Ambon, 21/2 (Antara Maluku) - Presiden, Joko Widodo menyetujui 11 program strategis yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan pembangunan Maluku dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumer daya alam (SDA) bernilai ekonomis.
Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Selasa, mengatakan, persetujuan Kepala Negara disampaikan saat Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Maluku di Istana Negara, Jakarta pada 21 Februari 2017.
"Jadi Presiden Jokowi menyetujui 11 program tersebut setelah mendengar pemaparan yang disampaikan Gubernur Maluku, Said Assagaff didampingi Sekda, Hamin Bin Thahir dan Kepala Bappeda, Anthonius Sihaloho," ujarnya.
Bobby menyatakan, enam dari 11 program sudah dibahas di tingkat Kementerian dan siap direalisasikan pada tahun anggaran 2017.
Keenam program tersebut adalah pengembangan Trans Seram oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan PR), pengembangan Dok Wayame (Kementerian Badan Usaha Milik Negara - BUMN) serta pelabuhan ekspor di perbatasan desa Waai dan Tulehu, kecamatan Salahutu, pulau Ambon.
Pelabuhan ekspor tersebut ditangani Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP juga menyetujui pembangunan sektor kelautan dan perikanan Maluku dengan potensi ikan 1,63 jta ton/tahun, termasuk sumber daya hayat laut lainnya.
Selain itu, pembangunan bendungan Waeapo di pulau Buru oleh Kementerian PU dan PR serta pembangunan bandara Banda ditangani Kementerian Perhubungan.
Lima program lainnya yang dibahas saat Ratas yang dihadiri Wapres, Jusuf Kalla itu pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dengan pembangunan fisik telah disetujui Kementerian Kesehatan pada 2018.
Begitu pula, program Sekolah Tinggi Pelayaran di Negeri Waraka, kecamatan Teluk Elpaputih, kabupaten Maluku Tengah disetujui Kementerian Perhubungan.
Pembangunan Institut Teknologi Ambon (ITA) yang ditangani Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).
"Kementerian Dikti menyetujui dengan pengkajian selama dua tahun dan sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon," kata Bobby.
Khusus untuk sektor perekonomian Kementerian Perdagangan telah menyetujui pembangunan pasar terapung di kawasan Mardika.
"Tidak kalah strategisnya adalah program pembangunan jalan layang (fly over) di jalan Jenderal Sudirman, desa Batumerah hingga kawasan Mardika, kecamatan Sirimau, kota Ambon yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian PU dan PR," tandas Bobby.
Ratas dengan Presiden Jokowi itu menindaklanjuti pembahasan Pemprov Maluku di Sekretaris Kabinet (Seskab) di Jakarta pada 17 Februari 2017
"11 program strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Maluku itu merupakan bagian dari janji Presiden Jokowi setelah menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon pada 8 - 9 Februari 2017," tegas Bobby Palapia.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Selasa, mengatakan, persetujuan Kepala Negara disampaikan saat Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Maluku di Istana Negara, Jakarta pada 21 Februari 2017.
"Jadi Presiden Jokowi menyetujui 11 program tersebut setelah mendengar pemaparan yang disampaikan Gubernur Maluku, Said Assagaff didampingi Sekda, Hamin Bin Thahir dan Kepala Bappeda, Anthonius Sihaloho," ujarnya.
Bobby menyatakan, enam dari 11 program sudah dibahas di tingkat Kementerian dan siap direalisasikan pada tahun anggaran 2017.
Keenam program tersebut adalah pengembangan Trans Seram oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan PR), pengembangan Dok Wayame (Kementerian Badan Usaha Milik Negara - BUMN) serta pelabuhan ekspor di perbatasan desa Waai dan Tulehu, kecamatan Salahutu, pulau Ambon.
Pelabuhan ekspor tersebut ditangani Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP juga menyetujui pembangunan sektor kelautan dan perikanan Maluku dengan potensi ikan 1,63 jta ton/tahun, termasuk sumber daya hayat laut lainnya.
Selain itu, pembangunan bendungan Waeapo di pulau Buru oleh Kementerian PU dan PR serta pembangunan bandara Banda ditangani Kementerian Perhubungan.
Lima program lainnya yang dibahas saat Ratas yang dihadiri Wapres, Jusuf Kalla itu pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dengan pembangunan fisik telah disetujui Kementerian Kesehatan pada 2018.
Begitu pula, program Sekolah Tinggi Pelayaran di Negeri Waraka, kecamatan Teluk Elpaputih, kabupaten Maluku Tengah disetujui Kementerian Perhubungan.
Pembangunan Institut Teknologi Ambon (ITA) yang ditangani Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).
"Kementerian Dikti menyetujui dengan pengkajian selama dua tahun dan sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon," kata Bobby.
Khusus untuk sektor perekonomian Kementerian Perdagangan telah menyetujui pembangunan pasar terapung di kawasan Mardika.
"Tidak kalah strategisnya adalah program pembangunan jalan layang (fly over) di jalan Jenderal Sudirman, desa Batumerah hingga kawasan Mardika, kecamatan Sirimau, kota Ambon yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian PU dan PR," tandas Bobby.
Ratas dengan Presiden Jokowi itu menindaklanjuti pembahasan Pemprov Maluku di Sekretaris Kabinet (Seskab) di Jakarta pada 17 Februari 2017
"11 program strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Maluku itu merupakan bagian dari janji Presiden Jokowi setelah menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon pada 8 - 9 Februari 2017," tegas Bobby Palapia.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017