Ambon, 4/4 (Antara Maluku) - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, partai politik yang dipimpinnya mendukung pembentukan Daerah Otonom Baru (OTB) Provinsi Maluku Tenggara Raya.
"Saya `kan mengkaji aspirasi dari masyarakat melalui fungsionaris maupun simpatisan PKB sehingga mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya yang dimekarkan dari Maluku," katanya dikonfirmasi di Ambon, Selasa.
Muhaimin yang berada di Ambon dalam rangka menghadiri Muswil DPW PKB Maluku pada 5- 6 April 2017 itu memandang perlu memantapkan perjuangan Provinsi Maluku Tenggara Raya dengan memanfaatkan agenda parpol ini.
DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).
"Perjuangan itu membutuhkan berbagai aspek, makanya perlu dimantapkan saat Muswil IV sehingga saat DPP PKB menyuarakan di tingkat pusat telah memenuhi persyaratan pembentukan satu DOB," ujarnya.
Dia mengemukakan, kader PKB baik di anggota kabinet maupun DPR RI akan diarahkan untuk memperjuangkan DOB tersebut.
"PKB saatnya tampil sebagai pembela rakyat, makanya perjuangan DOB itu aspirasi warga yang harus disikapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai komponen bangsa di masing - masing pengabdiannya," kata Muhaimin.
Ketua DPW PKB Maluku Basri Damis menyatakan telah melakukan kajian secara komprehensif soal DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya sehingga menjadi program prioritas yang nantinya disampaikan kepada DPP untuk turut memperjuangkannya di pusat.
DPW PKB Maluku memperjuangkan pembentukan provinsi baru karena ada disparitas pembangunan, terutama minimnya infrastruktur, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan listrik masih sangat minim serta wilayah perbatasan yang membutuhkan penanganan khusus.
Kelima kabupaten/kota tersebut secara geografis berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.
Apalagi lima kabupaten/kota itu adalah pintu gerbang RI karena merupakan jalur pelayaran internasional (ALKI III) yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.
"Semakin strategis lagi karena berhubungan dengan aset vital negara, yakni Blok Masela dengan 14 titik bloks gas yang belum dieksplorasi sehingga tentunya bakal menjadi incaran investor," ujar Basri.
Dia mengakui, memperjuangkan DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya ini merupakan salah satu dari program mengantisipasi kemungkinan kasus "celah Timor" merambah ke daerah ini akibat perebutan kepemilikan yang sempat menimbukan ketegangan dengan Australia karena lokasinya berada di garis batas kedua negara.
"Belajar dari kasus `celah Timor`, maka posisi Blok Masela dan 14 titik potensial gas lainnya yang berdekatan dengan garis batas Australia itu harus diantisipasi sejak dini dengan memperpendek rentang kendali maupun mekanisme pengawasan yang terlalu jauh," tegas Basri Damis.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya `kan mengkaji aspirasi dari masyarakat melalui fungsionaris maupun simpatisan PKB sehingga mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya yang dimekarkan dari Maluku," katanya dikonfirmasi di Ambon, Selasa.
Muhaimin yang berada di Ambon dalam rangka menghadiri Muswil DPW PKB Maluku pada 5- 6 April 2017 itu memandang perlu memantapkan perjuangan Provinsi Maluku Tenggara Raya dengan memanfaatkan agenda parpol ini.
DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).
"Perjuangan itu membutuhkan berbagai aspek, makanya perlu dimantapkan saat Muswil IV sehingga saat DPP PKB menyuarakan di tingkat pusat telah memenuhi persyaratan pembentukan satu DOB," ujarnya.
Dia mengemukakan, kader PKB baik di anggota kabinet maupun DPR RI akan diarahkan untuk memperjuangkan DOB tersebut.
"PKB saatnya tampil sebagai pembela rakyat, makanya perjuangan DOB itu aspirasi warga yang harus disikapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai komponen bangsa di masing - masing pengabdiannya," kata Muhaimin.
Ketua DPW PKB Maluku Basri Damis menyatakan telah melakukan kajian secara komprehensif soal DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya sehingga menjadi program prioritas yang nantinya disampaikan kepada DPP untuk turut memperjuangkannya di pusat.
DPW PKB Maluku memperjuangkan pembentukan provinsi baru karena ada disparitas pembangunan, terutama minimnya infrastruktur, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan listrik masih sangat minim serta wilayah perbatasan yang membutuhkan penanganan khusus.
Kelima kabupaten/kota tersebut secara geografis berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.
Apalagi lima kabupaten/kota itu adalah pintu gerbang RI karena merupakan jalur pelayaran internasional (ALKI III) yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.
"Semakin strategis lagi karena berhubungan dengan aset vital negara, yakni Blok Masela dengan 14 titik bloks gas yang belum dieksplorasi sehingga tentunya bakal menjadi incaran investor," ujar Basri.
Dia mengakui, memperjuangkan DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya ini merupakan salah satu dari program mengantisipasi kemungkinan kasus "celah Timor" merambah ke daerah ini akibat perebutan kepemilikan yang sempat menimbukan ketegangan dengan Australia karena lokasinya berada di garis batas kedua negara.
"Belajar dari kasus `celah Timor`, maka posisi Blok Masela dan 14 titik potensial gas lainnya yang berdekatan dengan garis batas Australia itu harus diantisipasi sejak dini dengan memperpendek rentang kendali maupun mekanisme pengawasan yang terlalu jauh," tegas Basri Damis.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017