Ternate, 28/10 (Antara Maluku) - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut) Muabdin A Radjab mengatakan perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terhadap daerah Malut dalam dua tahun terakhir cukup besar.
"Adanya perhatian besar itu di antaranya dapat dilihat dari cukup banyaknya program pembangunan pemerintah pusat yang diarahkan di Malut, terutama dalam hal program pembangunan infrastruktur," katanya di Ternate, Sabtu.
Program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat tersebut, menurut Muabdin A Radjab, ada yang diarahkan langsung dari pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga, ada pula yang merupakan usulan dari Pemprov Malut dan pemkab/pemkot di daerah ini.
Ia menyebutkan program pembangunan infrastruktur di antaranya yang terkait dengan bidang transportasi, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, jalan dan jembatan serta pengoperasian kapal untuk angkutan penumpang dan angkutan barang melalui program tol laut.
Selain itu, program pembangunan infrastruktur yang terkait dengan peningkatan produktifitas pertanian di Malut, khususnya padi dan jagung, seperti bendungan dan jaringan iritasi, pencetakan sawah baru dan penyaluran bantuan benih dan sarana produksi pertanian, ujar Sekprov.
Muabdin A Radjab mengatakan, dalam pengembangan kepariwisataan, pemerintah pusat juga memberi perhatian besar terhadap daerah ini yakni dengan menetapkan Pulau Morotai sebagai salah satu dari 10 daerah pariwisata di Indonesia yang akan mendapat percepatan dalam pengembangannya dari pemerintah pusat.
"Program pembangunan infrastruktur tersebut memang ada yang sudah direalisasi, ada yang belum direalisasi, tetapi Pemprov Malut optimis bahwa semuanya akan direalisasi paling lambat tahun 2019, ujarnya.
Ia mengatakan, Pemprov Malut akan terus mengupayakan ke pemerintah pusat di tahun-tahun mendatang terus memberikan perhatian besar terhadap Malut, khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena masalah utama yang menghambat kemajuan Malut selama ini adalah terbatasnya infrastruktur.
Wakil Malut di DPR-RI maupun DPD-RI diharapkan proaktif melakukan pendekatan dengan berbagai kementerian di pusat dalam upaya mendapatkan alokasi pembangunan infrastruktur di Malut, jangan hanya mengandalkan upaya yang dilakukan Pemprov Malut, katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Adanya perhatian besar itu di antaranya dapat dilihat dari cukup banyaknya program pembangunan pemerintah pusat yang diarahkan di Malut, terutama dalam hal program pembangunan infrastruktur," katanya di Ternate, Sabtu.
Program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat tersebut, menurut Muabdin A Radjab, ada yang diarahkan langsung dari pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga, ada pula yang merupakan usulan dari Pemprov Malut dan pemkab/pemkot di daerah ini.
Ia menyebutkan program pembangunan infrastruktur di antaranya yang terkait dengan bidang transportasi, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, jalan dan jembatan serta pengoperasian kapal untuk angkutan penumpang dan angkutan barang melalui program tol laut.
Selain itu, program pembangunan infrastruktur yang terkait dengan peningkatan produktifitas pertanian di Malut, khususnya padi dan jagung, seperti bendungan dan jaringan iritasi, pencetakan sawah baru dan penyaluran bantuan benih dan sarana produksi pertanian, ujar Sekprov.
Muabdin A Radjab mengatakan, dalam pengembangan kepariwisataan, pemerintah pusat juga memberi perhatian besar terhadap daerah ini yakni dengan menetapkan Pulau Morotai sebagai salah satu dari 10 daerah pariwisata di Indonesia yang akan mendapat percepatan dalam pengembangannya dari pemerintah pusat.
"Program pembangunan infrastruktur tersebut memang ada yang sudah direalisasi, ada yang belum direalisasi, tetapi Pemprov Malut optimis bahwa semuanya akan direalisasi paling lambat tahun 2019, ujarnya.
Ia mengatakan, Pemprov Malut akan terus mengupayakan ke pemerintah pusat di tahun-tahun mendatang terus memberikan perhatian besar terhadap Malut, khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena masalah utama yang menghambat kemajuan Malut selama ini adalah terbatasnya infrastruktur.
Wakil Malut di DPR-RI maupun DPD-RI diharapkan proaktif melakukan pendekatan dengan berbagai kementerian di pusat dalam upaya mendapatkan alokasi pembangunan infrastruktur di Malut, jangan hanya mengandalkan upaya yang dilakukan Pemprov Malut, katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016