Ternate, 23/8 (Antara Maluku) - Anggota DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Muhdar Bailusy menyoroti rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir kendaraan bermotor pada 2017 yang sampai Agustus baru mencapai Rp400 juta lebih dari target Rp3,5 miliar.
"Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di Ternate terus meningkat, begitu pula lokasi parkir semakin banyak, jadi sangat tidak logis kalau realisasi penerimaan retribusi parkir sangat rendah," kata anggota Komisi II DPRD Kota itu di Ternate, Rabu.
Kalau alasan rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir itu keterbatasan petugas pemungut di Dinas Perhubungan, juga tidak masuk akal karena sesuai data yang ada, Dinas Perhubungan Ternate merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki pegawai paling banyak, termasuk pegawai tidak tetap (PTT).
Menurut Muhdar, rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir tersebut lebih disebabkan tidak maksimalnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pemungutan retribusi karena pada penerimaan retribusi lainnya yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan juga kondisinya sama.
Realisasi retribusi terminal misalnya, dari target Rp1 miliar lebih hingga Agustus 2017 baru mencapai Rp100 juta lebih, begitu pula retribusi pengujian kendaraan dari target Rp300 juta lebih baru trealisasi Rp20 juta lebih.
Oleh karena itu, Muhdar Bailusy meminta Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahaman untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Ternate Thamrin Alwi, serta dinas lain yang juga tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan.
Pemkot Ternate pada APBD 2017 menargetkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp88 miliar lebih, yang sebagian diharapkan dari pos penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Sebelumnya kalangan pegiat antikorupsi di Ternate menyarankan Pemkot Ternate untuk menerapkan kartu parkir elektronik untuk memaksimalkan penerimaan retribusi parkir sekaligus mencegah kebocoran retribus parkir kalau menggunakan cara konvesional seperti yang diterapkan saat ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di Ternate terus meningkat, begitu pula lokasi parkir semakin banyak, jadi sangat tidak logis kalau realisasi penerimaan retribusi parkir sangat rendah," kata anggota Komisi II DPRD Kota itu di Ternate, Rabu.
Kalau alasan rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir itu keterbatasan petugas pemungut di Dinas Perhubungan, juga tidak masuk akal karena sesuai data yang ada, Dinas Perhubungan Ternate merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki pegawai paling banyak, termasuk pegawai tidak tetap (PTT).
Menurut Muhdar, rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir tersebut lebih disebabkan tidak maksimalnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pemungutan retribusi karena pada penerimaan retribusi lainnya yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan juga kondisinya sama.
Realisasi retribusi terminal misalnya, dari target Rp1 miliar lebih hingga Agustus 2017 baru mencapai Rp100 juta lebih, begitu pula retribusi pengujian kendaraan dari target Rp300 juta lebih baru trealisasi Rp20 juta lebih.
Oleh karena itu, Muhdar Bailusy meminta Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahaman untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Ternate Thamrin Alwi, serta dinas lain yang juga tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan.
Pemkot Ternate pada APBD 2017 menargetkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp88 miliar lebih, yang sebagian diharapkan dari pos penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Sebelumnya kalangan pegiat antikorupsi di Ternate menyarankan Pemkot Ternate untuk menerapkan kartu parkir elektronik untuk memaksimalkan penerimaan retribusi parkir sekaligus mencegah kebocoran retribus parkir kalau menggunakan cara konvesional seperti yang diterapkan saat ini.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017