Ternate, 19/10 (Antara Maluku) - Bawaslu Maluku Utara (Malut) mengeluhkan dana pengawasan pilkada sebesar Rp22 miliar masih ditahan Pemprov Malut, padahal berbagai tahapan mulai pembentukan Panwascam hingga operasionalnya sudah harus segera dilakukan.
"Molornya pencairan dana Bawaslu itu mempengaruhi tahapan pilkada Malut 2018, karena penyelenggara di tingkat kecamatan hingga kini belum diberikan gaji akibat belum adanya pencairan dana," kata Kepala Sekretariat Bawaslu Malut, Irwan M Saleh , dikonfirmasi, Kamis.
Dia mengatakan, dana yang dalokasikan untuk Bawaslu Malut dalam pilkada 2018 sebesar Rp77 miliar yang dibagi dalam dua tahap pencairan, dimana untuk tahap pertama Rp24 miliar, namun baru direalisasikan Rp2 miliar.
Namun demikian, hingga kini belum ada realisasi pencairan dana tahap pertama sebesar Rp22 miliar, karena belum ada respon dari Pemprov Malut.
Sementara itu, Wagub Malut, M Natsir Thaib ketika dikonfirmasi mengakui kaget terkait dengan sikap Bawaslu Malut akan melaporkan Pemerintah Provinsi Malut ke Menteri dalam Negeri atas anggaran penyelenggara yang hingga kini tak kunjung cair.
Lambatnya poencairan anggaran pimilihan gubernur ini, akan menjadi catatan tersendiri pada pengelalo anggaran dan dirinya akan memanggil Sekprov Muabdin Radjab untuk mempertanyakan kendalanya sehingga anggaran tersebut tak kunjung cair.
"Saya akan panggil Sekprov Muadin Rajab, karena anggaran Pilgub itu sudah menjadi prioritas dalam APBD 2017 tapi kenapa sampai saat ini anggaran penyelenggara Pilgup belum dicairkan," ujarnya.
Menurutnya anggaran penyelenggaran pilkada baik Bawaslu maupun KPU setempat karena dianggarankan dalam APBD induk 2017, sehingga pencairan anggaran harus disesuaikan dengan tahapan pilkada.
"Kalau anggaran belum cair bagimana tahan itu mau jalan, untuk itu saya akan panggil Sekda kendala dimana sehingga anggaran penyelenggara belum dicairkan," ujarnya.
Saat ditanyai terkait dengan sikap Bawaslu Malut akan melaporkan Pemprov ke Mandagri, wagub enggan menanggapi hal tersebut.
"Itu saya tidak mau tanggapi, saya akan perintahkan Sekprov untuk panggil Kapala BPKPAD Malut agar secepatnya anggaran Bawaslu dicairkan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Molornya pencairan dana Bawaslu itu mempengaruhi tahapan pilkada Malut 2018, karena penyelenggara di tingkat kecamatan hingga kini belum diberikan gaji akibat belum adanya pencairan dana," kata Kepala Sekretariat Bawaslu Malut, Irwan M Saleh , dikonfirmasi, Kamis.
Dia mengatakan, dana yang dalokasikan untuk Bawaslu Malut dalam pilkada 2018 sebesar Rp77 miliar yang dibagi dalam dua tahap pencairan, dimana untuk tahap pertama Rp24 miliar, namun baru direalisasikan Rp2 miliar.
Namun demikian, hingga kini belum ada realisasi pencairan dana tahap pertama sebesar Rp22 miliar, karena belum ada respon dari Pemprov Malut.
Sementara itu, Wagub Malut, M Natsir Thaib ketika dikonfirmasi mengakui kaget terkait dengan sikap Bawaslu Malut akan melaporkan Pemerintah Provinsi Malut ke Menteri dalam Negeri atas anggaran penyelenggara yang hingga kini tak kunjung cair.
Lambatnya poencairan anggaran pimilihan gubernur ini, akan menjadi catatan tersendiri pada pengelalo anggaran dan dirinya akan memanggil Sekprov Muabdin Radjab untuk mempertanyakan kendalanya sehingga anggaran tersebut tak kunjung cair.
"Saya akan panggil Sekprov Muadin Rajab, karena anggaran Pilgub itu sudah menjadi prioritas dalam APBD 2017 tapi kenapa sampai saat ini anggaran penyelenggara Pilgup belum dicairkan," ujarnya.
Menurutnya anggaran penyelenggaran pilkada baik Bawaslu maupun KPU setempat karena dianggarankan dalam APBD induk 2017, sehingga pencairan anggaran harus disesuaikan dengan tahapan pilkada.
"Kalau anggaran belum cair bagimana tahan itu mau jalan, untuk itu saya akan panggil Sekda kendala dimana sehingga anggaran penyelenggara belum dicairkan," ujarnya.
Saat ditanyai terkait dengan sikap Bawaslu Malut akan melaporkan Pemprov ke Mandagri, wagub enggan menanggapi hal tersebut.
"Itu saya tidak mau tanggapi, saya akan perintahkan Sekprov untuk panggil Kapala BPKPAD Malut agar secepatnya anggaran Bawaslu dicairkan," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017