Ambon, 8/7 (Antara Maluku) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku siap membahas tahapan Pilkada setempat yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018.
Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, dikonfirmasi, Sabtu, mengatakan, pembahasan tahapan Pilkada dijadwalkan di Ambon pada pekan ketiga Juli 2017.
"Kami ada mekanisme internal yang harus ditaati maupun dijunjung tinggi," ujarnya.
Menurut dia, masih ada tenggat waktu relatif panjang untuk menjaring bakal calon (Balon) Gubernur dan Wagub Maluku periode 2018-2023.
Ia juga menyatakan DPP PKB menghormati umat Islam yang baru merayakan Idul Fitri 1438 Hijriah.
Pentahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur - Wagub Maluku telah diputuskan KPU RI dimulai pada 1 Januari 2018.
Basri mengaku sudah memiliki petunjuk teknis (Juknis) tentang pelaksanaan Pilkada Maluku 2018, dan waktu menjelang tahapan Pilkada itu dimanfaatkan untuk konsolidasi internal PKB, baik tingkat provinsi maupun 11 kabupaten/kota.
"Kami perlu membenahi kepengurusan, mengintensifkan konsolidasi internal maupun infrastruktur partai serta lembaga pemenangan Pemilu di setiap kabupaten/kota untuk kebutuhan Pilkada Maluku 2018, Pileg dan Pilpres 2019," ujarnya.
Dia mengemukakan, PKB Maluku dalam penjaringan Balon Gubernur dan Wagub akan transparan sesuai mekanisme partai.
"Kami memberikan kesempatan, baik kepada kader PKB maupun bukan untuk nantinya mengikuti mekanisme sesuai arahan DPP," katanya.
Disinggung koalisasi untuk mengusung kandidat Gubernur dan Wagub, dia menjelaskan PKB pastinya menjalin komunikasi dengan partai politik (Parpol) lainnya untuk memenuhi persyaratan sembilan dari 45 legislator Maluku.
"PKB berdasarkan hasil Pileg 2014 menempatkan tiga kader di DPRD Maluku sehingga harus berkoalisasi dengan Parpol lainnya," tegas Basri.
Catatan Antara, berdasarkan perolehan suara Pileg 2014, PDI Perjuagan menempatkan tujuh kader di DPRD Maluku, selanjutnya Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS masing-masing enam kursi.
Partai Gerindra menempatkan lima kursi, Partai NasDem dan Partai Hanura masing - masing empat kursi, PKB tiga kursi , PKPI dua kursi serta PAN dan PPP masing-masing satu kursi.
Nama - nama kandidat Gubernur maupun Wagub Maluku yang mengikuti Pilkada 2018 antara lain, petahana Gubernur, Said Assagaff, Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail, Inspektur IV Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) Kejagung RI, Herman A. Koedoeboen, SH., M.Si dan
Dirjen Pembangunan Kawasan Pendesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Johozua Max Yoltuwu.
Selain itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan periode 2015 - 2020, Komaruddin Watubun, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Mozes Rudy Timisela, Kadis Ketahanan Pangan Maluku, Zidik Sangadji, mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath, Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa dan Bupati Maluku Bara Daya (MBD), Barnabas Orno.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, dikonfirmasi, Sabtu, mengatakan, pembahasan tahapan Pilkada dijadwalkan di Ambon pada pekan ketiga Juli 2017.
"Kami ada mekanisme internal yang harus ditaati maupun dijunjung tinggi," ujarnya.
Menurut dia, masih ada tenggat waktu relatif panjang untuk menjaring bakal calon (Balon) Gubernur dan Wagub Maluku periode 2018-2023.
Ia juga menyatakan DPP PKB menghormati umat Islam yang baru merayakan Idul Fitri 1438 Hijriah.
Pentahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur - Wagub Maluku telah diputuskan KPU RI dimulai pada 1 Januari 2018.
Basri mengaku sudah memiliki petunjuk teknis (Juknis) tentang pelaksanaan Pilkada Maluku 2018, dan waktu menjelang tahapan Pilkada itu dimanfaatkan untuk konsolidasi internal PKB, baik tingkat provinsi maupun 11 kabupaten/kota.
"Kami perlu membenahi kepengurusan, mengintensifkan konsolidasi internal maupun infrastruktur partai serta lembaga pemenangan Pemilu di setiap kabupaten/kota untuk kebutuhan Pilkada Maluku 2018, Pileg dan Pilpres 2019," ujarnya.
Dia mengemukakan, PKB Maluku dalam penjaringan Balon Gubernur dan Wagub akan transparan sesuai mekanisme partai.
"Kami memberikan kesempatan, baik kepada kader PKB maupun bukan untuk nantinya mengikuti mekanisme sesuai arahan DPP," katanya.
Disinggung koalisasi untuk mengusung kandidat Gubernur dan Wagub, dia menjelaskan PKB pastinya menjalin komunikasi dengan partai politik (Parpol) lainnya untuk memenuhi persyaratan sembilan dari 45 legislator Maluku.
"PKB berdasarkan hasil Pileg 2014 menempatkan tiga kader di DPRD Maluku sehingga harus berkoalisasi dengan Parpol lainnya," tegas Basri.
Catatan Antara, berdasarkan perolehan suara Pileg 2014, PDI Perjuagan menempatkan tujuh kader di DPRD Maluku, selanjutnya Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS masing-masing enam kursi.
Partai Gerindra menempatkan lima kursi, Partai NasDem dan Partai Hanura masing - masing empat kursi, PKB tiga kursi , PKPI dua kursi serta PAN dan PPP masing-masing satu kursi.
Nama - nama kandidat Gubernur maupun Wagub Maluku yang mengikuti Pilkada 2018 antara lain, petahana Gubernur, Said Assagaff, Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail, Inspektur IV Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) Kejagung RI, Herman A. Koedoeboen, SH., M.Si dan
Dirjen Pembangunan Kawasan Pendesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Johozua Max Yoltuwu.
Selain itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan periode 2015 - 2020, Komaruddin Watubun, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Mozes Rudy Timisela, Kadis Ketahanan Pangan Maluku, Zidik Sangadji, mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath, Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa dan Bupati Maluku Bara Daya (MBD), Barnabas Orno.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017