknya DOB-DOB, yang tujuannya tidak lain adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah pelosok di provinsi ini," katanya.
Nono menambahkan, keinginan kuat masyarakat Maluku yang berdomisili di 13 DOB itu juga didukung oleh DPD RI.
"Memang pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB, tetapi menurut saya untuk kawasan Indonesia Timur termasuk di Maluku harus dikecualikan, mengingat adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah barat terutama Jawa dengan wilayah timur," kata Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD RI itu.
13 daerah yang dipersiapkan menjadi DOB di provinsi Maluku yakni Kabupaten Pulau-Pulau Terselatan, Kepulauan Gorom Wakate, Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Aru Perbatasan, Kepulauan Tanimbar Utara, Kepulauan Seram Utara Raya, Kepulauan Jazirah Leihitu, Kepulauan Talabatai, Kepulauan Buru Kaiely, Kota Bula, Kota Kepulauan Huamual, dan Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Hal itu dikemukakan Nono dalam pertemuan antara Komite 1 DPD RI dan pemerintah provinsi dan DPRD Maluku yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Hamin Bin Tahir, di Ambon, belum lama ini.
Dalam pertemuan itu, Sekda Hamin menyatakan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan jawaban atas rentang kendali yang dihadapi oleh provinsi Maluku.
"Pertimbangannya antara lain wilayah Maluku yang 92 persen lautan dengan jumlah pulau berkisar 1.300 buah, dan merupakan sentral bagi adanya tol laut dan poros maritim Indonesia," katanya.
Menurut Hamin, kondisi prasarana pembangunan yang terbatas juga dapat menjadi bahan pertimbangan atas pembentukan DOB dimaksud.
Menanggapi hal itu, Nono Sampono menyatakan langkah yang ditempuh Gubernur Maluku beserta DPRD Maluku yang merekomendasikan sebanyak 13 Daerah Otonomi Baru atau DOB patut diberi apresiasi.
"Rekomendasi itu berarti dukungan kuat bagi terbentuknya DOB-DOB, yang tujuannya tidak lain adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah pelosok di provinsi ini," katanya.
Nono menambahkan, keinginan kuat masyarakat Maluku yang berdomisili di 13 DOB itu juga didukung oleh DPD RI.
"Memang pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB, tetapi menurut saya untuk kawasan Indonesia Timur termasuk di Maluku harus dikecualikan, mengingat adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah barat terutama Jawa dengan wilayah timur," kata Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD RI itu.
13 daerah yang dipersiapkan menjadi DOB di provinsi Maluku yakni Kabupaten Pulau-Pulau Terselatan, Kepulauan Gorom Wakate, Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Aru Perbatasan, Kepulauan Tanimbar Utara, Kepulauan Seram Utara Raya, Kepulauan Jazirah Leihitu, Kepulauan Talabatai, Kepulauan Buru Kaiely, Kota Bula, Kota Kepulauan Huamual, dan Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016