Ambon, 25/1 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, kestabilan dan kekuatan industri jasa keuangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di daerah.
"Industri jasa keuangan yang kuat dan stabil tidak hanya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor keuangan, namun juga akan berdampak luas pada peningkatan kinerja sektor-sektor pembangunan lainnya dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Said, di Ambon, Rabu.
Gubernur mengatakan hal itu dalam sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017, yang digelar Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku.
Menurut dia, dalam sistem ekonomi terbuka, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia diikuti proses pemulihan ekonomi global yang belum seimbang akan mempengaruhi perekonomian nasional dan juga akan berdampak pada perekonomian daerah.
"Kita patut disyukuri bahwa pada pada tahun ini perekonomian di Maluku tetap dapat bertumbuh dengan maju lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jika sampai dengan bulan ke tiga tahun 2016 yang lalu, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen, di Maluku sebesar 5, 27 persen. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari rata-rata nasional tersebut dikuti pula oleh laju inflasi di tahun 2016," ungkapnya.
Gubernur Said mengatakan inflasi di Maluku cukup rendah hanya sebesar 3,25 persen, sedangkan tahun 80 hingga 90-an mencapai 10-12 persen.
"Mudah-mudahan dapat ditekan lagi, kalau bisa mencapai 3 persen atau 2,0 persen," katanya.
Kendati capaian tersebut cukup menggembirakan, namun pemerintah daerah secara terus-menerus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, serta meningkatkan tingkat kemakmuran bagi masyarakat.
Karena itu, ada beberapa hal yang perlu perhatikan antara lain, pelaku jasa keuangan perbankan diharapkan senantiasa dapat secara efektif dan efisien mampu melakukan peran intermediasi perbankan, bisa mendukung pihak swasta yang bermitra dengan pemerintah, mengendalikan suku bunga melalui efesiensi organisasi serta berpihak pada industri mikro kecil dan menengah dalam konsep inklusi keuangan.
Gubernur Said mengatakan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah membuka kantor perwakilan di Maluku, diharapkan dapat dikelola maupun dimanfaatkan dengan baik untuk turut mendorong ekonomi daerah.
"BEI Perwakilan Maluku, diharapkan secara efektif dapat melakukan edukasi masyarakat Maluku maupun pelaku-pelaku usaha, sehingga dapat memperoleh alternatif sumber-sumber pembiayaan usaha selain perbankan terutama bagi instrumen investasi jangka panjang," ujarnya.
Selanjutnnya, para pelaku industri jasa keuangan bidang asuransi, diharapkan juga hendaknya terus bekerja lebih keras agar seluruh tenaga kerja formal maupun informal dapat terlindungi dari berbagai guncangan yang terjadi, terutama pada saat kesehatan mereka terganggu, atau juga pada saat mengalami musibah yang mengakibatkan asset ekonomi mereka mengalami penurunan.
"Apabila mereka tidak dilindungi asuransi yang baik dan memadai, maka tentu saja sangat rentan masuk kategori penduduk miskin," tandas Gubernur Said.
Dia juga meminta dana tanggung jawab sosial industri jasa keuangan dapat secara proaktif dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, sehingga pemanfaatan dana-dana tersebut dapat dilakukan secara sinergis dengan program-program pemerintah daerah untuk percepatan peningkatan kemakmuran rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Industri jasa keuangan yang kuat dan stabil tidak hanya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor keuangan, namun juga akan berdampak luas pada peningkatan kinerja sektor-sektor pembangunan lainnya dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Said, di Ambon, Rabu.
Gubernur mengatakan hal itu dalam sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017, yang digelar Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku.
Menurut dia, dalam sistem ekonomi terbuka, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia diikuti proses pemulihan ekonomi global yang belum seimbang akan mempengaruhi perekonomian nasional dan juga akan berdampak pada perekonomian daerah.
"Kita patut disyukuri bahwa pada pada tahun ini perekonomian di Maluku tetap dapat bertumbuh dengan maju lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jika sampai dengan bulan ke tiga tahun 2016 yang lalu, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen, di Maluku sebesar 5, 27 persen. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari rata-rata nasional tersebut dikuti pula oleh laju inflasi di tahun 2016," ungkapnya.
Gubernur Said mengatakan inflasi di Maluku cukup rendah hanya sebesar 3,25 persen, sedangkan tahun 80 hingga 90-an mencapai 10-12 persen.
"Mudah-mudahan dapat ditekan lagi, kalau bisa mencapai 3 persen atau 2,0 persen," katanya.
Kendati capaian tersebut cukup menggembirakan, namun pemerintah daerah secara terus-menerus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, serta meningkatkan tingkat kemakmuran bagi masyarakat.
Karena itu, ada beberapa hal yang perlu perhatikan antara lain, pelaku jasa keuangan perbankan diharapkan senantiasa dapat secara efektif dan efisien mampu melakukan peran intermediasi perbankan, bisa mendukung pihak swasta yang bermitra dengan pemerintah, mengendalikan suku bunga melalui efesiensi organisasi serta berpihak pada industri mikro kecil dan menengah dalam konsep inklusi keuangan.
Gubernur Said mengatakan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah membuka kantor perwakilan di Maluku, diharapkan dapat dikelola maupun dimanfaatkan dengan baik untuk turut mendorong ekonomi daerah.
"BEI Perwakilan Maluku, diharapkan secara efektif dapat melakukan edukasi masyarakat Maluku maupun pelaku-pelaku usaha, sehingga dapat memperoleh alternatif sumber-sumber pembiayaan usaha selain perbankan terutama bagi instrumen investasi jangka panjang," ujarnya.
Selanjutnnya, para pelaku industri jasa keuangan bidang asuransi, diharapkan juga hendaknya terus bekerja lebih keras agar seluruh tenaga kerja formal maupun informal dapat terlindungi dari berbagai guncangan yang terjadi, terutama pada saat kesehatan mereka terganggu, atau juga pada saat mengalami musibah yang mengakibatkan asset ekonomi mereka mengalami penurunan.
"Apabila mereka tidak dilindungi asuransi yang baik dan memadai, maka tentu saja sangat rentan masuk kategori penduduk miskin," tandas Gubernur Said.
Dia juga meminta dana tanggung jawab sosial industri jasa keuangan dapat secara proaktif dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, sehingga pemanfaatan dana-dana tersebut dapat dilakukan secara sinergis dengan program-program pemerintah daerah untuk percepatan peningkatan kemakmuran rakyat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017