Ternate, 9/11 (Antara Maluku) - DPRD Maluku Utara mendukung pengusulan Komisi VII DPR-RI mengenai pemberlakuan sistem subsidi listrik secara tertutup kepada pelanggan 900 VA dengan menggunakan Kartu Listrik Terang.
"Subsidi listrik secara tertutup itu sangat tepat karena bisa menghindari kemungkinan subsidi itu dinikmati pelanggan yang sebenarnya memiliki kemampuan," kata Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Irfan Umasugi, di Ternate, Rabu.
Namun, dalam menentukan pelanggan listrik 900 VA yang akan mendapat Kartu Listrik Terang harus dilakukan secara cermat dan dengan melihat kondisi riil secara komprehensif agar pelanggan dengan kapasitas tersebut yang betul-betul tidak mampu dapat menikmati fasilitas subsidi itu.
Menurut Irfan, jangan hanya karena melihat kondisi rumah seorang pelanggan 900 VA permanen dan ukurannya agak besar, selanjutnya menyimpulkan bahwa bersangkutan dianggap mampu dan tidak berhak menerima Kartu Listrik Terang tanpa mengecek terlebih dahulu kondisi kehidupannya.
Bisa jadi rumah pelanggan 900 VA yang terlihat bagus itu adalah hasil bantuan pemerintah setempat, misalnya dari bedah rumah atau warisan dari orang tuanya, sedangkan pemiliknya tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk menghidupi keluarga setiap hari kesulitan.
Irfan merujuk, program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang juga diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi faktanya di lapangan banyak warga sebenarnya berhak tidak menerimanya karena pendataannya amburadul.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan data riil dan akurat mengenai pelanggan 900 VA yang tidak mampu, maka pendataannya jangan hanya mengandalkan data dari BPS atau PLN, tetapi harus dilihat langsung di lapangan dengan melibatkan pihak kelurahan atau desa setempat.
"Kalau mau melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia Timur, maka pelanggan 900 VA umumnya masih dalam kategori tidak mampu. Jadi perlu dipikirkan upaya untuk membantu mereka misalnya dengan melakukan potongan tagihan listrik kalau subsidinya dihilangkan," tegas Irfan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Subsidi listrik secara tertutup itu sangat tepat karena bisa menghindari kemungkinan subsidi itu dinikmati pelanggan yang sebenarnya memiliki kemampuan," kata Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Irfan Umasugi, di Ternate, Rabu.
Namun, dalam menentukan pelanggan listrik 900 VA yang akan mendapat Kartu Listrik Terang harus dilakukan secara cermat dan dengan melihat kondisi riil secara komprehensif agar pelanggan dengan kapasitas tersebut yang betul-betul tidak mampu dapat menikmati fasilitas subsidi itu.
Menurut Irfan, jangan hanya karena melihat kondisi rumah seorang pelanggan 900 VA permanen dan ukurannya agak besar, selanjutnya menyimpulkan bahwa bersangkutan dianggap mampu dan tidak berhak menerima Kartu Listrik Terang tanpa mengecek terlebih dahulu kondisi kehidupannya.
Bisa jadi rumah pelanggan 900 VA yang terlihat bagus itu adalah hasil bantuan pemerintah setempat, misalnya dari bedah rumah atau warisan dari orang tuanya, sedangkan pemiliknya tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk menghidupi keluarga setiap hari kesulitan.
Irfan merujuk, program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang juga diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi faktanya di lapangan banyak warga sebenarnya berhak tidak menerimanya karena pendataannya amburadul.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan data riil dan akurat mengenai pelanggan 900 VA yang tidak mampu, maka pendataannya jangan hanya mengandalkan data dari BPS atau PLN, tetapi harus dilihat langsung di lapangan dengan melibatkan pihak kelurahan atau desa setempat.
"Kalau mau melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia Timur, maka pelanggan 900 VA umumnya masih dalam kategori tidak mampu. Jadi perlu dipikirkan upaya untuk membantu mereka misalnya dengan melakukan potongan tagihan listrik kalau subsidinya dihilangkan," tegas Irfan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016