Ternate, 20/10 ( Antara Maluku ) - Angka tingkat kekerasan di Maluku Utara dalam setahun terakhir sangat tinggi, meskipun ada upaya pemerintah tetapi masih saja angka kekerasan masih tinggi.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Maluku Utara, Masni Bin Syekh Abu Bakar di Ternate, Kamis, mengatakan upaya sosialisasi melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, sehingga ada program-program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang didalamnya 3N yang harus disinergikan dengan Malut.
Untuk itu, upaya ini harus dilakukan, sehingga bisa mengurangi angka kekerasan bila perlu stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebab itu jika daerah itu dikatakan aman atau tidak apabila tidak ada kekerasan sama sekali, walaupun sudah ada undang-undang.
"Kami bersyukur beberapa hari lalu telah disahkan undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di maksudkan UU ini fokus pada sangsi pidananya sampai seumur hidup dan hukuman kebiri,? ujarnya.
Dia mengatakan, KDRT di Malut mencapai 112, dari 6 Kabupaten/kota yang sudah terdata, itu juga termaksud pelecehan, perkosaan, namun untuk data 2016 belum terlalu banyak, dalam rangka membuat kesadaran bersama.
Sementara ditanya soal angka kekerasan yang paling tinggi di Malut, maka Kota Ternate yang angka kekerasan lebih tinggi dan juga kedua Tobelo.
"Banyak kekerasan terjadi itu karena kita di keluarga saling terjadi cekcok, saya selalu bahwa di keluarga itu jika terjadi cekcok, suami panas istri harus dingin jangan dua-dua panas akan menjadi api, dan itu akan meledak," katanya.
Hal itu jika tidak disadari dari masing-masing orang maka akan terjadi kekerasan fisik, pelantaran anak, bahkan mereka banyak korban dan akhirnya trauma, mudah-mudahan di tahun 2017 ini saya punya program akan lebih pada sosialisasi, agar Malut bersih dari kekerasan perempuan dan anak.
Untuk itu, sosialisasi e-aplikasi ini bisa terdata lebih baik dari keseragaman sehingga cara pencegahan kita bisa sama-sama mencegah dari tingkat bawa sampai atas.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Maluku Utara, Masni Bin Syekh Abu Bakar di Ternate, Kamis, mengatakan upaya sosialisasi melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, sehingga ada program-program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang didalamnya 3N yang harus disinergikan dengan Malut.
Untuk itu, upaya ini harus dilakukan, sehingga bisa mengurangi angka kekerasan bila perlu stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebab itu jika daerah itu dikatakan aman atau tidak apabila tidak ada kekerasan sama sekali, walaupun sudah ada undang-undang.
"Kami bersyukur beberapa hari lalu telah disahkan undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di maksudkan UU ini fokus pada sangsi pidananya sampai seumur hidup dan hukuman kebiri,? ujarnya.
Dia mengatakan, KDRT di Malut mencapai 112, dari 6 Kabupaten/kota yang sudah terdata, itu juga termaksud pelecehan, perkosaan, namun untuk data 2016 belum terlalu banyak, dalam rangka membuat kesadaran bersama.
Sementara ditanya soal angka kekerasan yang paling tinggi di Malut, maka Kota Ternate yang angka kekerasan lebih tinggi dan juga kedua Tobelo.
"Banyak kekerasan terjadi itu karena kita di keluarga saling terjadi cekcok, saya selalu bahwa di keluarga itu jika terjadi cekcok, suami panas istri harus dingin jangan dua-dua panas akan menjadi api, dan itu akan meledak," katanya.
Hal itu jika tidak disadari dari masing-masing orang maka akan terjadi kekerasan fisik, pelantaran anak, bahkan mereka banyak korban dan akhirnya trauma, mudah-mudahan di tahun 2017 ini saya punya program akan lebih pada sosialisasi, agar Malut bersih dari kekerasan perempuan dan anak.
Untuk itu, sosialisasi e-aplikasi ini bisa terdata lebih baik dari keseragaman sehingga cara pencegahan kita bisa sama-sama mencegah dari tingkat bawa sampai atas.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016