Ambon, 25/7 (Antara Maluku) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Maluku, Bambang Hermanto mengatakan, sektor keuangan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dituntut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengakomodir investasi yang potensial guna mengerakkan sektor riil, termasuk keuangan syariah.
"Momentum pertumbuhan keuangan syariah perlu dipertahankan dengan berbagai upaya edukasi masyarakat," kata Bambang dalam Workshop Perbankan Syariah untuk Guru dan Tenaga Pengajar, di Ambon, Selasa.
Workshop dihadiri Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perijinan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah dan Kabid Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dominggus Patty.
"Edukasi itu bisa melalui pengenalan keuangan syariah sejak dini di dunia pendidikan, termasuk sosialisasi melalui workshop yang digelar saat ini," ujar Bambang.
Menurut dia, industri keuangan Syariah lebih dari dua dekade telah mengalami perkembangan cukup baik di Indonesia.
Telah banyak pencapaian yang dapat dilihat dari keberagaman produk, kelengkapan kerangka hukum, dan makin banyaknya pelaku usaha di bidang itu.
Namun, fakta menunjukkan pangsa pasar keuangan syariah relatif masih bergerak dalam kisaran 5 persen.
Karena itu, lanjutnya, OJK sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memiliki andil untuk memberikan edukasi.
Bambang mengemukakan, kehadiran guru dan tenaga pengajar dalam kegiatan workshop perbankan syariah ini sangat strategis.
"Karena para guru kelak dapat memberikan gambaran mengenai keuangan dan perbankan syariah secara komprehensif, baik secara teori maupun praktek, kepada siswa maupun masyarakat umum," katanya.
Bambang mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada 2016, Indeks Literasi Keuangan Syariah di Provinsi Maluku sebesar 2,91 persen dan berada di peringkat 29 dari 34 provinsi di Indonesia.
"Kondisi itu berbanding lurus dengan Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang hanya sebesar 3,27 persen dan berada di peringkat 30. Ini artinya tingkat pemahaman dan pemanfaatan produk jasa keuangan syariah di Maluku masih tertgolong rendah," katanya.
Di Maluku pada 2017 ada pertambahan satu kantor cabang bank syariah sehingga menjadi tiga bank, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Panin Dubai Syariah (PDS) yang seluruhnya berlokasi di Kota Ambon.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Momentum pertumbuhan keuangan syariah perlu dipertahankan dengan berbagai upaya edukasi masyarakat," kata Bambang dalam Workshop Perbankan Syariah untuk Guru dan Tenaga Pengajar, di Ambon, Selasa.
Workshop dihadiri Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perijinan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah dan Kabid Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dominggus Patty.
"Edukasi itu bisa melalui pengenalan keuangan syariah sejak dini di dunia pendidikan, termasuk sosialisasi melalui workshop yang digelar saat ini," ujar Bambang.
Menurut dia, industri keuangan Syariah lebih dari dua dekade telah mengalami perkembangan cukup baik di Indonesia.
Telah banyak pencapaian yang dapat dilihat dari keberagaman produk, kelengkapan kerangka hukum, dan makin banyaknya pelaku usaha di bidang itu.
Namun, fakta menunjukkan pangsa pasar keuangan syariah relatif masih bergerak dalam kisaran 5 persen.
Karena itu, lanjutnya, OJK sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memiliki andil untuk memberikan edukasi.
Bambang mengemukakan, kehadiran guru dan tenaga pengajar dalam kegiatan workshop perbankan syariah ini sangat strategis.
"Karena para guru kelak dapat memberikan gambaran mengenai keuangan dan perbankan syariah secara komprehensif, baik secara teori maupun praktek, kepada siswa maupun masyarakat umum," katanya.
Bambang mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada 2016, Indeks Literasi Keuangan Syariah di Provinsi Maluku sebesar 2,91 persen dan berada di peringkat 29 dari 34 provinsi di Indonesia.
"Kondisi itu berbanding lurus dengan Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang hanya sebesar 3,27 persen dan berada di peringkat 30. Ini artinya tingkat pemahaman dan pemanfaatan produk jasa keuangan syariah di Maluku masih tertgolong rendah," katanya.
Di Maluku pada 2017 ada pertambahan satu kantor cabang bank syariah sehingga menjadi tiga bank, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Panin Dubai Syariah (PDS) yang seluruhnya berlokasi di Kota Ambon.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017