Ternate, 26/1 (Antara Maluku) - Kalangan DPRD Maluku Utara (Malut) meminta kepada pemerintah pusat untuk lebih serius membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai agar dampaknya bisa segera dinikmati masyarakat setempat.
"Pemerintah menetapkan Morotai sebagai KEK 2014, tetapi sampai saat ini pembangunan daerah itu sebagai KEK belum banyak terlihat, terutama dari segi pembangunan infrastruktur dasar," kata Anggota DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Kamis.
Infrastruktur listrik misalnya, kapasitas listrik yang dibutuhkan untuk pengembangan KEK Morotai sedikitnya 100 MW, tetapi yang ada saat ini baru 2,3 MW, begitu pula infrastruktur pelabuhan, jalan dan air bersih belum dibangun sesuai standar yang dikebutuhan oleh sebuah daerah KEK.
Irfan Umasugi mengatakan, PT Jababeka sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk membangun kawasan industri di Morotai juga belum banyak melakukan kewajibannya, misalnya pembebasan lahan dari sekitar 1.100 ha yang dibutuhkan, yang dibebaskan saat ini baru sekitar 200 ha.
Kondisi infrastrukur di KEK Morotai seperti itu jelas akan menyulitkan bagi investor yang berminat masuk menanamkan modal, padahal salah satu tujuan dari sebuah daerah dikembangkan menjadi KEK adalah untuk menarik masuknya investor menanamkan modal dalam KEK itu.
Menyinggung adanya prokontra terkait rencana investor dari Jepang untuk menanamkan modal di Morotai, Irfan Umasugi mengatakan untuk membangun Morotai, khususnya dalam hal mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu, tentu sangat membutuhkan keterlibatan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Tetapi investor yang masuk menanamkan modal di Morotai harus memiliki komitmen untuk memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu, artinya disatu sisi investor mendapat keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam di Morotai dan sisi lain daerah dan masyarakat juga menikmati manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan investor itu.
"Tetapi keberadaan investor hanya mengejar keuntungan mereka semata dan masyarakat setempat hanya dijadikan penonton dan tidak menikmati hasil apapun dan justru seperti terjajah di daerahnya sendiri maka investor seperti itu harus ditolak," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Pemerintah menetapkan Morotai sebagai KEK 2014, tetapi sampai saat ini pembangunan daerah itu sebagai KEK belum banyak terlihat, terutama dari segi pembangunan infrastruktur dasar," kata Anggota DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Kamis.
Infrastruktur listrik misalnya, kapasitas listrik yang dibutuhkan untuk pengembangan KEK Morotai sedikitnya 100 MW, tetapi yang ada saat ini baru 2,3 MW, begitu pula infrastruktur pelabuhan, jalan dan air bersih belum dibangun sesuai standar yang dikebutuhan oleh sebuah daerah KEK.
Irfan Umasugi mengatakan, PT Jababeka sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk membangun kawasan industri di Morotai juga belum banyak melakukan kewajibannya, misalnya pembebasan lahan dari sekitar 1.100 ha yang dibutuhkan, yang dibebaskan saat ini baru sekitar 200 ha.
Kondisi infrastrukur di KEK Morotai seperti itu jelas akan menyulitkan bagi investor yang berminat masuk menanamkan modal, padahal salah satu tujuan dari sebuah daerah dikembangkan menjadi KEK adalah untuk menarik masuknya investor menanamkan modal dalam KEK itu.
Menyinggung adanya prokontra terkait rencana investor dari Jepang untuk menanamkan modal di Morotai, Irfan Umasugi mengatakan untuk membangun Morotai, khususnya dalam hal mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu, tentu sangat membutuhkan keterlibatan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Tetapi investor yang masuk menanamkan modal di Morotai harus memiliki komitmen untuk memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu, artinya disatu sisi investor mendapat keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam di Morotai dan sisi lain daerah dan masyarakat juga menikmati manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan investor itu.
"Tetapi keberadaan investor hanya mengejar keuntungan mereka semata dan masyarakat setempat hanya dijadikan penonton dan tidak menikmati hasil apapun dan justru seperti terjajah di daerahnya sendiri maka investor seperti itu harus ditolak," katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017