Saumlaki, 18/2 (Antara Maluku) - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Bitsael S. Temmar meminta masyarakat di daerah itu untuk tidak terprovokasi isu-isu negatif terkait pelaksanaan pilkada serentak 15 Februari lalu.
"Bupati terpilih itu baru dianggap final ketika KPUD ketuk palu. Tugas kami adalah mengawal pilkada ini sampai prosesnya selesai, jadi masyarakat jangan percaya kepada isu-isu negatif yang beredar saat ini," katanya dalam jumpa pers di Saumlaki, Sabtu.
Bitsael, didampingi Sekretaris Daerah MTB Pieterson Rangkoratat dan sejumlah kepala dinas dan badan, mengklarifikasi tudingan tidak netralnya ASN dalam pilkada, maupun tudingan lain yang dinilai dapat mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban di daerah itu.
"Kita harus malu terhadap rakyat kecil dengan informasi yang menyesatkan. Saya berharap PNS dan kaum terpelajar di negeri ini jangan suka pada pemberitaan bohong bahwa bupati sudah ditangkap, ketua KPUD mengaku bupatilah aktor intelektual di balik kisruh DPT dan segala macam itu. Saya kira itu tidak benar," tandasnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak pernah membuat kebijakan untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu, karena pilihan adalah hak pribadi setiap orang.
"Informasi seperti itu jelas fitnah," katanya.
Bupati Bitsael lebih jauh meminta agar laporan keterlibatan ASN dalam politik praktis diinventarisasi dan segera diproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
"Saya dapat informasi, di tingkat kecamatan seorang pejabat sudah dilaporkan ke Panwas. Saya kira yang bersangkutan harus dipanggil dan, kalau perlu, diperiksa secara terbuka supaya menjadi jelas," katanya.
Menyinggung soal keamanan, bupati mengakui telah terjadi instabilitas pascapemungutan suara, dan diduga kuat ada orang-orang tertentu yang sengaja ingin membuat keamanan di daerah ini terganggu.
Dia mencontohkan persoalan pada salah satu TPS di desa Olilit yang berujung pada demonstrasi besar-besaran dengan mengerahkan massa dari sejumlah desa, padahal tidak ada persoalan di TPS tersebut.
"Mereka memobilisasi masyarakat untuk mempersoalkan salah satu TPS yang nyatanya tidak bermasalah. Ini artinya ada yang sengaja ingin menciptakan instabilitas di negeri ini," katanya.
"Karena itu, saya berharap masyarakat MTB tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan yang dapat menimbulkan kekacauan. Masyarakat juga harus dapat mengakui siapapun pemimpin yang terpilih, setelah proses penghitungan suara selesai di KPUD," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Bupati terpilih itu baru dianggap final ketika KPUD ketuk palu. Tugas kami adalah mengawal pilkada ini sampai prosesnya selesai, jadi masyarakat jangan percaya kepada isu-isu negatif yang beredar saat ini," katanya dalam jumpa pers di Saumlaki, Sabtu.
Bitsael, didampingi Sekretaris Daerah MTB Pieterson Rangkoratat dan sejumlah kepala dinas dan badan, mengklarifikasi tudingan tidak netralnya ASN dalam pilkada, maupun tudingan lain yang dinilai dapat mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban di daerah itu.
"Kita harus malu terhadap rakyat kecil dengan informasi yang menyesatkan. Saya berharap PNS dan kaum terpelajar di negeri ini jangan suka pada pemberitaan bohong bahwa bupati sudah ditangkap, ketua KPUD mengaku bupatilah aktor intelektual di balik kisruh DPT dan segala macam itu. Saya kira itu tidak benar," tandasnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak pernah membuat kebijakan untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu, karena pilihan adalah hak pribadi setiap orang.
"Informasi seperti itu jelas fitnah," katanya.
Bupati Bitsael lebih jauh meminta agar laporan keterlibatan ASN dalam politik praktis diinventarisasi dan segera diproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
"Saya dapat informasi, di tingkat kecamatan seorang pejabat sudah dilaporkan ke Panwas. Saya kira yang bersangkutan harus dipanggil dan, kalau perlu, diperiksa secara terbuka supaya menjadi jelas," katanya.
Menyinggung soal keamanan, bupati mengakui telah terjadi instabilitas pascapemungutan suara, dan diduga kuat ada orang-orang tertentu yang sengaja ingin membuat keamanan di daerah ini terganggu.
Dia mencontohkan persoalan pada salah satu TPS di desa Olilit yang berujung pada demonstrasi besar-besaran dengan mengerahkan massa dari sejumlah desa, padahal tidak ada persoalan di TPS tersebut.
"Mereka memobilisasi masyarakat untuk mempersoalkan salah satu TPS yang nyatanya tidak bermasalah. Ini artinya ada yang sengaja ingin menciptakan instabilitas di negeri ini," katanya.
"Karena itu, saya berharap masyarakat MTB tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan yang dapat menimbulkan kekacauan. Masyarakat juga harus dapat mengakui siapapun pemimpin yang terpilih, setelah proses penghitungan suara selesai di KPUD," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017