Ambon, 25/7 (Antara Maluku) - Dinas Perhubungan Kota Ambon akan melakukan kajian operasional transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan (daring)/online di ibu kota Provinsi Maluku.
"Sampai saat ini di Ambon belum menerapkan transportasi online, tetapi jika pada waktunya seiring perkembangan harus ada penerapan maka kami akan melakukan kajian terlebih dahulu, sehingga operasionalnya tidak terkendala," kata Kepala Dinas Perhubungan setempat Pieter Saimima, di Ambon, Selasa.
Menurut dia, saat ini belum ada aturan yang membolehkan transportasi daring, seperti gojek, grab atau uber beroperasi, selain itu belum ada juga pengusaha transportasi daring yang mendatangi pemerintah setempat.
"Transportasi konvensional masih beroperasi, baik itu ojek, angkot maupun mobil sewaan masih beroperasi, kami berupaya jika pada waktunya transportasi berbasis aplikasi diterapkan tidak terjadi penolakan, tetapi semua berjalan sesuai aturan," katanya lagi.
Pieter mengatakan, Kementerian Perhubungan secara resmi mengeluarkan aturan untuk layanan transportasi berbasis aplikasi.
Aturan tersebut dirangkum dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
"Penerapan permen itu, taksi online wajib mendaftarkan diri dan nama dalam STNK harus berbadan hukum atau sesuai UU No. 22 Tahun 2009, pasal 139 ayat 4," ujarnya pula.
Keberadaan jasa transportasi, katanya, diyakini akan berkembang pesat mengikuti zaman sehingga sebelum jasa transportasi daring beroperasi alangkah baiknya dilakukan kajian terkait biaya operasional, kuota, lokasi dan tarif sehingga dapat dicarikan regulasinya.
Dalam menentukan tarif taksi online atau angkutan sewa khusus, pemerintah pusat mendapatkan usulan dari berbagai pihak mulai dari kepala daerah, Badan Pengelola Transportasi hingga operator taksi.
Besaran tarif taksi daring sangat rasional karena telah mempertimbangkan berbagai komponen seperti besaran investasi dan biaya operasional (opex) taksi daring.
"Opex itu terdiri dari biaya onderdil kendaraan, bensin, ban, tenaga sopir, seluruhnya harus dibicarakan," ujar Pieter lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Sampai saat ini di Ambon belum menerapkan transportasi online, tetapi jika pada waktunya seiring perkembangan harus ada penerapan maka kami akan melakukan kajian terlebih dahulu, sehingga operasionalnya tidak terkendala," kata Kepala Dinas Perhubungan setempat Pieter Saimima, di Ambon, Selasa.
Menurut dia, saat ini belum ada aturan yang membolehkan transportasi daring, seperti gojek, grab atau uber beroperasi, selain itu belum ada juga pengusaha transportasi daring yang mendatangi pemerintah setempat.
"Transportasi konvensional masih beroperasi, baik itu ojek, angkot maupun mobil sewaan masih beroperasi, kami berupaya jika pada waktunya transportasi berbasis aplikasi diterapkan tidak terjadi penolakan, tetapi semua berjalan sesuai aturan," katanya lagi.
Pieter mengatakan, Kementerian Perhubungan secara resmi mengeluarkan aturan untuk layanan transportasi berbasis aplikasi.
Aturan tersebut dirangkum dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
"Penerapan permen itu, taksi online wajib mendaftarkan diri dan nama dalam STNK harus berbadan hukum atau sesuai UU No. 22 Tahun 2009, pasal 139 ayat 4," ujarnya pula.
Keberadaan jasa transportasi, katanya, diyakini akan berkembang pesat mengikuti zaman sehingga sebelum jasa transportasi daring beroperasi alangkah baiknya dilakukan kajian terkait biaya operasional, kuota, lokasi dan tarif sehingga dapat dicarikan regulasinya.
Dalam menentukan tarif taksi online atau angkutan sewa khusus, pemerintah pusat mendapatkan usulan dari berbagai pihak mulai dari kepala daerah, Badan Pengelola Transportasi hingga operator taksi.
Besaran tarif taksi daring sangat rasional karena telah mempertimbangkan berbagai komponen seperti besaran investasi dan biaya operasional (opex) taksi daring.
"Opex itu terdiri dari biaya onderdil kendaraan, bensin, ban, tenaga sopir, seluruhnya harus dibicarakan," ujar Pieter lagi.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017