Ambon, 9/8 (Antara Maluku) - Tugas Polri sebagai pengayom perlu lebih meningkatkan peran pembinaan masyarakat (Binmas), agar penyakit sosial termasuk korupsi yang menonjol di Maluku bisa berkurang, kata seorang pejabat negara.
"Penyakit masyarakat tidak akan menjadi konkrit kalau polisi berada di tengah warga dan kapolda berkomitmen untuk lebih mengaktifkan peran Binmas," kata Ketua Tim Komisi III DPR-RI, Desmond J. Mahesa, dalam pertemuan dengan Kapolda Maluku, Komjen Pol Deden Juhara dan jajarannya di Ambon, Selasa.
Ia menyatakan, Polri bukan saja melakukan tugas penangkapan dan penghukuman, tetapi pengayom masyarakat, sehingga ke depan format sipil polisi itu harus ditingkatkan.
Kapolda sepakat dengan komisi III untuk lebih mendahulukan pembinaan dan pencegahan dari melakukan tindakan yang kira-kira berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat.
Komisi juga berharap kapolda lebih tegas dalam penegakan hukum yang lebih baik agar ada efek jera dan posisi polisi di tengan masyarakat itu jadi lebih baik.
Sebab persoalan yang lebih dominan adalah penyakit masyarakat sehingga dengan adanya peran kapolda dan bimas dalam berkoordinasi dengan mitra untuk melihat kondisi riil penyakit masyarakat termasuk korupsi.
"Kami juga menuntut adanya suatu langkah lebih konkrit dalam rangka upaya perspektif bahwa hari ini jangan hanya terkesan polisi melakukan penangkapan, tetapi harus dibarengi pembinaan," tandas Desmon Mahesa.
Dalam pertemuan komisi dengan Kapolda dan jajarannya, dibuka peta tentang Maluku yang sangat luas dan banyak daerah perbatasan dengan Timor Leste dan Australi serta berbagai persoalan yang terjadi, sehingga muncul beberapa hal yang harus dirasionalkan.
Misalnya wilayah geografis yang terdiri dari kepulauan, dengan personel yang ada, serta fasilitas kapal yang terbatas dibahas komisi dengan kapolda sehingga diputuskan bahwa ke depan komisi III harus berkomitmen memaksimalkan peran polda dengan membantu anggaran.
"Jadi untuk penamahan sarana transportasi laut, kita sudah bicarakan tergantng realisasi anggaran pemerintah, karena sekarang juga terjadi kekurangan dana jadi kita sama-sama rasionalisasi," katanya.
Komisi III juga akan membicarakan persoalan ini dengan Kapolri dan Kakor Polair apakah Polda Maluku masuk prioritas mendapatkan jatah kapal yang sedang disiapkan Polri atau tidak,
Kalau personelnya dipaksakan cukup tapi sebenarnya belum maksimal, dengan tingkat kerawanan yang bisa ditoleransi.
Menurut dia, sebagai sebuah persyaratan struktur memang sudah cukup dan polsek-polsek harus ditambah tetapi tingkat kerawanan tentunya ini bagian yang dibahas karena ini berdampak pada masalah angaran dan kelengkapan personel.
Tetapi dengan kasus-kasus penyakit masyarakat yang ada masih bisa ditoleransi oleh polisi yang ada untuk menanganinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Penyakit masyarakat tidak akan menjadi konkrit kalau polisi berada di tengah warga dan kapolda berkomitmen untuk lebih mengaktifkan peran Binmas," kata Ketua Tim Komisi III DPR-RI, Desmond J. Mahesa, dalam pertemuan dengan Kapolda Maluku, Komjen Pol Deden Juhara dan jajarannya di Ambon, Selasa.
Ia menyatakan, Polri bukan saja melakukan tugas penangkapan dan penghukuman, tetapi pengayom masyarakat, sehingga ke depan format sipil polisi itu harus ditingkatkan.
Kapolda sepakat dengan komisi III untuk lebih mendahulukan pembinaan dan pencegahan dari melakukan tindakan yang kira-kira berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat.
Komisi juga berharap kapolda lebih tegas dalam penegakan hukum yang lebih baik agar ada efek jera dan posisi polisi di tengan masyarakat itu jadi lebih baik.
Sebab persoalan yang lebih dominan adalah penyakit masyarakat sehingga dengan adanya peran kapolda dan bimas dalam berkoordinasi dengan mitra untuk melihat kondisi riil penyakit masyarakat termasuk korupsi.
"Kami juga menuntut adanya suatu langkah lebih konkrit dalam rangka upaya perspektif bahwa hari ini jangan hanya terkesan polisi melakukan penangkapan, tetapi harus dibarengi pembinaan," tandas Desmon Mahesa.
Dalam pertemuan komisi dengan Kapolda dan jajarannya, dibuka peta tentang Maluku yang sangat luas dan banyak daerah perbatasan dengan Timor Leste dan Australi serta berbagai persoalan yang terjadi, sehingga muncul beberapa hal yang harus dirasionalkan.
Misalnya wilayah geografis yang terdiri dari kepulauan, dengan personel yang ada, serta fasilitas kapal yang terbatas dibahas komisi dengan kapolda sehingga diputuskan bahwa ke depan komisi III harus berkomitmen memaksimalkan peran polda dengan membantu anggaran.
"Jadi untuk penamahan sarana transportasi laut, kita sudah bicarakan tergantng realisasi anggaran pemerintah, karena sekarang juga terjadi kekurangan dana jadi kita sama-sama rasionalisasi," katanya.
Komisi III juga akan membicarakan persoalan ini dengan Kapolri dan Kakor Polair apakah Polda Maluku masuk prioritas mendapatkan jatah kapal yang sedang disiapkan Polri atau tidak,
Kalau personelnya dipaksakan cukup tapi sebenarnya belum maksimal, dengan tingkat kerawanan yang bisa ditoleransi.
Menurut dia, sebagai sebuah persyaratan struktur memang sudah cukup dan polsek-polsek harus ditambah tetapi tingkat kerawanan tentunya ini bagian yang dibahas karena ini berdampak pada masalah angaran dan kelengkapan personel.
Tetapi dengan kasus-kasus penyakit masyarakat yang ada masih bisa ditoleransi oleh polisi yang ada untuk menanganinya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017