Ternate, 15/9 (Antara Maluku) - Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Maluku Utara meluncurkan layanan sistem pembayaran tanpa tunggu (si pembantu) dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mempermudah masyarakat membayar PBB di wilayah itu.
"Masyarakat selama ini menunggu surat tagihan PBB dari kelurahan baru membayar PBB, sehingga kalau mereka tidak menerima surat tagihan itu, tidak membayar PBB," kata Kepala BP2RD Kota Ternate Ahmad Yani Abdurrahman di Ternate, Jumat.
Tetapi adanya layanan "si pembantu", masyarakat bisa langsung membayar PBB ke kelurahan setempat setiap saat tanpa menunggu surat tagihan PBB dari kelurahan, sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat menunggak PBB dengan alasan tidak menerima surat tagihan PBB.
Ahmad Yani mengatakan layanan "si pembantu" tersebut sudah ada di seluruh kelurahan di Kota Ternate, oleh karena itu masyarakat diimbau untuk segera memenuhi kewajibannya membayar PBB sebelum akhir 2017, agar target penerimaan PBB bisa direalisasikan.
Dalam APBD 2017 Kota Ternate, target penerimaan PBB dan retribusi daerah sebesar Rp50 miliar atau mencapai 55 persen dari total target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp90 miliar.
Ahmad Yani mengimbau kepada seluruh aparat kelurahan di Kota Ternate untuk pro-aktif mensosialisasikan pelayanan "si pembantu" tersebut kepada masyarakat di wilayah masing - masing, misalnya dengan cara turun langsung ke setiap rumah warga atau memanfaatkan berbagai kegiatan di kelurahan.
Masyarakat yang membutuhkan pelayanan di kelurahan, misalnya mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) harus disyaratkan menunjukkan bukti telah membayar PBB, agar masyarakat lebih terdorong untuk membayar PBB dengan memanfaatkan layanan "si pembantu".
"Seluruh Organisasi Perangkap Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ternate, juga diharapkan lebih maksimalkan kinerjanya dalam upaya merealisasikan target penerimaan pajak dan retribusi daerah di masing - masing OPD, mengingat saat ini banyak OPD yang realisasi penerimaannya belum sesuai harapan," kata Ahmad Yani.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Masyarakat selama ini menunggu surat tagihan PBB dari kelurahan baru membayar PBB, sehingga kalau mereka tidak menerima surat tagihan itu, tidak membayar PBB," kata Kepala BP2RD Kota Ternate Ahmad Yani Abdurrahman di Ternate, Jumat.
Tetapi adanya layanan "si pembantu", masyarakat bisa langsung membayar PBB ke kelurahan setempat setiap saat tanpa menunggu surat tagihan PBB dari kelurahan, sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat menunggak PBB dengan alasan tidak menerima surat tagihan PBB.
Ahmad Yani mengatakan layanan "si pembantu" tersebut sudah ada di seluruh kelurahan di Kota Ternate, oleh karena itu masyarakat diimbau untuk segera memenuhi kewajibannya membayar PBB sebelum akhir 2017, agar target penerimaan PBB bisa direalisasikan.
Dalam APBD 2017 Kota Ternate, target penerimaan PBB dan retribusi daerah sebesar Rp50 miliar atau mencapai 55 persen dari total target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp90 miliar.
Ahmad Yani mengimbau kepada seluruh aparat kelurahan di Kota Ternate untuk pro-aktif mensosialisasikan pelayanan "si pembantu" tersebut kepada masyarakat di wilayah masing - masing, misalnya dengan cara turun langsung ke setiap rumah warga atau memanfaatkan berbagai kegiatan di kelurahan.
Masyarakat yang membutuhkan pelayanan di kelurahan, misalnya mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) harus disyaratkan menunjukkan bukti telah membayar PBB, agar masyarakat lebih terdorong untuk membayar PBB dengan memanfaatkan layanan "si pembantu".
"Seluruh Organisasi Perangkap Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ternate, juga diharapkan lebih maksimalkan kinerjanya dalam upaya merealisasikan target penerimaan pajak dan retribusi daerah di masing - masing OPD, mengingat saat ini banyak OPD yang realisasi penerimaannya belum sesuai harapan," kata Ahmad Yani.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017