Ternate, 30/10 (Antara Maluku) - Pengamat ekonomi dari Universitas Khairun Ternate Dr.Mochtar Adam berpendapat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai lima persen berkonstribusi terhadap konsumsi sangat tinggi dengan pasokan bergantung pada daerah lainnya.
"Kualitas pertumbuhan yang ada tidak berimplikasi terhadap fundamental ekonomi, karena hingga kini ekonomi Malut masih saja menciptakan ketergantungan terhadap daerah lain," ucapnya di Ternate, Minggu.
Dijelaskan jika ekonomi Malut yang tumbuh itu seperti transportasi dan perbaikan smalter, maka apa yang akan didapat masyarakat. Jika masyarakat tidak dapat keuntungan apa-apa, maka ukuran pertumbuhan ekonomi Malut tidak merata secara baik.
"Benar generasio, namun yang dilakukan adalah generasio ke tiga yang tidak ada yang paling kaya sekali, dan tidak ada yang paling miskin sekali, karena ini merupakan budaya," katanya.
Dia menambahkan, jadi yang menjadi problem yang mendasar adalah, Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/kota tidak memiliki arah membangun dan yang diharapkan bagi segitiga emas adalah untuk mengembalikan agrikultur, tetapi skemanya sampai sekarang belum juga terlihat.
"Maka harus dijelaskan kepada publik dan kepada tiga kepala daerah yang membuat regulasi segutiga emas, belum ada jalan yang nyata menumbuhkan kembali sektor pertanian, perikanan dan pariwisata,? ujarnya.
Mukhtar mengaku, jika tiga sektor itu tidak tumbuh, maka masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa dan memang saat ini perekonomian Malut sedang tumbuh, namun kesejahteraannya tidak ada.
Oleh karena itu, tumpukan kemiskinan itu berada di petani dan nelayan, yang menjadi log ekonomi harus dicari solusinya dan rekonstruksinya harus pada perekonomian Malut, harus kembalikan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
Sehingga, dengan cara mengembalikan basis pembangunan dengan kembali ke desa, alokasikan dana kedesa untuk menciptakan pusat-pusat produksi, karena semua pusat produksi itu ada di desa.
Mukhtar menambahkan, kalau desa dan kelurahan tidak diberikan dana, bagaimana akan menumbuhkan sektor pertanian menjadi produksi.
Sebab, selama ini pemerintah daerah terlalu dominan menguasai sumber-sumber ekonomi, itu itu seharusnya pemerintah langsung mengalokasikan dana ke desa.
Bahkan, saat ini Kota Ternate juga masih memiliki lahan pertanaian dibagian selatan dan dibagian utara paska Dufa-dufa, namun tidak dimanfaatkan, setelah matinya cengkeh apa yang dilakukan pemerintah, sebenarnya Pemda harus jeli melihat hal itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kualitas pertumbuhan yang ada tidak berimplikasi terhadap fundamental ekonomi, karena hingga kini ekonomi Malut masih saja menciptakan ketergantungan terhadap daerah lain," ucapnya di Ternate, Minggu.
Dijelaskan jika ekonomi Malut yang tumbuh itu seperti transportasi dan perbaikan smalter, maka apa yang akan didapat masyarakat. Jika masyarakat tidak dapat keuntungan apa-apa, maka ukuran pertumbuhan ekonomi Malut tidak merata secara baik.
"Benar generasio, namun yang dilakukan adalah generasio ke tiga yang tidak ada yang paling kaya sekali, dan tidak ada yang paling miskin sekali, karena ini merupakan budaya," katanya.
Dia menambahkan, jadi yang menjadi problem yang mendasar adalah, Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/kota tidak memiliki arah membangun dan yang diharapkan bagi segitiga emas adalah untuk mengembalikan agrikultur, tetapi skemanya sampai sekarang belum juga terlihat.
"Maka harus dijelaskan kepada publik dan kepada tiga kepala daerah yang membuat regulasi segutiga emas, belum ada jalan yang nyata menumbuhkan kembali sektor pertanian, perikanan dan pariwisata,? ujarnya.
Mukhtar mengaku, jika tiga sektor itu tidak tumbuh, maka masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa dan memang saat ini perekonomian Malut sedang tumbuh, namun kesejahteraannya tidak ada.
Oleh karena itu, tumpukan kemiskinan itu berada di petani dan nelayan, yang menjadi log ekonomi harus dicari solusinya dan rekonstruksinya harus pada perekonomian Malut, harus kembalikan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
Sehingga, dengan cara mengembalikan basis pembangunan dengan kembali ke desa, alokasikan dana kedesa untuk menciptakan pusat-pusat produksi, karena semua pusat produksi itu ada di desa.
Mukhtar menambahkan, kalau desa dan kelurahan tidak diberikan dana, bagaimana akan menumbuhkan sektor pertanian menjadi produksi.
Sebab, selama ini pemerintah daerah terlalu dominan menguasai sumber-sumber ekonomi, itu itu seharusnya pemerintah langsung mengalokasikan dana ke desa.
Bahkan, saat ini Kota Ternate juga masih memiliki lahan pertanaian dibagian selatan dan dibagian utara paska Dufa-dufa, namun tidak dimanfaatkan, setelah matinya cengkeh apa yang dilakukan pemerintah, sebenarnya Pemda harus jeli melihat hal itu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016